Sejak tanggal 1 Mei 2014, Pemerintah menetapkan hari libur nasional, kita kenal dengan May Day. Hari Buruh Internasional. Buruh melakukan berbagai kegiatan. Perayaan, orasi, hingga ragam bentuk aspirasi buruh. Tak sedikit pula dimanfaatkan sebagai panggung politik dengan mengolah isu dan persoalan buruh.

Sebagai Ketua GAPKI Bid Tenaga Kerja, penulis kemudian akrab dengan isu dan masalah buruh.

Selama 5 tahun May Day, buruh masih bergelut dengan isu dan persoalan hak normatif dan sejenisnya. Komplikasi semakin menjadi ketika penetapan upah dimasuki agenda politik. Otonomi daerah membuat penetapan upah kental aroma kepentingan politik kepala daerah. Memang kehadiran PP 78/2015 mampu meredakan politisasi penetapan upah. Batasan kenaikan upah berdasarakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi membuat ada kepastian. Namun tekanan buruh atas PP 78 membuka arah revisi dan tinjau ulang. Semoga ada rumusan baru yang lebih adil.

Menarik mencerna debat cawapres 17 Maret 2019. Mengangkat topik “ketenagakerjaan”. Kita apresiasi atas pemilihan topik ini. Perdebatan dan substansi memang belum mencakup semua dimensi persoalan. Namun setidaknya ini jadi momentum bagus.

Ketenagakerjaan akan menjadi agenda politik dan perhatian publik. Tugas kita, menjaga mendorong bahkan “memaksa” pemerintah untuk mencari dan melakukan kebijakan progresif bahkan revolusioner di bidang ketenagakerjaan.

Buruh Sawit

Berdasarkan publikasi Bapenas 2018, ada 16.2 juta buruh dan pekerja sawit. Menyebar dari hulu (kebun sawit) hingga ke hilir dan industri pendukungnya. Sebanyak 4.2 juta pekerja langsung di kebun sawit dan 2.2 juta merupakan petani dan buruh tani.

Kita tidak bisa hindari, isu dan persoalan buruh sudah menjadi perhatian global. Ragam tuduhan bermunculan. Dari praktek buruh tak bertanggung jawab hingga isu hak azasi manusia. Tuduhan datang dari segala penjuru. Bahkan NGO yang selama ini getol dan fokus isu lingkungan, kini beramai ikut menabuh genderang isu dan persoalan buruh.

Mengutip publikasi ILO, Diagnostic Study 2015: diidentifikasi 6 isu dan persoalan buruh di kelapa sawit. 1) Status Ketenagakerjaan; 2) Dialog Sosial; 3) Pengupahan; 4) Pekerja Anak; 5) Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3; 6) Pengawasan Pemerintah.

Sebegitu burukkah wajah perburuhan di sawit Indonesia? Mari kita bedah profil pekebun sawit Indonesia. Dari 14 juta ha sawit nasional, sebanyak 58% dimiliki korporasi berbadan hukum. Sisanya 42% dimiliki petani serta “mini korporasi” yang dimiliki “petani” dalam luasan yang cukup signifikan namun tanpa badan hukum.

Korporasi berbadan hukum beroperasi dan terikat dengan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Pengawasan pemerintah tentu membuat kelompok ini harus patuh dan hati-hati karena pelanggaran perburuhan memiliki ancaman pidana. Dengan demikian bila ada temuan kasus pelanggaran, solusinya adalah penegakan hukum. Sayangnya framing yang terbangun “sawit buruk rupa” dengan generalisasi kasus.

Bagaimana dengan pekebun petani dan “mini korporasi” tanpa badan hukum? Kelompok ini minim jangkauan instrumen hukum. Ditambah lagi wawasan dan sumberdaya manajemen perburuhan yang tidak tersedia di mereka. Akibatnya kesadaran akan implementasi praktek buruh yang bertanggung jawab jadi lambat. Bahkan ‘praktek salah’ terus berlangsung tanpa disadari. Petani yang makin menua, tentu akan mempekerjakan orang lain. “Korporasi mini” tanpa badan hukum, memiliki skala “luas” tentu akan mempekerjakan buruh untuk membantu pemiliknya. Dengan demikian, yang namanya kasus atau tuduhan praktek buruh salah, bisa terjadi di semua kelompok pekebun tersebut.

Demikian pula upaya promosi dan implementasi kerja layak dan praktek buruh bertanggung jawab, haruslah mencakup semua kelompok pekebun. Selama ini, kita asik menyoroti perusahaan dan alpa menyentuh pekebun petani dan “korporasi mini”.

Buruh Harus (Juga) Melawan

Kita menemukan tidak sedikit serikat buruh di sawit. Ini konsekuensi kebebasan berserikat. Akibatnya ragam pula agenda, isu, cara dan persoalan yang disuarakan mereka. Tergantung motivasi dan arah tujun dan pilihan politik mereka.

Sejauh ini, kekuatan dan suara buruh belum diberdayakan dalam diplomasi sawit. Buruh terperangkap dan kehabisan energi dengan isu hubungan industrial. Sehingga lupa dan tak sempat melihat dan menyadari kondisi ‘perahu sawit’ yang terancam karam.

