GAPKI KALBAR : Tepis Isu Negatif Sawit

PONTIANAK – Sekretaris Executive Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Barat (Kalbar), Idwar Hanis mengatakan perkebunan kelapa sawit memberi dampak strategis bagi perekonomian Kalbar.

Dimana saat ini sawit menjadi komoditi menyumbang devisa terbesar bagi negara.

Seiring dengan isu yang berkembang di masyarakat, GAPKI Kalbar menepis lahan sawit memberikan dampak negatif. Ia mengatakan jika dilihat areal Kalbar sekitar 14 juta artinya baru sekitar 10 persen ditanami sawit.

Dari lahan yang dibudidayakan Kalbar saat ini diakuinya baru sekitar 6 juta lahan budidaya.

“Apa yang diasumsikan dalam rangka membangun perkebunan kelapa sawit terjawab sudah dan menambah spirit kami. Kalbar 10 tahun terakhir luar biasa, dulu hanya sekitar 500 ribu hektar, sekarang sudah 1,5 juta hektar. Dari total luas Kalbar 14 juta ha, artinya sawit baru menggunakan 10 persen tetapi secara nasional sudah dibuktikan bahwa merupakan produk strategis dan mendulang dolar serta tidak bisa kita abaikan,” ujar Idwar pada Jumat (8/1/2018).

Artinya kata Idwar peluang untuk membangun atau mengekspansi kelapa sawit cukup besar.

“Sepanjang tidak ada perubahan rencana makro dari pemerintah daerah, yang saya dengar akan menambah 2,5 juta hektar, saya yakin pemerintah daerah juga memberikan iklim yang kondusif baik provinsi maupun kabupaten hingga masyarakat. Kalau tidak masyarakat pasti menolak,” ujarnya.

Idwar mengatakan banyak yang melakukan kampanye hitam terhadap sawit padahal perannya sangat strategis. Berapa banyak desa di Kalbar kata Idwar yang terbuka aksesnya dari yang sebelumnya terisolasi.

“Jika kita melihat dari tren pertumbuhan sawit luar biasa. Dari yang hanya ratusan hektar sekarang pertumbuhannya luar biasa,” ujarnya.

Nilai ekonomis dari sawit diakuinya luar biasa, sawit juga tidak bisa dikatakan usaha yang hanya 1-2 tahun karena menggunakan modal yang cukup besar.

“Jadi harus mengikuti perkembangan teknologi, harus beriringan sehingga sawit ini terus berjalan dan menguntungkan Kalbar dan nasional. Karena ini jangka panjang dan padat modal artinya harus ada kepastian, pastinya dari sisi regulasi,” ujarnya.

Source : Pontianak.tribunnews.com