GAPKI Dukung Pemerintah Gugat Diskriminasi Sawit ke WTO

JAKARTA. Pemerintah menetapkan untuk melayangkan gugatan Uni Eropa (EU) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pekan depan. Pada gugatan itu Indonesia mending Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia dengan penerapan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Peradangan (Kemdag), Pradnyawati menyampaikan, Indonesia sebagai negara produsen sawit merasa dirugikan atas kebijakan RED II yang melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan biofuel.

Sebab, kebijakan Eropa bisa menurunkan ekspor minyak sawit Indonesia ke EU. “Kami akan memasukkan gugatan kebijakan RED II EU minggu depan,” katanya ke pada KONTAN, Ahad (8/12).

Untuk melayangkan gugatan itu, sebelumnya Kemdag juga sudah menunjuk firma hukum. Hanya saja, pihak Kemdag belum mau membuka siapa firma hukum yang mereka tunjuk. Yang terang, firma hukum sudah disiapkan dari Indonesia dan Eropa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono sepakat atas sikap tegas pemerintah. Kelak, hasil gugatan di WTO akan memberi legislasi hukum bagi Indonesia. “Langkah ke WTO sudah tepat, karena masalah regulasi yang bersifat diskriminatif,” katanya kepada KONTAN, Minggu (8/12).

Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah ini. Tujuannya upaya tidak ada kebijakan serupa yang dilakukan oleh negara lain.

Kejadian serupa misalnya, untuk produk minyak sawit maupun produk ekspor Indonesia lainnya. Salah satunya adalah penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh EU terhadap minyak sawit. “Tuduhan dumping dan subsidi awalnya diajukan EU terhadap CPO Indonesia, tak lama kemudian dibuat tuduhan serupa oleh AS,” tandasnya.

Kontan | Senin, 9 Desember 2019 | DISKRIMINASI SAWIT INDONESIA : Gugatan CPO ke Uni Eropa Siap Melayang

EnglishIndonesia