GAPKI : Fokus Intensifikasi Lahan & Produktifitas Kebun Rakyat

Sejak moratorium perizinan lahan baru pada 2011, praktis tidak ada lagi pembukaan lahan untuk kelapa sawit hingga saat ini. Kalau pun ada, penambahan lahan hanyalah berasal dari perizinan yang diurus sebelum aturan moratorium terbit.

“Penambahan lahan satu perusahaan pun berasal dari akuisisi perusahaan lain yang biasanya lebih kecil skalanya. Jadi moratorium tetap dilaksanakan,” tutur Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono saat berkunjung ke redaksi Bisnis, akhir Maret lalu.

Oleh karena itu, Gapki berfokus kepada dua hal dalam meningkatkan produksi minyak kelapa sawit atau CPO. Pertama, melakukan intensifikasi lahan. Kedua, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Dari luas perkebunan sawit di Indonesia sekitar 14 juta hektare — 16 juta hektare, sekitar 40%-nya merupakan perkebunan rakyat. Sayangnya, kontribusi perkebunan tersebut masih terbilang kecil karena kurang produktif.

Sebagai contoh, produktivitas perkebunan di perusahaan mencapai 4 ton—5 ton CPO per hektare per tahun, sedangkan perkebunan rakyat hanya berkisar 2,5 ton CPO per hektare per tahun. Produksi Tandan Buah Segar (TBS) perkebunan rakyat pun sebesar 11 ton TBS per hektare, sedangkan perkebunan perusahaan sejumlah 25 ton TBS per hektare.

“Kontribusi [perkebunan rakyat] masih kecil. Kalau itu bisa ditingkatkan, tentunya produksi CPO dapat naik signifikan meskipun luasan lahan tidak bertambah,” paparnya.

Bila produktivitas perkebunan rakyat bisa meningkat hingga 4 ton CPO per hektare, maka akan ada tambahan 8 juta ton—9 juta ton pasokan CPO per tahun. Produksi tahunan CPO Indonesia pun dapat meningkat menuju 60 juta ton, dari 2018 yang hanya sejumlah 47 juta ton.

Oleh karena itu, dia optimistis ketersediaan bahan baku akan terus ada jika pemerintah dan pelaku usaha giat memacu program green fuel. Dengan demikian, keberlanjutan program penghiliran semakin terjamin.

Menurutnya, faktor kunci meningkatkan produktivitas dimulai dari bibit yang bagus. Namun, Mukti menyatakan menemukan bibit yang paten cukup sulit, sehingga perusahaan besar cukup fokus melakukan penelitian dan pengembangan (litbang).

Pemerintah pun sudah memprogramkan peningkatan pemanfaatan kebun rakyat. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebagai salah satu sumber pendanaan juga mengalokasikan dana lebih dari 20% untuk peremajaan perkebunan rakyat.

“Kami yakin program ini akan berjalan, dan kami sebagai pelaku usaha tentunya mendukung peningkatan peran perkebunan rakyat,” imbuhnya.

Pemanfaatan perkebunan rakyat juga dapat menumbuhkan perekonomian dan pengembangan suatu daerah. Hal tersebut berimbas kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, Sulawesi Barat dapat berkembang, dan resmi menjadi provinsi pada 2004.

Bisnis Indonesia | Senin, 8 April 2019 | Berharap Perkebunan Rakyat Lebih Produktif

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps