Atasi Tumpang Tindih Perizinan, GAPKI Dukung Kebijakan Satu Peta

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menyambut baik Kebijakan Satu Peta (KSP). Hal itu disebut bermanfaat dalam memperbaiki sistem perizinan di Indonesia. Pasalnya saat ini masih terdapat banyak tumpang tindih perizinan yang terjadi.

“Kebijakan satu peta harus didukung, karena untuk menyelesaikan berbagai persoalan tumpang tindih perizinan,” ujar Ketua Umum Gapki Joko Supriyono saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (15/4).

Joko menyebut saat ini belum terdapat acuan peta yang dapat digunakan oleh pelaku usaha. Sehingga perizinan lahan masih menggunakan banyak acuan. “Petanya masih banyak versi,” terang Joko.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Pada beleid tersebut, KSP diatur sebagai acuan bagi 5 bidang. Yakni acuan bagi kebijakan pembangunan berbasis spasial.

Selain itu peta hasil KSP juga akan digunakan sebagai acuan perencanaan dam pemanfaatan ruang yang terintegrasi. Kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang juga akan mengacu pada peta tersebut.

Permasalahan tumpang tindih lahan juga nantinya akan mengacu pada peta hasil KSP sebagai dasar penentuannya. Peta KSP juga akan digunakan untuk perbaikan data informasi geospasial tematik (IGT) masing-masing sektor.

Sumber: Kontan.co.id | Gapki sebut kebijakan satu peta atasi tumpang tindih perizinan

EnglishIndonesia