RI – Malaysia Layangkan Surat Protes ke UE

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melayangkan surat bersama kepada Komisi Uni Eropa (UE) yang berisi tentang keberatan pemimpin kedua negara atas rencana penghapusan atau pelarangan penggunaan sawit sebagai bahan bakar biofuel Surat diteken kedua pemimpin negara tersebut pada Minggu (7/4) dan langsung dikirimkan pada hari itu juga. Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan besar atas sawit karena keduanya merupakan negara utama pemasok sawit dunia.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyampaikan keberatan terkait diskriminasi produk minyak sawit dan turunannya kepada UE melalui surat yang ditandatangani bersama oleh Presiden RI Joko Widodo dan PM Malaysia Mahathir Mohammad. “Minggu kemarin (7/4), Presiden sudah menandatangani surat bersama tentang keberatan kita mengenai rencana UE membanned sawit. Mereka tulis bersama, tanda tangan bersama, dan dikirim ke UE,” kata Luhut saat coffee morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (8/4).

Luhut menuturkan, isi surat itu berisi keberatan Indonesia dan Malaysia sebagai negara utama pemasok sawit dunia atas diskriminasi oleh UE. Namun, Luhut enggan menjelaskan secara rinci poin keberatan dalam surat tersebut. “Biar dibaca sana (UE) dulu. Surat itu cukup tegas,” tutur Luhut.

Menurut Luhut, keberatan Pemerintah RI dan Malaysia ini diajukan demi kepentingan petani sawit yang menggantungkan hidup mereka pada industri tersebut. Industri sawit Indonesia menjadi sumber nafkah bagi 20 juta petani langsung dan tidak langsung, sehingga pemerintah pun bersikap.

Seperti diberitakan, penggunaan bahan bakar berbasis CPO di Uni Eropa akan dilarang secara bertahap mulai tahun ini dan sama sekali dilarang pada 2030. Keputusan tersebut menyusul keluarnya undang-undang Uni Eropa yang baru, tentang Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2019 of the Europe Union (Renewable Energy Directive) atau RED II. Memang, keputusan Komisi Eropa tersebut belum final. Pemerintah UE dan Parlemen Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima atau akan memveto rencana Komisi Eropa tersebut.

Menko Luhut juga menegaskan, industri sawit merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan impor minyak yang membuat neraca transaksi berjalan terganggu. Minyak kelapa sawit dapat dikonversi menjadi energi berupa bensin, diesel, hingga avtur dengan teknologi yang ada. “Karena itu, (sawit) kita perjuangkan karena tak hanya petani, tapi berdampaknya juga kepada rakyat Indonesia karena menyangkut energi yang bisa kita dapat,” katanya.

Terkait isu lingkungan yang merusak citra sawit, Menko Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bisa lebih memahami kondisi yang ada. Pasalnya, masalah lingkungan juga menjadi prioritas pemerintah, contohnya soal perbaikan lingkungan di sekitar Sungai Citarum yang kini semakin baik demi kebaikan generasi mendatang.

“Pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang merusak generasi mendatang, terlebih mengenai lingkungan. Itu LSM kita mbok ya nasionalismenya dibangkitkan. Itu ada 20 juta rakyat Indonesia, petani, smallholders itu yang langsung dan tidak langsung terlibat. Nanti lama-lama kita audit juga nih mereka (LSM),” ujar Menko Luhut.

Dalam kesempatan itu, Menko Luhut mengatakan, pemerintah juga akan terus melakukan upaya negosiasi terkait diskriminasi minyak kelapa sawit oleh UE. Hal itu terus diupayakan sebelum RED II disetujui Parlemen UE. Jika parlemen meloloskan RED II, kata Luhut, pemerintah akan mengajukan gugatan ke European Court. “Kita dengan Malaysia betul-betul ingin agar jangan sampai itu dilakukan tentu ada negosiasi. Tapi kalau ini masih berlanjut kita mungkin pergi ke European Court, mungkin nanti ke WTO,” katanya seperti diansir Antara.

