#BersatuLawanCorona : Transparansi Pemerintah, Tidak Boleh Ada Yang Ditutup-tutupi!

Pandemi corona kini tidak lagi hanya sekadar berbicara masalah penyebaran virus tersebut. Namun, lebih dari itu, masalah ini kemudian diseret ke dalam adu argumentasi yang berujung pada kepentingan politik pihak tertentu.

Mengapa demikian? Lihat saja di media sosial. Perbedaan pendapat hanya ribut soal siapa salah siapa benar, tanpa ada basis data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi, ada pihak-pihak yang seolah muncul sebagai pahlawan.

Tidak berhenti di situ, ada juga pihak-pihak yang tiba-tiba muncul untuk mencari panggung dengan pernyataan-pernyataan kontroversial. Akhirnya, ruang opini cenderung destruktif, tidak konstruktif.

Celakanya lagi, pemerintah sempat muncul ke publik dengan pesan-pesan yang tidak solutif dan membingungkan. Ada kesan, pemerintah ‘menggampangkan’ pandemi COVID-19 dengan acara-acara seremonial sehingga membuat rakyat mengernyitkan dahi dan bertanya, “hah?”

Jangan biarkan rakyat kebingungan. Jangan biarkan kebingungan itu berubah menjadi kecemasan dan pada akhirnya muncul ketidakpercayaan. Oleh karena itu, mari kita bersatu, hilangkan adu opini yang tak konstruktif.

Pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan kemarin, Senin (16/3), setidaknya memberikan angin segar. Presiden dengan tegas meminta pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Salah satunya adalah kebijakan lockdown atau menutup akses masuk dan keluar suatu wilayah yang merupakan kewenangan pusat. Pemerintah daerah tak memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut.

Terkait dengan hal ini, pemerintah sebaiknya tetap mempertimbangkan opsi lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Lockdown tidak berarti harus menutup semua akses keluar masuk, tetapi bisa juga dilakukan secara parsial dan bertahap.

Memang, lockdown akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Namun, ada atau tidak lockdown, pertumbuhan ekonomi dipastikan bakal melambat, karena negara-negara lain juga menghadapi pandemi serupa.

Persiapan lockdown pun harus dilakukan dengan matang, termasuk ketersediaan insentif, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Para pengusaha yang sempat menyarankan pemerintah melakukan lockdown melalui Kadin juga harus dilibatkan untuk mencari solusi atas masalah ini. Kehadiran mereka untuk mendukung pemerintah dinanti.

Jika persiapan untuk lockdown rampung, saatnya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Di sini, media berperan penting dengan semangat untuk memutus rantai penyebaran corona.

Membangun komunikasi yang baik sangat penting di tengah banjirnya arus informasi mengenai pandemi corona. Seperti yang pernah diingatkan harian ini, komunikasi yang baik adalah kunci untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

Komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika masyarakat percaya pada pemerintah, mereka akan mengikuti seluruh prosedur yang disiapkan untuk mencegah pandemi corona meluas.

Keputusan Presiden yang meminta satuan tugas percepatan penanganan virus corona atau COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat, juga patut diapresiasi. Artinya, tidak ada lagi simpang siur data dan informasi.

Namun, pemerintah harus transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, termasuk data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang isolasi, jumlah alat tes, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemi corona.

Mari kita semua kembali ke tujuan awal, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mulai dari diri sendiri sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi ini. Ikuti anjuran pemerintah untuk meningkatkan imun tubuh dan sebisa mungkin berdiam diri di rumah. #BersatuLawanCorona.

Source : Bisnis Indonesia | Selasa, 17 Maret 2020 | Hal 2: Editorial #BersatuLawanCorona | Picture via ayobandung.com | Ilustrasi – pasien virus corona. (shutterstock)

EnglishIndonesia