Sawit: Industri Strategis Akan di Moratorium ?
Sawit disebut pemerintah sebagai industri strategis, namun akan dimoratorium atas tekanan asing. Selain menampilkan inkonsistensi kebijakan, rencana moratorium sawit juga mempertontonkan ketidakberdaulatan negara dan pemerintah
Pemerintah selama ini menyebut industri sawit nasional sebagai industri strategis. Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri berbagai Kementerian yang ditujukan pada industri sawit dalam dua tahun terakhir, secara jelas disebutkan bahwa industri sawit merupakan industri strategis nasional. Demikian juga dalam berbagai kesempatan, Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kepala Bapenas dan seterusnya, sering mengungkapkan bahwa industri sawit merupakan industri strategis nasional.
Industri sawit sebagai industri strategis memang sangat berdasar, mengingat peranannya yang sangat penting dalam perekonomian nasional antara lain : (1) penyumbang devisa (net ekspor) terbesar dalam perekonomian nasional yakni rata-rata USD 20 milyar per tahun, (2) merupakan penghasil energi biodiesel sebagai pengganti solar impor (subsitusi impor) yang dapat menghemat devisa impor solar sekitar 15% (B-15) sampai 20% (B-20), (3) perkebunan kelapa sawit berada pada 190 kabupaten dimana 45% adalah perkebunan sawit rakyat yang merupakan sektor ekonomi penting baik bagi pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan pendapatan petani maupun pengurangan kemiskinan, (4) industri hilirnya (industri oleofood, oleokimia, biodiesel) dan perdagangan berada di seluruh provinsi yang menyediakan bahan pangan, kebutuhan masyarakat lainnya (sabun, detergen, sampo, pasta gigi,dll), (5) industri minyak sawit merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional yang menarik pertumbuhan 10 sektor ekonomi utama dalam perekonomian nasional, dan (6) perkebunan kelapa sawit dengan luas 10 juta hektar dan tersebar pada 190 kabupaten berfungsi “paru-paru” yang menyerap karbondioksida (polusi) dari atmosfir bumi dan menghasilkan oksigen untuk kehidupan. Untuk perekonomian Indonesia saat ini jelas belum ada komoditas atau industri yang kontribusinya sebesar dan seluas sawit.
Jika industri sawit memang diakui sebagai industri strategis, sangatlah aneh jika pemerintah merencanakan menghentikan pembangunan kebun sawit atau moratorium sawit. Tidak ada alasan rasionalitas untuk memoratorium sawit yang notabene disebut sebagai industri strategis nasional. Sejarah pembangunan di negara ini dan di negara lain, yang namanya industri strategis itu dilindungi, dipromosikan bahkan difasilitasi dengan berbagai kebijakan yang mempercepat tumbuh berkembangnya industri strategis yang bersangkutan.
Rencana moratorium sawit juga inkonsisten dengan Nawacita pemerintahan saat ini. Pemerintah saat ini ingin mempercepat pembangunan daerah, daerah pinggiran dan terbelakang. Selama ini di daerah-daerah yang tertinggal tersebut telah terbukti kebun-kebun sawitlah yang menjadi pioner dan motor penggerak ekonomi. Hal ini telah dibuktikan baik oleh berbagai penelitian dan oleh Bank Dunia. Bahkan Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Tahun 2014 mengungkap bahwa puluhan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pelosok-pelosok Sumatera dan Kalimantan berkembang berbasis kebun-kebun sawit.
Lebih ironis lagi, industri sawit yang selama ini menghasilkan devisa sekitar USD 18-21 milyar per tahun akan dimoratorium. Padahal saat ini perekonomian kita memerlukan suntikan darah segar agar makin sehat. Salah satu suntikan darah segar adalah dari aliran modal masuk (capital inflow) dan devisa hasil ekspor. Untuk saat ini hanya industri sawit yang terbesar menghasilkan devisa (net ekspor), industri lain temasuk industri migas selalu defisit devisa (net impor). Namun, penghasil devisa tersebut juga yang dimoratorium.
Moratorium sawit adalah tuntutan negara barat melalui LSM anti sawit yang kerap berkeliaran di sekitar Istana Negara. Apakah negara ini atau pemerintah tidak memiliki kedaulatan lagi sehingga harus tunduk kepada kepentingan asing ?
Source : Indonesiakita.or.id
