Merdekakan Sawit dari Intervensi Asing

Tahun 2016 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperingati hari kemerdekaan yang ke 71. Sebagai bangsa dan negara, memang sudah merdeka sejak 71 tahun yang lalu. Namun dalam pengelolaan pembangunan  nampaknya masih banyak yang belum merdeka. Intervensi negara asing atas kebijakan pengelolaan pembangunan di Indonesia masih sangat kental dan sarat akan kepentingan asing.

gapki-ipop-berkelanjutanDalam kebijakan pengelolaan pembangunan perkebunan sawit misalnya, intervensi asing baik melalui lobby langsung maupun menggunakan tangan LSM anti sawit trans nasional dan lokal sangat terasa mengusik kedaulatan kita sebagai negara merdeka.

Keluarnya Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan ijin baru Hutan Primer dan Lahan gambut, kemudian  diperpanjang lagi dengan Inpres No. 6/2013 dan Inpres No. 8/2015, sangat beraroma kuat betapa intervensi asing masih lebih kuat dari kedaulatan kita. Serial Inpres tersebut secara implisit adalah menghambat pembangunan sawit nasional.

Tidak berhenti sampai disitu saja. Terbentuknya Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) tahun 2014 dan akhirnya bubar sendiri beberapa bulan lalu, juga bagian dari intervensi asing pada pembangunan perkebunan sawit di Indonesia.  Intervensi melalui IPOP tersebut seakan-akan Pemerintah Indonesia tidak memahami apa yang disebut sebagai perkebunan sawit berkelanjutan. Padahal Indonesia lebih dahulu (tahun 2011) bahkan negara pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki kebijakan dan sertifikasi tatakelola sawit berkelanjutan.

Rencana moratorium sawit yang sedang dipersiapkan pemerintah juga saat ini, masih memiliki benang merah intervensi asing pada perkebunan sawit Indonesia. Para LSM anti sawit yang merupakan alat asing dengan intensif memaksa pemerintah untuk melakukan moratorium sawit yang tidak berdasar itu. Kementerian LHK yang tidak memiliki tugas dan  fungsi mengurusi sawit, tampil menjadi alat LSM anti sawit mendorong moratorium sawit.

Pada momentum HUT RI ke-71 ini, mari kita bebaskan industri sawit dari intervensi asing. Kita perlu mengingatkan pemerintah untuk teguh menjunjung amanah konstitusi dan tidak mengorbankan kepentingan nasional betapapun besarnya tekanan asing. Pemerintah jangan takut, rakyat Indonesia 240 juta berdiri dibelakang pemerintah.

Kita berharap pemerintah membatalkan moratorium sawit. Kementerian LHK sebaiknya fokus membenahi sektor kehutanan yang amburadul, merehabilitasi jutaan hutan kritis dan tidak perlu mengurusi kebun sawit yang bukan tugasnya. Ada kementerian lain seperti Kementerian Pertanian yang mengurusi kebijakan persawitan. Tatakelola sawit berkelanjutan di Indonesia telah on the right track. Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama namun caranya bukan dengan moratorium sawit.

Kita juga mengingatkan teman-teman LSM anti sawit yang juga masih rakyat Indonesia. Bertobatlah. Jangan menjadi alat kepentingan dari negara atau pihak asing. Pengelolaan hutan, lingkungan, emisi Indonesia meskipun benyak kekurangan, masih jauh lebih baik dari negara-negara pengirim wesel ke LSM anti sawit.  Mari kita bahu membahu berkarya demi kejayaan NKRI.  Sekali lagi mari kita Merdekakan  Industri Sawit Nasional dari intervensi asing.Dirgahayu NKRI ke-71. MERDEKA !

Source : Sawit.or.id