GAPKI : Kami Anggap Uni Eropa (UE) Tidak Konsisten

JAKARTA — Minyak kelapa sawit dan olahannya merupakan salah satu komoditas sangat strategis bagi Indonesia, yang merupakan produsen terbesar di dunia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berupaya mengembangkan industri minyak kelapa sawit negeri melalui proyek green fuel. Proyek tersebut sekaligus bertujuan mengantisipasi kampanye negatif dari pihak eksternal. Bagaimana strategi pelaku usaha dalam mengembangan sektor minyak sawit? Berikut petikan wawancara Bisnis dengan Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono.

Bagaimana perkembangan produksi sawit hingga kini?

Sawit berkembang luar biasa, pada 2008 produksi sawit sekitar 18 juta ton — 20 juta ton. Namun, sekarang ini sudah mencapai 47 juta ton. Dari total tersebut, kita ekspor 32 juta ton. Jadi yang sekitar 15 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan minyak mentah, industri, dan termasuk biodiesel.

Kemana saja tujuan ekspor sawit Indonesia?

Negara tujuan ekspor terbesar kita adalah India dengan total 6,7 juta ton. Namun, realisasinya memang sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai lebih dari 7 juta ton. Kemudian, tujuan ekspor terbesar yang kedua adalah Uni Eropa yaitu 4,7 juta ton. Realisasinya memang besar, karena gabungan dari sekitar 26 negara. Jadi, sebenarnya realisasinya masih jauh jika dibandingkan India yang hanya satu negara tetapi ekspornya mencapai 6,7 juta ton. Setelah itu, di posisi ketiga ada China 4,4 juta ton, dan Afrika juga menjadi pasar potensial yang bisa kita kembangkan. Ada juga Bangladesh yang menjadi pasar potensial.

Apakah produk yang diekspor itu hanya berupa bahan baku?

Tidak, karena ekspor bahan baku hanya 22% yaitu berbentuk CPO [crude palm oil], sedangkan lainnya sudah dalam bentuk turunan, baik yang dikenal RBDPO [refined, bleached, deodorized palm oil] atau minyak goreng, serta produk lainnya. Jadi kalau mau jujur ekspor kita sebagian besar sudah produk hilir yang ada nilai tambahnya. Namun, sebagian besar jenis produknya memang masih RBDPO.

Secara terperinci ekspor pada 2018 totalnya sekitar 30 juta ton. Yang diekspor dalam CPO hanya 22%, produk olahan 74%, dalam bentuk oleokimia 3%, dan biodiesel 1%. Produk olahan itu, umumnya adalah bahan baku minyak goreng. Jadi produk kelapa sawit sudah sejalan dengan rencana pemerintah soal penghiliran. Memang akan lebih bagus jika produk hilir bisa lebih dihilirkan lagi, misalnya, dalam bentuk sabun atau kosmetik. Namun, produk hilir berupa barang siap pakai itu biasanya dikerjakan oleh perusahaan besar seperti Unilever, Nestle, dan sebagainya.

Bagaimana peranan sawit terhadap neraca perdagangan Indonesia?

Menurut catatan kami neraca perdagangan kita pada 2018 tekor, atau negatif US$8,4 miliar. Ternyata yang menyebabkan hal itu ialah tingginya impor migas yang mencapai US$22,4 miliar. Adapun, ekspor minyak kelapa sawit mencapai US$20,15 miliar. Bisa dibayangkan kalau tidak ada devisa dari kelapa sawit, maka neraca perdagangan kita bisa semakin tekor. Pada 2017, kita masih positif ada US$11,8 miliar, dan itu disumbangkan sawit sekitar US$22 miliar. Sebenarnya kalau tahun 2018 harga sawitnya bagus seperti pada 2017, maka nilai ekspor kita akan jauh lebih tinggi, sebab volume ekspor kita pada 2018 meningkat jika dibandingkan 2017.

Bagaimana sikap Gapki terhadap larangan Uni Eropa (UE) terhadap pemanfaatan CPO untuk bahan bakar?

RED [renewable energy directive] II ini sebenarnya tindak lanjut dari RED I. Sebenarnya untuk RED II, semula akan diputuskan oleh UE pada 18 Maret 2019. Akan tetapi, sebelum 18 Maret 2019, UE membuka diri terhadap semua pihak yang ingin memberi masukan terhadap konsep tersebut. Lalu, Gapki dan teman-teman lain akhirnya sudah memberi masukan, tetapi sepertinya keputusan mereka sudah final, sehingga akhirnya kebijakannya itu sudah diputuskan pada 13 Maret 2019 dan akan segera berlaku.

Jadi, kami anggap mereka ini tidak konsisten. Yang mereka putuskan ini sebenarnya baru pelarangan CPO untuk biodiesel, belum untuk food. Kalau hanya bicara mengenai biodiesel sebetulnya memang tidak terlalu banyak ekspor biodiesel kita ke Uni Eropa. Kami melihatnya ini merupakan bagian dari proteksi UE untuk membatasi minyak sawit kita karena mereka juga produsen flaxseed, dan biji bunga matahari sehingga mereka punya kepentingan untuk melindungi para petaninya.

Benarkah isu mengenai kerusakan lingkungan menjadi penyebab utama terhadap pelarangan tersebut?

Kalau kita lihat mereka secara terus menerus mencari celah atau lubang-lubang supaya sawit kita sulit masuk ke Eropa. Kalau yang dipersoalkan adalah deforestasi itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan buat kami, karena hutan di Eropa sudah habis sejak 100 tahun – 200 tahun yang lalu. Sementara itu, kami dalam mengembangkan usaha di Indonesia kan ada aturan mainnya. Misalnya, kami harus taat dengan undang-undang mengenai kehutanan.

Masalahnya, RED II dan metodologi ILUC [skema penggunaan lahan secara tidak langsung atau indirect land use change] itu dilakukan dengan banyak modeling dan zat dengan hasil yang berbeda-beda, sehingga ada banyak scientist yang menyatakan tidak seharusnya ukuran deforestasi dilihat dari ILUC, lebih baik tetap menggunakan direct land used change. Ada juga istilah ketidakadilan iklim, karena kalau dilihat deforestasi global sebelum tahun 1980-an antara hutan tropis dan nontropis. Untuk yang nontropis itu sudah membuka 653 juta hektare, sedangkan untuk yang tropis seperti Indonesia dan Brasil itu membuka 48 juta hektare. Jadi mereka yang membuka jauh lebih banyak, tetapi mereka minta kita tidak memakai lahan kita.

Bagaimana jika akhirnya minyak sawit Indonesia tetap dilarang masuk ke Uni Eropa?

Kalau nanti larangannya juga berlanjut pada pemanfataan CPO untuk makanan, berarti ada potensi 4,7 juta ton ekspor yang akan hilang. Sebenarnya kalau teman-teman pengusaha, dan pemerintah itu melihatnya meskipun mereka [Uni Eropa] ini rewel, ternyata ekspor kita ke sana tetap tinggi. Kita berpikir jangan-jangan mereka hanya gertak saja ini.

Indonesia sendiri kalau sampai ke kondisi yang memang tidak ada lagi di pasar Eropa masih memungkinkan ada peluang kita tetap eksis. Yang pertama adalah penggunaan untuk dalam negeri, khususnya untuk B20 yang akan diwajibkan semua. Karena programnya baru mulai September 2015, sehingga pemanfaatan CPO baru sekitar 3,6 juta ton.

