Kelembagaan Nasional Kelapa Sawit

Sebagai industri yang strategis, sawit perlu didukung dengan dibentuknya suatu lembaga nasional

Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit belum memperlihatkan keseriusan dalam mengurusi industri kelapa sawit. Kebijakan industri minyak sawit selama ini masih tersebar pada banyak kementerian/lembaga baik pemerintah pusat dan daerah. Selama ini masing-masing kebijakan tersebut berjalan sendiri-sendiri dan sering tumpang tindih bahkan bertentangan.

Jika kita membandingkan dengan negara kompetitor  sebagai produsen terbesar CPO yaitu Malaysia, Pemerintahannya memperlihatkan keseriusan dalam mengurusi industri kelapa sawit dengan membentuk suatu kelembagaan nasional yang khusus mengurusi perkelapasawitan nasional dengan nama Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Keberadaan MPOB merupakan wujud keberpihakan pemerintah Malaysia terhadap industri kelapa sawit sebagai industri strategis nasional. MPOB memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan industri kelapa sawit di Malaysia, mulai dari penanaman (planting), publikasi, pengembangan, implementasi, peraturan, promosi, perdagangan (ekspor-impor), hingga aktivitas akademik seperti penelitian dan penerbitan jurnal ilmiah. Selain itu MPOB juga memiliki wewenang untuk mengatur seluruh bisnis yang terkait kelapa sawit agar memiliki lisensi melalui organisasi ini sehingga efektivitas dari kebijakan MPOB itu sendiri dapat terlaksana.

Kelembagaan kelapa sawit di Malaysia telah terbentuk secara komprehensif dan saling terintergarsi di semua tingkatan baik dari hulu, hilir hingga pemasaran. Di tingkat hulu, terdapat beberapa asosiasi yang fokus mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Sementara di tingkat hilir terdapat beberapa asosiasi pengolahan produk turunan kelapa sawit berdasarkan tingkatan rantai nilai seperti MPOA, PORAM dan NASH. Di tingkat distribusi hasil produk, Malaysia juga memiliki MPOC (Malaysian Palm Oil Council) yang fokus melakukan pemasaran ke berbagai market baik dalam maupun negeri. Ini menunjukkan bahwa supply chain industri kelapa sawit di Malaysia telah terbangun dengan baik, sehingga hal ini akan mendorong efisiensi dan daya saing industri kelapa sawit Malaysia di pasar dunia.

Berkaca dari apa yang telah dilakukan Pemerintah Malaysia dan sebagai Wujud konkrit dukungan pemerintah, Indonesia sudah saatnya juga serius mengurusi industri kelapa sawit nasional dengan upaya membentuk suatu lemabaga nasional yang terintegrasi dari berbagai stakeholder/lembaga/asosiasi di bidang sawit. Lembaga ini diharapkan berperan untuk memastikan kebijakan-kebijakan strategis lintas Lembaga/Kementerian/Pemerintah Daerah tersebut berjalan secara sinergis dan menyumbang pada kemajuan ekonomi nasional. Kelembagaan Nasional ini sudah seharusnya ditetapkan setingkat Peraturan Presiden.

Kelembagaan Nasional ini juga diharapkan mengintegrasikan kebijakan industri minyak sawit yang tersekat-sekat tersebut (policies of palm oil industry) menjadi Kebijakan Nasional Industri Minyak Sawit (National Policies on Palm Oil Industry) pada level nasional dan mensinergiskannya dalam level operasional. Sehingga berkontribusi pada pengembangan keunggulan Indonesia pada industri minyak sawit global, memacu pembangunan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan, memperkuat perkebunan sawit rakyat, membangun kemandirian ekonomi, energi dan pangan secara berkelanjutan.

Source : Indonesiakita.or.id