Jakarta – Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengungkapkan, hilirisasi sawit nasional telah berjalan baik. Buktinya, porsi ekspor CPO kini tidak lebih dari 20%, bahkan per September 2021 hanya 9%, sisanya dalam bentuk produk olahan. “Itu terjadi di antaranya berkat dukungan regulasi pemerintah berupa PE dan BK sawit,” kata dia.
Joko menjelaskan, yang paling besar diekspor saat ini adalah produk olahan, di antaranya dalam bentuk refined, bleached, and deodorized (RBD) yang memiliki banyak variasi atau jenis, oleokimia, biodiesel, olahan minyak kernel (crude palm kernel oil/CPKO), dan produk yang sudah diolah dan diproses di dalam negeri.
“Jadi, sebenarnya, ekspor CPO itu sudah minimal. Ini bukti bahwa hilirisasi di Indonesia sudah berjalan baik, on the right track. Tren ini akan beranjut ke depan,” ujar dia.
Menurut Joko, harga produk mentah, yakni CPO dan produk hilir, seperti RBD, di pasar internasional mirip atau tidak jauh berbeda. Kerapkali, harga RBD lebih mahal atau sebaliknya CPO yang terkadang lebih mahal. “Nah, pemerintah memberlakukan pajak ekspor (PE) agar industri sawit nasional berkembang,” ucap dia.
Dalam kebijakan pemerintah, kata Joko Supriyono, PE CPO dan RBD dibedakan, yakni tarif PE CPO lebih tinggi. Semakin tinggi harganya maka semakin besar pula besaran PE-nya. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan BK. Apabila PE dan BK dikombinasikan pada berbagai level harga, semakin tinggi harga bakal semakin besar tarif PE dan BK-nya.
“Yang menarik, gap antara tarif CPO dan produk olahan (refined) itu semakin lebar. Kebijakan atau regulasi di Indonesia inilah yang membuat hilirisasi berjalan selama ini,” tutur dia.
Joko menambahkan, dengan diterapkannya PE dan BK, net price CPO dan produk olahannya jauh di bawah harga internasional. Bahkan jika dilihat lebih detail, harga CPO di Indonesia lebih murah dibanding produk olahannya.
“Inilah yang menyebabkan ekspor sawit Indonesia didominasi produk olahan. Artinya, sebagai dampak PE dan BK, mengekspor produk olahan lebih menguntungkan daripada mengekspor CPO. Saya ingin katakan, hilirisasi sawit di Indonesia relatif berjalan baik karena didukung kebijakan PE dan BK,” papar Joko.
Pasar Global
Joko Supriyono juga mengemukakan, hilirisasi sawit nasional harus dijalankan dengan melihat situasi di pasar internasional, antara lain mempertimbangkan jenis produk hilir yang diinginkan dan mudah menembus pasar. Sebab, saat ini produk olahan CPO menuai hambatan di pasar ekspor, misalnya biodiesel.
“Hilirisasi sawit yang sudah berjalan baik akan berlanjut selama regulasi PE dan BK diterapkan. Sekarang saatnya berpikir produk hilirnya. Bicara produk hilir maka kita bicara market requirement di pasar global yang sangat kompetitif. Penetrasi pasar sangat tergantung peluang. Karena itu, ekspor produk olahan sawit harus match dengan market,” papar dia.
Joko mencontohkan, Indonesia saat ini sukses melakukan hilirisasi produk biodiesel. Kriteria sukses adalah volume produksinya besar karena didukung kebijakan PE dan regulasi mandatori. “Sebenarnya, Indonesia bisa memproduksi biodiesel dalam jumlah lebih besar lagi dan apabila diekspor pasti laku,” ujar dia.
Namun, menurut Ketua Umum Gapki, saat ini ada hambatan biodiesel di pasar global, terutama oleh Uni Eropa (UE) yang akan memberlakukan passing out CPO dan biodiesel terkait isu emisi gas rumah kaca dan isu lainnya.
“Artinya, produk olahan sawit itu peluangnya masih ada, namun kita mesti melihat pasar globalnya, hambatannya seperti apa, karena saya lihat juga produk hilir juga tidak sepi dari hambatan,” tandas dia.
Joko Supriyono mengakui, hilirisasi sawit nasional juga memiliki tantangan, di antaranya semua produk hilir yang diproduksi Indonesia masih dalam bentuk komoditas, artinya tidak akan jauh-jauh dari permasalahan supply–demand.
“Di sinilah, pentingnya pemerintah mendukung dan membuat kebijakan yang tepat agar hilirisasi berjalan baik dan di sisi pasar tidak mengalami hambatan,” tegas dia.
Sumber: investor.id | Ekspor Sawit Lebih dari Satu Dekade Sudah Didominasi Produk Hilir