Namun, pada tahun ini kalau semuanya siap, kita perkirakan bisa mencapai 6 juta ton. Jadi, kita akan serap untuk B20, apalagi kalau B30 bisa segera diterapkan, maka penyerapannya akan lebih tinggi lagi. Kemudian, kami juga sudah ada pembicaraan dengan PT PLN dan PT PP untuk pembangkit PLN dengan menggunakan CPO. Sedang diujicobakan pemanfaatan 100% CPO untuk pembangkit listrik PLN. Kalau bisa segera direalisasikan itu bisa terserap sekitar 2,8 juta ton.

Dari sisi untuk penerimaan devisa, Gapki juga mendorong untuk pengembangan pasar baru, terutama ke Timur Tengah, dan Afrika. Kalau pasar-pasar yang di Asia Selatan harus dipertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan. Kami juga mendorong pengembangan green fuel, termasuk bahan bakar untuk pesawat terbang yang saat ini masih dikembangkan.

Apa langkah yang bisa dilakukan untuk menangkis kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia?

Kedepannya yang perlu kita dorong adalah bagaimana Indonesia dan Malaysia untuk SDG’s [Sustainable Development Goals] juga diterapkan untuk minyak nabati khususnya kelapa sawit. Sebab kelapa sawit adalah komoditas yang paling efisien untuk memproduksi minyak nabati. Satu hektare kelapa sawit bisa menghasilkan 3 ton-4 ton minyak per hektare.

Dari 17 poin SDG’s yang disepakati dunia, dan kelapa sawit bisa menjawab sebagian besar tuntutan dari poin-poin tersebut. Ada sekitar 12 sampai 13 goals yang bisa dijawab dengan pengembangan kelapa sawit. Bisa kita lihat sawit yang umumnya dikembangkan di remote area ini sekarang justu menjadi sumber pertumbuhan di berbagai daerah.

Poin-poin lainnya seperti edukasi, fasilitas kesehatan yang memadai, dan air bersih dan sanitasi itu sudah pasti bisa dicapai, karena kalau ada lahan sawit, pasti akan ada pembangunan sekolah, rumah sakit atau Puskemas, dan sambungan air bersih. Jadi, hal-hal tersebut bisa jadi kampanye positif. Selama ini yang dipersoalkan Uni Eropa kan karena mereka hanya memakai satu indikator yaitu hanya deforestasi saja.

Apakah daya tarik untuk investasi di industri kelapa sawit masih cukup tinggi? Mana yang lebih menarik apakah di sektor hulu atau hilirnya?

Investasi di sektor hulu atau perkebunan tidak menarik, karena adanya moratorium. Yang masih menarik itu di hilirnya. Moratorium itu berjalan dengan baik, bahkan yang izinnya sudah keluar itu dapat di-review dan direvisi dengan pengawasan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selain itu, sorotan berbagai pihak kepada perkebunan sawit, baik dari NGO [non-governmental organization], ataupun pihak eksternal seperti Uni Eropa, risikonya terlalu tinggi untuk berbuat curang.

Tata kelola industri kelapa sawit Malaysia dinilai lebih baik. Apa yang bisa kita pelajari?

Di Malaysia, ada Malaysian Palm Oil Board (MPOB), setara eselon satu yang khusus menangani sawit dari hulu ke hilir, dan berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri setempat. Jadi, semua terintegrasi, mulai dari perizinan penanaman, bangun pabrik olahan, ekspor produk, semua melalui MPOB. Padahal, produksi Malaysia hanya 50% dari produksi Indonesia.

Di Indonesia tidak begitu, karena penanganan industri kelapa sawit ada dari Kementan, Kemenperin, Kemendag, KLHK [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan], dan sebagainya. Malah ketika ada tekanan dari Eropa, Kemenlu yang maju. Padahal dari sisi ekspor, minyak sawit menjadi yang terbesar di Indonesia senilai US$20 miliar.

Source : Bisnis Indonesia | Senin, 8 April 2019 | DIREKTUR EKSEKUTIF GAPKI MUKTI SARDJONO : “Kami Anggap UE Tak Konsisten”

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps