Ngobrol Bareng GAPKI 3: Karhutla 2020 di Perkebunan Sawit, Potensi dan Upaya Pencegahannya

NGOBROL BARENG GAPKI 3:
16 Juni 2020
“Karhutla 2020 di Perkebunan Sawit: Potensi dan Upaya Pencegahannya “

Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan karhutla menjadi momok yang menakutkan bagi perusahaan perkebunan.  Menghadapi musim kemarau 2020, seluruh anggota GAPKI dan perkebunan besar lainnya mulai mempersiapkan diri agar mampu mendeteksi, mencegah potensi api dan mengendalikan api apabila terdampak kebakaran.

Untuk mengantisipasi potensi Karhutla 2020, GAPKI telah mengeluarkan pedoman pencegahan karhutla dan telah disebarkan kepada seluruh anggotanya. Namun demikian, meskipun kemarau 2020 diprediksi sebagai kemarau basah, tetapi pada bulan Maret 2020 telah teridentifikasi ada 252 titik panas di Indonesia, kemudian turun menjadi 66 titik pada bulan Mei.  Prediksi dari BMKG melaporkan bahwa puncak musim kemarau 2020 akan terjadi pada bulan Agustus hingga September. Sudah siapkan kita semua untuk mecegah Karhutla?

Untuk itu, Ngobrol Bareng GAPKI sesi 3 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020 dengan topik “Karhutla 2020 di Perkebunan Sawit: Potensi dan Upaya Pencegahannya” yang dinarasumberi oleh:

  • Dr. Ir. Bambang Hendroyono M.M; Sekjen KLHK, regulator
  • Bambang Dwi Laksono S.Hut., M.M; Ketua Bidang Sustainability GAPKI
  • Dr. Sadino, S.H., M.H; Praktisi hukum/Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia

Ngobrol Bareng GAPKI – sesi 3  dengan peserta 233 orang, dibuka dan ditutup oleh Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dan dimoderatori oleh Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono.

Pembukaan oleh Ketua Umum GAPKI

Ketika memasuki kemarau, perusahaan perkebunan mulai khawatir karena produksi biasanya cenderung rendah. Apabila kemarau terjadi berkepanjangan, muncul pula kekhawatiran akan terjadinya kebakaran. Karhutla menjadi keprihatinan GAPKI dan seluruh anggota sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah potensinya terjadi karhutla. Ngobrol Bareng GAPKI sesi 3 di isi oleh 2 narasumber dan pembicara utama.  Sekjen KLHK, bapak Bambang Hendroyono,  diharapkan dapat menjelaskan pencegahan dari sisi kebijakan pemerintah, pak Bambang Dwi  Laksono dapat berbagi upaya pencegahan dari sisi koroporasi dan pak Sadino diharapkan dapat memberikan saran persiapan-persiapan yang perlu dilakukan korporasi memasuki musim kemarau untuk mengantisipasi apabila sampai terjadi kebakaran di konsesi lahan dan ke ranah hukum. Dengan diadakannnya Ngobrol Bareng dengan topik ini diharapkan anggota GAPKI memiliki pemahaman yang luas dan lengkap dalam upaya pencegahan kebakaran.

Paparan narasumber

Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Arahan presiden terkait karhutla adalah mencari solusi permanen bagi yang sengaja melakukan pembakaran dengan motif ekonomi.  Pemerintah daerah dan aparat teritorial betul-betul akan dikerahkan dan melibatkan partispasi masyarakat.

Karhutla harus menjadi kepedulian kita semua baik perusahaan, masyakarat maupun pemerintah sehingga kita tidak hanya peduli dengan inisden yang mungkin di lokasi kita tetapi juga insiden yang mungkin terjadi di sekitar tempat kita. Untuk perlu perusahaan perlu memperhatikan dan peduli dengan kehidupan masyarakat sekitar.

Karhutla dapat dicegah apabila kita semua, perusahaan , masyarakat dan pemerintah peduli mengikuti peraturan-peraturan dan  bekerja sama.  Sebagai contoh apabila air di gambut terjaga sesuai dengan petunjuk pertaurannya, maka gambut tidak mungkin akan terbakar karena basah.  Untuk perkebunan,  rencana pemulihan ekosistem gambut sangat penting bagi perusahaan dan kita semua.

Pemerintah telah menerima banyak masukan terkait karhutla dan  KLHK sedang berupaya agar peraturan terkait dengan Karhutla dapat terlaksana dan dipatuhi dengan baik.

Bambang Dwi Laksono, GAPKI

Era transparansi membuat banyak informasi terbuka bagi umum seperti keberadaan hotspot, daerah rawan kebakaran, perusahaan yang sudah diputus tersangkut kasus hukum karhutla.

Ada 8 peraturan terkait karhutla yang mengatur pencegahan dan pengendalian karhutla termasuk di dalamnya kelengkapan sarana dan prasarana (personalia, alat damkar personal dan tim, embung dan tanki air), sistem (peringatan dini, deteksi dini, keterlibatan masyarakat).

  1. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  2. UU 39/2014 tentang Perkebunan
  3. PP 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
  4. PP 71/2014 junto PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
  5. Permen LH No. 10/2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
  6. Permen LHK No. 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  7. Permentan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
  8. Permen LHK No. 15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem gambut

GAPKI terkait karhutla telah mengerahkan tenaga pengendali karhutla, pemberdayaan dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dan menerbitkan pedoman pencegahan karhutla.

Aturan yang terkait dengan pengecualiaan bagi masyarakat untuk membuka lahan dengan teknis bakar sebenarnya sudah cukup ketat tetapi pengawasan pada implementasinya sangat lemah.

Dr. Sadino, Praktisi Hukum

Lingkungan merupakan aspek umum sehingga semua kegiatan dan usaha pasti akan diatur oleh peraturan terkait dengan lingkungan hidup.

Pak Sadino menambahkan 2 aturan terkait lingkungan hidup yaitu

  • Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
  • PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Tidak ada ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan dalam kebakaran hutan dan lahan, karena instrumen hukum yang digunakan adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Omnibus Law masih dalam RUU sehingga belum dapat diharapkan untuk menyelaraskan pemahaman yang berbeda antar penegak hukum karena yang dipakai acuan tetap peraturan yang lama sebelum diadakan peraturan yang baru.

Azas tanggung jawab mutlak saat ini diartikan bahwa penggugat tidak perlu membuktikan sebab musabab terjadinya kebakaran dan dasar hitungan denda/hukuman yang dikenakan sangat besar dan tidak rasional dan tidak dapat dimplementasi.

Dalam hal karhutla, pembuktian pada aspek administratif sehingga disarankan aspek adminsitratif dan dokumentasi harus benar-benar baik.

Catatan tentang strick liability; apabila hot spot ternyata berada di wilayah kebun, perlu sangat hati-hati karena sudah bisa di proses hukum. Gugatan perdata yang mengacu pada strick liability sangat menakutkan karena sanksi administasi, perdana dan perdata yang sangat besar. Oleh sebab itu, disarankan semua aturan harus diikuti dan segala bukti didokumentasikan dengan baik.

Diskusi

Pertanyaan peserta yang dilakukan melalui chat oleh Moderator disarikan  menjadi 14 pertanyaan yang  ditujukan kepada narasumber selama acara Ngobrol Bareng GAPKI.

Muncul banyak pertanyaan mengenai perihal siapa yang bertanggung jawab apabila kebun terdampak kebakaran.

Dari diskusi pula disimpulkan bahwa sebaiknya pijakan kita jangan hanya pada siapa yang bertanggung jawab, tetapi kita harus memupuk kepedulian bersama terhadap karhulta sehingga kita semua saling mengingatkan dan saling membantu. Dengan pendekatan tersebut, karhutla diperkirakan akan dapat tercegah. Keberadaan Resort diharapkan akan menfasilitiasi kepedulian bersama tersebut.

Ketakutan terhadap tanggung jawab mutlak dari sisi hukum sebaiknya ditanggapi dengan diikutinya semua aturan yang ada terkait Karhutla mulai dari identifikasi kawasan rawan kebakaran, persiapan, kelengkapan sarana-prasarana dll dan dokumentasikan semuanya dengan baik.  Apabila terjadi kasus hukum, kesungguhan tersebut  diharapkan akan menjadi pertimbangan.  Kementrian LHK juga sedang mengevaluasi regulasi sehingga hukum tersebut menjadi rasional dan dapat diterapkan.

Penutup oleh Ketua Umum GAPKI

Ketua Umum GAPKI mengajak agar perusahaan tidak hanya mencegah terjadinya kebakaran pada konsesinya masing-masing, tetapi juga harus mencegahan terjadinya kebakaran disekitar kita. Khusus untuk gambut, banyak perusahaan yang belum memiliki dan menyampaikan program pemulihan gambut. Program pemulihan gambut sangat penting agar dapat menjadi acuan bersama dan sekaligus sebagai alat bukti kesungguhan dalam melakukan pemulihan gambut.  Anggota GAPKI diminta untuk lebih terbuka apabila terjadi kebakaran sehingga GAPKI dapat memberikan bantuan yang diperlukan.

EnglishIndonesia