Salah Urus Hutan Jangan ‘Kambing Hitamkan’ Sawit

“Tata kelola hutan kita sejak awal Orde Baru sampai saat ini masih amburadul yang ditandai dengan penebangan kayu massif, luas degradasi hutan, kebakaran hutan massif, pembalakan dan perburuan satwa langka yang menyebabkan satwa liar terdesak ke pemukiman dan kawasan pertanian.”

gapkibackup16

Desakan LSM-LSM agar Presiden melakukan moratorium kebun sawit untuk selamatkan hutan selain salah alamat juga tidak menyentuh masalah kerusakan hutan di Indonesia. Masalah mendasar di sektor kehutanan kita adalah salah urus tata kelola hutan yang berkelanjutan sejak awal Orde Baru sampai saat ini.

Sejak awal tahun 1970-an pemerintah memberikan Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang sangat besar hampir seribu HPH dengan luas yang mencapai lebih dari 100 juta hektar tanpa kontrol yang memadai. Penebangan kayu hutan alam oleh HPH terjadi secara masif diberbagai daerah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Menurut data FAO, Produksi kayu log dari hutan alam Indonesia meningkat cepat dari hanya 4 juta kubik tahun 1961 menjadi 28 juta kubik tahun 1977 dan meningkat lagi menjadi 37 juta kubik tahun 1988. Forest Watch Indonesia (2001) menemukan bahwa HPH tanpa kontrol inilah yang menyebabkan laju kerusakan hutan sangat cepat dan driver deforestasi di Indonesia.

Demikian juga studi CIFOR (Kartodiharjo dan Supriono, 2000) mengungkapkan bahwa sebagian besar hutan rusak berada dalam konsesi HPH. Sampai tahun 1985 misalnya, lebih dari 41 juta hektar hutan mengalami kerusakan, berubah jadi semak belukar dan kemudian dikonversi menjadi sektor lain. Hutan yang tersisa juga sudah mengalami degradasi yang parah. Pada tahun 1990-an misalnya (Forest Watch Indonesia, 1996) sekitar 41,4 juta hektar hutan mengalami degradasi dan 8,9 Juta hektar hutan sudah mengalami gundul. Kondisi hutan yang demikian jelas menunjukkan salah urus hutan kita.

Tata kelola hutan kita yang buruk sepertinya juga belum mengalami perbaikan hingga sekarang. Hal ini terkonfirmasi dengan data-data Statistik Kehutanan (2014). Konsesi HPH masih cukup besar yakni 274 Buah HPH dengan luas 21,3 juta hektar. Produksi kayu alam masih cenderung meningkat dari sekitar 0.57 juta kubik tahun 2010 menjadi 6.3 juta kubik tahun 2012, meskipun moratorium hutan diberlakukan sejak tahun 2010. Deforestasi hutan dalam hutan primer dan sekunder masih relatif tinggi mencapai sekitar 380 ribu hektar per tahun baik di hutan primer maupun sekunder. Kebakaran hutan masih terjadi setiap tahun dan sebagian besar adalah hutan negara. Pembalakan liar (illegal logging) dan perburuan satwa-satwa liar pada hutan lindung terjadi secara massif setiap tahun. Akibatnya satwa-satwa liar terdesak ke pemukiman dan pertanian masyarakat sekitar hutan.

Jadi, tata kelola hutan kita perlu dibenahi secara fundamental dan revolusioner. Jika moratorium dianggap sebagai salah satu solusi, maka yang perlu dimoratorium adalah hutan. Seluruh aktifitas pemanenan hasil hutan primer apalagi hutan lindung harus dihentikan. Bukan hanya sementara tetapi moratorium permanen. Hutan lindung dan konservasi yang gundul, rusak atau kritis akibatlogging di masa lalu direstorasi agar fungsinya dapat maksimal.

Buruknya tata kelola hutan tersebut tidak ada kaitanya dengan perkebunan kelapa sawit. Pengurangan luas hutan (deforestasi) yang mencapai 73 juta hektar selama periode 1950-2013 penyebab utamanya bukan ekspansi sawit. Konversi hutan menjadi kebun sawit hanya sekitar 2.5 juta hektar atau hanya sekitar 3 persen dari total deforestasi tersebut. Sebagian besar lahan sawit berasal dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar.

Oleh karena itu salah urus kehutanan harus diselesaikan dengan perbaikan menyeluruh tata kelola hutan sebagiamana disebutkan diatas. “Mengkambing hitamkan” kebun sawit, selain salah alamat juga tidak berkontribusi pada perbaikan tata kelola hutan yang buruk itu. Bahwa dalam kebun sawit masih ditemui berbagai masalah seperti tumpang tindih perizinan, produktivitas yang masih rendah, tata kelola yang belum semuanya berkelanjutan, dan lain-lain tentu saja benar dan harus diselesaikan. Untuk menyelesaikannya moratorium sawit bukan solusi. Percepatan implementasi ISPO, replanting sawit rakyat dan penyelesaian tataruang yang sedang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the right track menuju kebun sawit yang makin berkelanjutan.

Sumber : Indonesiakita.or.id