Ancaman terkini, Dokumen terbaru RED (Renewable Energy Directive) Jilid 2 dengan meloloskan Delegated Act sebagai dasar eksekusinya. Intinya, Uni Eropa mengeluarkan fatwa haram atas minyak sawit. Mantra “lingkungan” menjadi instrumen dan alat pembenarnya. Kebijakan ini ‘bagai cawan emas berisi racun’ datang dari Uni Eropa. Cawan ini akan menjadi mesin pembunuh sawit yang sangat serius.

Kini waktunya buruh ikut menyelamatkan ‘perahu sawit’. Bila niat UE dijalankan, akan ada limpahan produksi 5 juta ton yang selama ini diserap UE. Produksi melimpah, harga turun, tangki CPO kebun penuh, kegiatan panen dan pemeliharaan dihentikan. Buruh dirumahkan. Bila berlanjut dan tanpa solusi, akan ada PHK massal. Akhirnya, buruh pula korban pertama dan utama. Masihkan kita diam tanpa aksi?

Fatwa haram ini adalah sebuah paradoks. Pertama; tuntutan sertifikasi keberlajutan (sustainability) adalah ide, tekanan, inisiatif dan permintaan UE dan Barat. Maka dibentuklah lembaga sertifikasi non goverment RSPO. Kemudian menyusul mandatori dari pemerintah Indonesia dengan nama ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Indonesia dengan ISPO, sudah berhasil memproduksi minyak sawit bersertifikat berkelanjutan (certified palm oil) dalam jumlah besar. Sudah ada 502 Sertifikat Keberlanjutan (Certified Palm Oil) dengan luas lahan 4.1 juta ha. Ekuivalen dengan produksi CPO 11,5 juta ton per tahun (Sekretariat ISPO, Maret 2019). Jumlah ini jauh melampui jumlah impor UE yang “hanya” 5 – 6 juta ton.

Artinya, melalui skema sertifikasi, sawit terbukti aman dan memenuhi standar lingkungan yang dibuat UE. Sawit bukan barang haram apalagi monster perusak lingkungan. Ide, tuntutan dan standar sertifikasi keberlanjutan adalah dari barat atau UE. Ketika kita mampu memenuhinya, mereka kemudian menyangkal bahkan mengharamkannya.
Bukankah itu sebuah sikap inkonsistensi dan hypocrite.

Kedua, volume impor UE akan CPO memiliki trend naik setiap tahun, tetap tumbuh walau kecil. Artinya mereka tetap butuh CPO karena lebih kompetitif. Namun mereka tidak rela CPO menjadi mesin penghancur minyak nabati mereka karena kalah saing. Bukti semua permainan ini adalah kompetisi dagang. Ujungnya, untuk menghadang sawit mereka memilih musik dengan lagu “disayang sekaligus diganyang”.

Disamping itu, fatwa haram ini juga menjadi aksi hypocrite yang vulgar. Secara global ada platform global bernama SDGs (Sustanainable Development Global). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Banyak data dan fakta, sawit memiliki kontribusi besar dan masif menjawab SDGs. Setidaknya solosi nyata atas 7 dari 17 SGs. Penciptaan Pekerjaan layak; Pengetasan kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Energy terbarukan dan terjangkau. Artinya mengharamkan sawit adalah penyangkalan upaya SGDs. Bukankah ini juga hypocrite?

Oleh karena itu, sekali lagi waktunya buruh melawan. Nasib sawit ada di ujung tebing. Jangan biarkan terjatuh dan masuk jurang akhirnya mati tinggal kenangan. Kita sepakat diperlukan agenda percepatan implementasi decent work (kerja layak) dan pemenuhan hak normatif sesuai amanat undang-undang. Namun jangan terjebak kisah ‘anyam dan telur’ mana yang lebih duluan. Industri sawit yang berdaya saing dan mampu bertahan hidup secara bisnis, tentu menjadi dasar kunci pemenuhan hak dan kesejahteraan buruh.

Konsolidasi Buruh

Patut disyukuri kesadaran buruh bertumbuh menggembirakan. Walau masih awal tapi sangat memberi harapan. Pada akhir tahun 2018 buruh bersepakat. JAPBUSI (Jaringan Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia) terbentuk. Melibatkan 5 Konfederasi Serikat Pekerja (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/CAITU, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/Rekonsiliasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia) dan 10 Federasi Serikat Pekerja yang memiliki basis di industri sawit. Mereka memiliki 2.2 juta anggota bekerja di kebun sawit.

Dialog sosial antara pengusaha dan buruh dalam wadah JAPBUSI berbuah manis. Satu tema baru disepakati. Bersama memperbaiki kondisi perburuhan adalah pekerjaan besar dan menjawab masalah yang ada dengan upaya bersama.

Aksi nyata juga datang dari kelompok pengusaha. GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) membentuk 6 (enam) kelompok kerja. Setiap pokja menangani isu spesifik dari 6 isu hasil studi diagnosa ILO 2015.

Pokja GAPKI akan berikteraksi intens dengan JAPBUSI. Model kerja sama dan interaktif yang demikian, akan menjadi modal percepatan penyelesain masalah buruh di kebun sawit.

It’s now or never. Aksi buruh juga akan menentukan nasib sawit. Ini waktunya bertindak. Sejarah membuktikan, bahwa gerakan buruh mampu merubah dan membentuk tatanan dan peradaban baru. Selamat menyambut May Day 2019. Merdeka.

Selamat Hari Buruh, May Day 2019

Sumarjono Saragih
Ketua GAPKI Bidang Ketenagakerjaan

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps