Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) : Indonesia Jangan Gelap Mata

Pemerintah Indonesia terus menempuh berbagai upaya untuk mengubah keputusan Parlemen Eropa. Jangan sampai Indonesia gelap mata dan memberlakukan perang dagang dengan Uni Eropa.

Pemerintah masih memiliki waku untuk berupaya keras agar minyak sawit (crude palm oil/CPO) tidak diperlakukan diskriminatif oleh Parlemen Eropa. Pasalnya, proses penetapan pengurangan atau pelarangan CPO sebagai campuran bahan bakar biodiesel di negara-negara Eropa masih belum final. Ada beberapa tahapan yang mesti dilewati untuk sampai pada keputusan itu, mulai dari rapat di Komisi, Parlemen, hingga Dewan Eropa.

Pertengahan April ini, Komisi Eropa baru akan bersidang tahap kedua sehingga jadwal rapat di Parlemen dan Dewan Eropa untuk lebih jauh membahas keputusan Komisi Eropa belum diketahui. Tidak kurang dari dua bulan waktu yang masih bisa dimanfaatkan. “Berarti masih ada waku untuk menyampaikan maksud dan harapan kita ke Parlemen Eropa,” ujar Musdhalifah, Deputi II Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis pekan lalu.

Pemerintah memang harus menunjukkan kegigihan perlawanannya agar komoditas unggulan itu tak begitu mudah diperlakukan diskriminatif. Apalagi, Eropa merupakan rujukan belahan dunia lain dalam mengambil keputusan “Eropa adalah pembentuk persepsi. Kalau Eropa menolak, dikhawatirkan yang lain akan mengikutinya,” kata Piter Abdullah, ekonom ICORE, Kamis pekan lalu.

Jepang, misalnya, sekarang sudah mulai coba-coba membuat restriction atau larangan soal yang sama karena melihat sikap Uni Eropa (UE). Di Pakistan, sudah mulai ada kampanye negatif dengan isu kesehatan. “lni yang harus segera kita manage, jangan sampai kemudian melebar ke mana-mana,” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

OIeh sebab itulah pemerintah terus menyiapkan berbagai upaya lanjutan sekalipun rapat Dewan Eropa belum terjadwal. Jika keputusan soal pelarangan sawit diadopsi dalam konsilnya, langkah pamungkas yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah membawanya ke Badan Sengketa WTO. “Proses administrasi menunjuk lawyer juga sedang berjalan,” tambah Musdhalifah.

Pemerintah memang perlu membeberkan bukti-bukti untuk melawan penetapan bahwa sawit sebagai penyebab alih fungsi lahan dan deforestasi. Soalnya, kalau dilihat dari luas lahan semua komoditas, kelapa sawit paling kecil dibandingkan dengan kedelai rapeseed, bunga matahari, dan jagung. Total luas lahan sawit di seluruh dunia selebar 25 juta hektare (ha), sedangkan lahan kedelai mencapai 120 juta ha.

Makanya, tidak menutup kemungkinan bahwa pelarangan CPO untuk biodiesel di negara-negara Eropa hanya kamuflase belaka untuk menutupi sikap tidak fair mereka. Soalnya, mereka juga memiliki minyak nabati dari tumbuhan rapeseed dan bunga matahari yang posisinya terus terdesak oleh CPO. “Kami melihat kebijakan UE lebih bertujuan untuk melindungi minyak nabati yang dihasilkan oleh mereka,” kata Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif Gapki, Kamis lalu.

Pernyataan Mukti itu merujuk kepada data yang menunjukkan bahwa UE telah melakukan deforestasi 100 tahun lalu sehingga sekarang ini hampir tidak ada lagi hutan di Eropa. Menurut catatan Gapki, deforestasi global 47% terjadi karena pengembangan ternak, kedelai, jagung, dan lain-lain. “Proteksi yang dilakukan oleh UE berkedok lingkungan,” tandas Mukti.

Perjuangan memang mutlak harus dilakukan. Sebab, jika Dewan Eropa mengeluarkan keputusannya yang melarang CPO untuk biodiesel, itu jelas merupakan pukulan beruntun. Keputusan Dewan Eropa tak hanyaakan merugikan Indonesia secara materi, tetapi juga non materiil. Keduanya jelas bisa berdampak negatif terhadap perekonomial nasional. Tentu saja Indonesia tidak mau jenama kelapa sawitnya seolah-olah menjadi minyak terlelek di dunia. Padahal, tidak ada alasan untuk menjadikan citra (image) seperti itu muncul ke permukaan. “Yang paling rugi itu image. Itu tidak ternilai,” kata Musdhalifah.

Kerugian secara materiil juga lumayan besar. Ekspor minyak CPO Indonesia ke negara-negara Eropa terbilang besar. Berdasarkan data Gapki, ekspor CPO Indonesia setiap tahunnya mencapai 4-5 juta ton atau sekitar 13% dari total ekspor yang mencapai 34 juta ton. Dari angka ekspor tadi, sebagian digunakan untuk bahan bakar nabati. “Setidaknya, biodiesel di Eropa yang berbasis sawit itu ada 1 juta hingga 1,5 juta ton,” kata Joko.

Dari situ, sudah ketahuan berapa triliun rupiah yang harus lepas jika pelarangan penggunaan CPO untuk biodiesel jadi diberlakukan oleh Dewan Eropa. Jika harga CPO berada di kisaran US$572,5 per ton, potensi kehilangan devisa kita mencapai US$858 juta atau sekitar Rp12 triliun (kurs 14.000). Sementara, nilai ekspor CPO ke Eropa tahun lalu totalnya mencapai US$2,3 miliar.

Pasar Eropa sebagai tujuan ekspor memang bukan urutan yang pertama. India merupakan pasar ekspor CPO Indonesia terbesar. Tahun lalu, angka ekspor ke sana mencapai 6,7 juta ton. Pasar selanjutnya adalah Tiongkok, Pakistan, dan Bangladesh. Toh demikian, Eropa tetap tak bisa dipandang sebelah mata. “Namun, kita kan harus liat secara luas. Tetap harus diperhatikan,” kata Joko.

Meski harus berjuang sekuat tenaga untuk membatalkan keputusan Dewan Eropa, toh pemerintah juga jangan sampai gelap mata dengan mengambil kebijakan lang bisa merugikan secara keseluruhan. Sebut saja misalnya memboikot produk-produk Eropa atau melakukan perang dagang dengan mereka.

Luhut B. Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji langkah untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa atas tindakan diskriminasi produk CPO dan turunannya. Menurut Luhut, pemerintah serius melindungi kesejahteraan petani dan jutaan orang yang bergantung pada bisnis sawit ini. “Apapun akan kami lakukan untuk mempertahankan kedaulatan kita karena 18 juta orang bergantung pada industri sawit ini,” katanya, beberapa hari yang lalu.

Pernyataan Luhut itu didasarkan pada hitungan-hitungan peluang bisnis yang akan dilakukan terhadap negara-negara Eropa. Luhut menjelaskan, Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari US$40 miliar. Kebutuhan armada pesawat itu dapat menciptalon 250 juta lapangan kerja di AS dan UE. Indonesia pun banyak mengimpor bus dan truk Scania dari UE serta sedang mempertimbangkan pembelian rangkaian kereta dari Polandia.

Hal yang senada diucapkan oleh Darmin Nasution. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu menyatakan, selain akan menggugat kebijakan Renewable Energy Directives II (RED II) beserta aturan teknisnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Indonesia bisa saja memboikot produk-produk UE. “Kalau UE bertindak sepihak, masak kita enggak bisa lakukan sepihak?” tegas Darmin.

Akan tetapi, kalau boikot-memboikot diberlakukan dengan UE, rasa-rasanya kita yang bakal merugi besar. Lihat saja neraca perdagangan antara Indonesia dengan UE tahun lalu. Mengutip statistik Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada 2018, nilai ekspor Indonesia ke UE mencapai US$17,1 miliar, sedangkan nilai impor hanya US$14,1 miliar. Artinya, Indonesia mengantongi surplus sebesar US$3 miliar. Surplus itulah yang akan hangus kalau kita melakukan perang dagang dengan Eropa.

Belum lagi perkara investasi Eropa di Indonesia yang mencapai miliaran dolar. Sebagai gambaran, sepanjang 2017, UE melakukan investasi senilai US$3,2 miliar atau setara Rp44 triliun (kurs 14.000). Nilai investasi itu membuat Eropa menjadi pihak ke-4 terbesar yang melakukan investasi di Indonesia pada 2017 dengan serapan tenaga kerja mencapai jutaan orang. “Jangan lupa, perusahaan Eropa mempekerjakan lebih dari 1,1 juta orang di sini,” kata Vincent Guerend, Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

Melihat peta itu, sejumlah kalangan menyarankan, ketimbang melakukan perang dagang dengan UE, pemerintah sebaiknya mencari solusi lain. Beberapa tahun lalu, kita sudah pernah mencanangkan bahwa seharusnya Indonesia tidak menjadi raja CPO. Namun, kita sebaiknya menjadi raja produk-produk minyak nabati. “Artinya, kita harus membangun industri hilir, utamanya untuk produk dalam negeri dan ekspor,” kata Piter Abdullah, ekonom ICORE.

Nah, jika industri hilir sudah dibangun, Indonesia akan sangat menguasai pasar produk minyak nabati. Sebab, penyuplai terbesarnya adalah kita sendiri. Alhasil, kita yang akan mengatur keran aliran suplai sehingga bukan kita yang kesulitan ketika terjadi masalah dengan Eropa.

Bagaimana pun, produk-produk turunan dari CPO luar biasa banyaknya. Setidaknya, ada tiga kelompok. Pertama, kelompok makanan dan minuman, lalu ada kelompok farmasi, dan terakhir kelompok energi. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan CPO itu secara luar biasa. “Kalau hilirnya kita bangun, kita tidak akan terlalu bergantung kepada Eropa,” kata Piter.

Gapki memang menyatakan, selain mengembangkan industri hulu CPO mereka juga menggarap industri hilirnya. Sayang, industri hilir CPO dalam negeri masih terfokus pada peningkatan produksi dan serapan biodiesel di pasar domestik. Lalu, bagaimana dengan peningkatan industri hilir CPO untuk makanan dan minuman serta farmasi? “Semua sudah dilakukan, hanya serapannya tak besar,” kata Joko Supriyono.

Indonesia juga harus bisa meningkatkan ekspor dari produk-produk hilir minyak CPO. Selama ini, ekspor CPO kita sebesar 25% masih berupa bahan mentah. Selebihnya yang 75% berbentuk produk olahan. Produk olahan itu ternyata beberapa adalah barang setengah jadi, belum sepenuhnya barang siap pakai.

Gapki sendiri sebenarnya sudah memiliki strategi dan kebijakan pengembangan industri hilir minyak sawit sejak beberapa tahun yang lalu. Dalam kajiannya, Gapki memproyeksikan bahwa pada 2045 Indonesia akan mampu mengubah posisi dari “raja CPO” menjadi “raja hilir Perubahan takhta itu ditempuh melalui tiga jalur hilirisasi, yaitu oleofood complex, oleochemical complex, dan biofuel complex.

Tentu saja untuk menukar takhta sebagai ‘raja hilir’ industri sawit tak bisa sendirian mewujudkannya. Mereka harus dibantu atau bersinergi dengan sekor industri lainnya. Ditambah lagi dengan berbagai insentif dan fasilitas dari pemerintah, seperti insentif perpajakan.

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menyiasati konflik dengan UE adalah dengan menggarap pasar-pasar alternatif, Langkah ini sudah dilakukan oleh Gapki untuk menggenjot penjualan ke pasar-pasar, seperti Afrika dan lainnya. “Pasar-pasar ini harus kita terus garap, sembari menjaga pasar yang sudah mapan,” kata Joko.

Sebagai komoditas andalan penghasil devisa, minyak CPO memang kerap mendapatkan berbagai hambatan dan kendala. Beberapa kendala itu di antaranya adalah waktu sandar kapal di pelabuhan pelapor memerlukan waktu yang lama atau lebih dari seminggu. Lalu, negara tujuan ekspor Afrika menginginkan dalam bentuk kemasan, bukan curah. Jadi, perlu ada insentif kata Mukti Sardjono. Ya, semoga perselisihan dengan Parlemen Eropa bisa diselesaikan secara baik-baik.

Sindo Weekly | No. 06 Tahun VIII, 8-14 April 2019 | Melawan Diskriminasi Sawit

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps