Mari Elka Siap Bertarung di WTO Demi Sawit Indonesia

JAKARTA – Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu bakal siap berantem dengan Uni Eropa (UE) di World Trade Oganization (WTO) demi kelapa sawit Indonesia yang diskiriminasi. Hal ini seiring sikap UE yang bersikeras tidak menerima bahan bakar berbasis kelapa sawit dari Indonesia. Padahal beberapa negara lainnya yang berbasis kelapa sawit diperbolehkan.

“Biofuel berbasis kelapa sawit dilarang, tapi yang lain tidak dilarang. Itu tidak adil. Namanya diskriminasi, dari segi fairness of trade. Harus fight di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Oganization/WTO),” ujar Mari Elka di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Dia pun merasa heran mengenai sorotan negatif terhadap penggunaan kelapa sawit dalam biofuel yang diproduksi Indonesia. Padahal penggunaan kelapa sawit untuk makanan dan kosmetik belum terlalu negatif.

“Ini harus dipelajari, ke depan mau seperti apa. Menurut saya, kalau mau menggunakan kelapa sawit sebagai sektor yang dikembangkan, harus dipikirkan untuk penggunaan yang lain. Selain untuk makanan dan biofuel, mau apa lagi. Inovasi ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, telah mendapat dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait, asosiasi dan pelaku usaha serta praktisi hukum dalam menghadapi Uni Eropa ke panel WTO. Seperti diketahui pemerintah Indonesia bersiap menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO).

Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE). Selain itu, hal ini adalah tindakan yang diskriminatif dan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit atau biofuel Indonesia ke Uni Eropa dan akan memberikan citra buruk terhadap produk kelapa sawit di perdagangan global.

“Kita menentang diskriminasi sawit. Itu sesuatu yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip free trade dan mempertanyakan mengapa Uni Eropa yang selama ini yang katanya mengadvokasi free trade justru malah memblok salah satu produk,” jelasnya.

Dia melanjutkan, pihaknya juga tengah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan menjadi bahan dalam tuntutan ke WTO. “Tanggal 10 Januari list of question sudah siap. Tanggal 14 Januari sudah di submit pertanyaannya, sehingga setelah itu 28-29 Januari, kami sudah siap dan semangat untuk membawa ini ke jalur internasional melalui WTO,” ungkapnya.

Sumber: ekbis.sindonews.com | Mari Elka Ajak Uni Eropa Berantem Soal Diskriminasi Sawit RI

Foto: Kumparan


JAKARTA – Implementing Director of Development and Partnership Policy of World Bank, Mari Elka Pangestu will be ready to fight against the European Union (EU) at the World Trade Organization (WTO) for the discretion of Indonesian palm oil. This is in line with the attitude of the EU which insists it does not accept palm oil-based fuels from Indonesia. Even though some other oil-based countries are allowed.

“Oil palm-based biofuels are banned, but others are not banned. That’s not fair. It’s called discrimination, in terms of fairness of trade. we must fight in the World Trade Organization (WTO),” Mari Elka said in Jakarta on Tuesday (21 / 1/2020).

She was also surprised by the negative sentiments on the use of palm oil in biofuel produced by Indonesia. Though the use of oil palm for food and cosmetics is not too negative.

“This must be learned,  what it is like in the future. In my opinion, if you want to use palm oil as a developed sector, you should think about other uses. In addition to food and biofuels, what else can you do. This is innovation,” she explained.

Previously, Vice Deputy Minister of Trade, Jerry Sambuaga said that he had received support from all relevant ministries and institutions (K/L), associations and business actors as well as legal prediction in dealing with the European Union to the WTO panel. As is known the Indonesian government is preparing to sue the Renewable Energy Directive II (RED II) and European Union Delegated Regulation (DR) policies to the International Trade Organization (WTO).

The Indonesian government objected to the elimination of the use of biofuel from palm oil by the European Union (EU). In addition, this is a discriminatory action and has a negative impact on Indonesia’s palm oil or biofuel exports to the European Union and will give a bad image of palm oil products in global trade.

“We are against palm oil discrimination. That is something that is unfair and contradicts the principle of free trade and questions why the European Union, which has been advocating free trade, has instead blocked a product,” he explained.

He continued, his party was also preparing a list of questions that would be material in the demands of the WTO. “On January 10, the list of questions is ready. On January 14 the questions have been submitted, so after that January 28-29, we are ready and enthusiastic to bring this to the international route through the WTO,” he said.

Source: ekbis.sindonews.com

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps