Devisa yang dihasilkan sawit rakyat bagi perekonomian nasional kurang lebih sama dengan nilai cicilan utang luar negeri yang harus dibayar pemerintah setiap tahun
Setiap tahun industri minyak sawit Indonesia menghasilkan devisa (net ekspor) sekitar USD 20 miliar dari ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Untuk saat ini hanya industri minyak sawit yang mampu menyumbang devisa sebesar itu dalam perekonomian Indonesia. Sektor ekspor lainya jauh di bawah itu, bahkan sebagian besar secara netto (ekspor-impor) mengalami defisit atau menggerogoti devisa.
Devisa yang dihasilkan industri minyak sawit tersebut berasal dari ekspor minyak sawit dan turunannya rata-rata 20 juta ton. Dari volume ekspor tersebut sekitar 35 persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan oleh 2.7 juta petani sawit dari kebun sawit rakyat 4.5 juta hektar pada 190 kabupaten di Indonesia. Melalui kemitraan usaha antara petani sawit dengan BUMN dan perusahaan swasta, produksi TBS petani diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO). Sebagian kecil diekspor dalam bentuk CPO, dan bagian terbesar diolah terlebih dahulu di dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
Selain menyumbang devisa, kontribusi sawit rakyat juga cukup penting bagi menggerakkan ekonomi pedesaan. Kebun sawit rakyat yang berkembang pada 190 kabupaten yang umumnya berada di pelosok-pelosok, daerah-daerah pinggiran, bahkan daerah-daerah tertinggal, telah menjadi roda penggerak ekonomi rakyat kecil. Selain menyediakan kesempatan kerja bagi saudara-saudaranya di pedesaan, sawit rakyat juga menggerakkan usaha-usaha mikro seperti warung-warung makan, toko-toko sembako, kedai-kedai kecil, bahkan warung-warung kelontong di pedesaan. Secara tak langsung, sawit rakyat juga menyumbang penerimaan pemerintah pusat dan daerah melalui pajak-pajak yang dipungut pada seluruh mata rantai minyak sawit asal sawit rakyat.
Hal yang menggembirakan lagi adalah perkembangan sawit rakyat tersebut tidak disubsidi pemerintah sehingga tidak membebani anggaran pemerintah. Dengan swadaya dan kreatifitas sendiri para petani sawit secara bertahap mengembangkan sawitnya, tanpa merengek-rengek minta bantuan kepada pemerintah. Hal ini berbeda dengan para petani di negara maju seperti petani-petani Eropa dan USA yang memperoleh subsidi besar-besaran dari pemerintahnya, sehingga sesungguhnya pertanian negara tersebut tidaksustainable.
Meskipun tanpa sertifikat sustainability, kebun sawit rakyat sesungguhnya sudah relatif sustainable baik untuk ukuran ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kalau kita melihat kebun sawit rakyat tidak sustainable, maka yang perlu dirubah adalah paradigma kita memaknai dan mengukur apa itusustainability. Jika legalitas kebun sawit rakyat yang dipersoalkan pemerintah maka jawabannya adalah para bupati seharusnya proaktif memberikannya kepada petani sawit. Legalitas usahatani termasuk perkebunan sawit rakyat sudah saatnya dijadikan sebagai layanan publik yang wajib diberikan pemerintah.
Layanan pemerintah yang tak kalah pentingnya juga adalah kebijakan yang mendukung industri minyak sawit dan melindunginya dari pen-dzaliman. Mengingat 42 persen sawit Indonesia merupakan sawit rakyat, maka kebijakan yang mendukung industri minyak sawit nasional pada hakekatnya merupakan kebijakan yang mendukung sawit rakyat. Demikian sebaliknya, kebijakan yang merugikan industri sawit nasional maka sama artinya mengorbankan sawit rakyat. LSM anti sawit sama artinya LSM anti petani sawit. Kampanye anti sawit di berbagai negara sama artinya kampanye anti petani sawit.