Menurut Luhut, proses gugatan di European Court lebih singkat dibanding gugatan ke WTO yang memakan waktu bertahun-tahun, sehingga lebih efektif dilakukan. Opsi lain adalah keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). “Opsi keluar dari Paris Agreement, kenapa tidak? Amerika saja bisa, Brasil saja bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Penghasil karbon ini sekarang paling banyak kan hutannya Indonesia, Brasil, sama Kolombia. Kolombia punya hutan juga besar. Jadi semua negara berkembang yang kena,” kata Luhut. Untuk mengantisipasi berkurangnya pasar UE, kata Luhut, Indonesia akan menyasar pasar lain dan terus menggenjot penggunaan sawit di dalam negeri. Untuk itu, program B20. B30, hingga nanti B100 atau green energy akan didorong.

Pemerintah Alt Out

Sekjen Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Bambang Aria Wisena menjelaskan, DMSI sangat mendukung langkah kepala negara Indonesia dan Malaysia tersebut. Karena Directive Act (DA) dalam RED II yang dikeluarkan Komisi Eropa secara terang-terangan sangat diskriminatif terhadap sawit. “Keberatan pemimpin kedua negara layak untuk diberikan penghargaan sangat tinggi, karena ini memberikan kepastian pembelaan bagi dunia perkelapasawitan tidak hanya di Indonesia dan Malaysia saja tapi juga di negara-negara penghasil sawit lainnya di dunia,” ungkap Bambang kepada Investor Daily.

Bambang Aria juga menilai, Pemerintah Indonesia saat ini sudah cukup all out terkait kebijakan antisawit UE itu yang ditandai dengan sejumlah pernyataan yang dikeluarkan mulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menko dan menteri terkait yang tidak henti-hentinya melakukan pembelaan terhadap sawit. Bahkan dengan mengeluarkan ancaman retaliasi terhadap produk-produk asal Eropa.

“Minyak sawit Indonesia di Eropa banyak yang digunakan untuk biodiesel. Jika Indonesia di-banned maka akan mengikis sekitar 50% ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Artinya, secara jangka panjang apabila kebijakan DA UE ini tidak dilawan dan larangan itu jadi diterapkan, mungkin ini bisa menjadi pintu masuk untuk menghambat produk strategis lainnya,” ujar dia.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono juga mengatakan, Gapki mendukung langkah yang ditempuh pemerintah. “Tentunya kami mendukung upaya yang dilakukan oleh kedua negara produsen utama sawit apalagi kalau kedua pimpinan negara bersikap yang sama. Semoga upaya-upaya yang dilakukan membuahkan hasil dan UE tidak mendiskreditkan minyak kelapa sawit,” kata Mukti.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef Bhima Yudhistira juga menuturkan), upaya Pemerintah RI yang menggandeng Pemerintah Malaysia melalui surat protes bersama yang diteken pemimpin kedua negara patut diapresiasi. Kedua negara pada akhirnya merasa UE sudah keterlaluan dengan terus rnendiskriminasikan sawit. “Selain menyatakan sikap, Indonesia ke depan juga harus membuat kebijakan yang terukur soal sawit,” kata Bhima.

Menurut Bhima, kebijakan yang terukur di antaranya melakukan retalisasi dagang dengan menghambat produk-produk yang diimpor dari UE sehingga daya tawar Indonesia lebih meningkat dan berujung pada pembatalan kebijakan antisawit UE. Langkah lainnya adalah terus mencari pasar baru untuk sawit. “Tentunya diversifikasi pasar itu harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing,” tutur Bhima.

Kebijakan terukur lainnya adalah menstimulus harga sawit di pasar domestik sambil menunggu keputusan final UE, seperti dengan mendorong program B20 agar bisa mengatasi kelebihan suplai sawit di dalam negeri. “Indonesia juga harus terus melakukan perundingan dagang di forum-forum yang sudah ada seperti WTO dan mengirimkan utusan langsung ke Parlemen UE. Tentu semua pihak ingin perdagangan yang win win solution, sehingga diskriminasi sawit yang merugikan petani jangan sampai terjadi,” kata dia.

Investor Daily | Selasa, 9 April 2019 | DISKRIMINASI SAWIT : Jokowi – Mahathir Kirim Surat Protes ke UE

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps