Biodiesel 100% : Pemerintah Siapkan Formula Harga BBN Ramah Lingkungan (B100)

JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan formula harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 100%, atau B100. Saat ini, upaya pemerintah mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan BBN hingga 100% menghadapi kendala harga CPO yang cukup tinggi, sehingga harga jual produk B100 tinggi.

Menurut hitungan Kementerian ESDM, harga jual solar hijau (green diesel), yang 100% bahan bakunya dari CPO tanpa ada campuran minyak dari fosil, bisa mencapai Rp 14.000 per liter. Artinya, bahan bakar ramah lingkungan ini hanya dapat dibeli oleh konsumen Pertamina Dex, yang notabene adalah masyarakat mampu.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari cara untuk menekan biaya produksi bahan bakar hijau ini. “Saya minta ke asosiasi (CPO) buat link (harga CPO) ke crude, atau (harganya) biaya produksi ditambah margin. Ini masih cari formula,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam forum diskusi Economic Challenge Special, di Jakarta, Selasa (2/4).

Menurut Jonan, Indonesia masih konsisten untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23%  pada 2025, dari posisi saat ini 13%. Di sektor transportasi, lanjut dia, pemerintah telah menjalankan pencampuran solar dengan biodiesel 20% (B20). Konsumsi solar tercatat 2/3 dari total konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air. “Sekarang ini energy mix kita kira-kira 13% di dua front besar, yakni pembangkit listrik dan transportasi.

Sesuai kebijakan, menerapkan penggunaan campuran BBM jenis solar dengan minyak nabati atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 20%. Sedangkan konsumsi minyak diesel atau minyak solar kita 2/3 dari semua konsumsi BBM. Sedangkan sepertiganya yang lain gasoline base. Jadi, 20% dikali 2/3 sama dengan 13%,” ungkap Jonan.

Pemerintah, lanjut Jonan, akan memperluas pemanfaatan CPO untuk BBM jenis bahan bakar avtur dan yang lainnya. Karena itu, pemerintah mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengubah Kilang Plaju dan Dumai dengan total kapasitas sekitar 300 ribu barel per hari (bph), agar bisa membuat green diesel.

“Bisa nggak? Jawabannya bisa. Namun demikian, tantangan terbesarnya adalah daya beli masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” kata dia.

Kerja Sama PTPN

Jonan menegaskan, pemerintah berkomitmen meningkatkan pemanfaatan CPO sebagai bahan bakar alternatif. Itulah sebabnya, CPO nantinya tak sebatas diolah menjadi solar hijau, tetapi juga avtur hijau yang memiliki angka cetane lebih tinggi. Pemanfaatan itu dimulai dari kerja sama antara Pertamina dan PT Perkebunan Nusantara (Persero). “Kementerian BUMN juga berkomitmen (meningkatkan pemanfaatan CPO). Setidaknya PTPN dulu yang mulai,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan pengurangan energi fosil secara besar-besaran. Dalam salah satu visi ke depan yang disampaikan saat kampanye, Jokowi yang juga capres dalam Pilpres 2019 itu menyatakan, konsumsi BBM bakal beralih ke green fuel.

Pemakaian biodiesel untuk campuran BBM akan terus ditingkatkan dari B20 ke B100. Ini dengan harapan 30% dari total produksi kelapa sawit sekitar 46 juta ton setahun akan terserap untuk program bauran BBN dalam BBM. “Kami sudah hitung. Kurang lebih kalau sekarang dilakukan, dengan proses produksi 200.000-300.000 barel per hari, harga jual ritel (B100) Rp 14.000 per liter. Bicara energi harus bicara angka. Persoalan berikutnya adalah dengan harga seperti itu akan dijual ke mana BBN,” katanya.

Sementara itu, Pertamina telah mulai melakukan uji coba co-processing minyak mentah dengan minyak sawit untuk menghasilkan BBM hijau sejak tahun lalu. Pada Maret lalu, Pertamina juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PTPN I dan PTPN III terkait kerja sama penyediaan bahan baku CPO, refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) dan bioethanol.

Melalui kesepakatan tersebut, ketiga BUMN ini menjajaki rencana kerjasama pasokan bahan baku nabati dari RNI dan PTPN III, dengan memanfaatkan kebun kelapa sawit milik RNI dan PTPN III serta kebun kelapa sawit milik petani di wilayah kerja RNI dan PTPN III. Hasil pengolahan kelapa sawit tersebut akan dimanfaatkan oleh Pertamina untuk diolah menjadi bahan bakar nabati.

Selain itu, RNI melalui anak perusahaan yang bergerak di industri gula (PT PG Rajawali I dan dari PTPN Group) – melalui PT Enero – akan memasok molases untuk diolah bersama Pertamina, menjadi bioethanol fuel grade dengan kapasitas 60 ribu kiloliter (kl) per tahun. Molases, yang merupakan produk sampingan yang dihasilkan dari proses pengolahan tebu, bila diolah sebagai energi baru dan terbarukan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.

Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko (PIMR) Pertamina Heru Setiawan mengatakan untuk awalnya akan disediakan satu juta ton CPO per tahun untuk diolah Pertamina. Ke depan, pasokan CPO naik hingga mencapai lima juta ton dan ada pengembangan lagi sekitar 10-15 juta ton. Pasokan ini hanya untuk Kilang Plaju dan Dumai.

Kurangi Impor US$ 500 Juta

Pada tahun ini, uji coba pengolahan CPO dengan metode co-processing tersebut sudah dilakukan di Kilang Dumai di Riau dan Kilang Cilacap diJawa Tengah. Pada 2020, uji coba direncanakan dilakukan di Kilang Balongan. Jawa Barat. Jika pengolahan CPO tersebut bisa direalisasikan dengan baik, maka impor minyak mentah dapat dikurangi. Program ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi minyak mentah sebesar 23.000 barel per hari (bph) atau setara US$ 500 juta per tahun.

Mengacu data Pertamina. terdapat tiga kilang yang nantinya menghasilkan green gasoline dan green LPG, yakni Kilang Plaju, Cilacap, dan Balongan. Pengolahan CPO di Kilang Dumai akan menghasilkan green diesel atau solar hijau. Khusus Kilang Cilacap perseroan memproyeksikan akan menghasilkan juga green avtur atau avtur hijau. Dari program co-processing, diproyeksikan produksi green gasoline bisa mencapai 487 ribu kl per bulan. Sedangkan proyeksi produksi green LPG 104 ribu ton per bulan. Sementara itu, proyeksi produksi green diesel dan green avtur, sesuai data Pertamina, masing-masing 17.500 barrel steam per day (BSD) dan 11.700 BSD.

Tingkatkan Daya Beli

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan lebih lanjut, pemerintah tidak dapat hanya sekadar mengejar bauran energi terbarukan 23% pada 2025 tanpa memperhatikan biayanya, terutama di sektor kelistrikan. Pasalnya, tercatat masih ada sekitar 160 ribu kepala keluarga yang bahkan tidak mampu membayar biaya sambungan listrik.

Itulah sebabnya, pengembangan energi alternatif dengan harga terjangkau juga menjadi tantangan di bidang kelistrikan. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat cukup penting. “Secara global daya beli harus ditingkatkan. Makanya kami meningkatkan GDP (gross domestic product), daya beli masyarakat harus ditingkatkan,” ujar Jonan. Di sektor energi, lanjut dia, hal itu tercermin dari kebijakan bahwa energi kini menjadi penggerak ekonomi, tidak lagi sekadar komoditas untuk menambah pundi-pundi pendapatan negara. Akibatnya, dari sisi neraca perdagangan, dia mengakui neraca perdagangan migas negatif.

“Pemerintah memanfaatkan energi nasional untuk pembangunan, bukan hanya sekadar komoditas ekspor. Ini misalnya ada yang tanya bahwa neraca perdagangan migas defisit, maka pertanyaan saya, energi mau digunakan sebagai alat pembangunan atau komoditas ekspor,” kata Ignasius Jonan. Neraca perdagangan migas saat ini defisit karena sekitar 60% dari total produksi gas nasional yang mencapai 2.100 juta kaki kubik per hari (mmscfd) digunakan untuk domestik. Sementara itu, Indonesia banyak mengimpor minyak untuk menutupi kekurangan kebutuhan konsumsi. Pasalnya, produksi minyak dalam negeri rata-rata hanya 770.000 barel/hari, sedangkan konsumsinya mencapai 1,2 juta barel.

“Itulah mengapa neraca perdagangan migas kita selalu rendah meski membaik, ya karena gas lebih banyak digunakan untuk dalam negeri. Kalau semua gasnya diekspor, pasti neraca perdagangan kita plus,” kata Ignasius Jonan. Di sisi lain, lanjut Jonan, pihaknya terus memastikan masyarakat dapat mengakses energi dengan harga terjangkau, salah satunya dengan Program BBM Satu Harga.

Saat ini, program tersebut telah menjangkau 133 kecamatan di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2019, BBM Satu Harga ditargetkan sudah menjangkau 170 lokasi. Selain itu, pihaknya juga membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga, guna memastikan masyarakat dapat menikmati gas dengan harga terjangkau. Bila selama ini pemerintah membangun jargas sekitar 100.000 sambungan per tahun, mulai tahun depan, jumlah jargas yang dibangun akan digenjot menjadi 1 juta sambungan.

Pasokan Harus Mencukupi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya W Yudha menegaskan pentingnya harga energi terjangkau oleh masyarakat. Menurut dia, tidak ada artinya jika potensi energi nasional dapat dimonetisasi tetapi rakyat tidak memperolehnya. “Energi harus dapat menjadi agent of change. Bagaimana energi menjadi accessibIe, pengelolaannya jangan market price. BBM Satu Harga, mau tidak mau, tetap harus disediakan. Itu butuh penetrasi pemerintah,” tandas Saya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Medco Energi lnternasional Tbk Hilmi Panigoro mengatakan, agar energi mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, maka ketersediaan pasokannya harus mencukupi. “Diperlukan perubahan peraturan yang mendorong peningkatan pasokan energi. Affordability itu penting, tetapi return of investment harus diperhatikan juga. Jangan hanya mau harganya turun, tetapi government take-nya besar,” tuturnya. (b1)

Source : Investor Daily | Rabu, 4 April 2019 | HARGA ENERGI HARUS TERJANGKAU : Pemerintah Siapkan Formula Harga CPO untuk B100 | Picture by researchgate.net

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps