Indonesia Memiliki Kedaulatan Dalam Pengembangan Industri Sawit di Masa Depan

Hutan Indonesia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk membawa kesejahteraan negara Indonesia menjadi negara besar dunia dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan biodiversity-nya

Saat ini, luas hutan Indonesia adalah 98,1 juta Ha. Areal Berhutan tersebut berdasarkan kondisi penutupan lahan/ vegetasi terdiri atas Hutan Primer seluas 46.7 juta Ha (45.1 juta Ha di dalam kawasan hutan, 1.52 juta Ha di APL), Hutan Sekunder 46.4 juta Ha (40.8 juta Ha di kawasan hutan, 5.6 juta Ha di APL) dan Hutan Tanaman (hutan tanaman industri hasil reboisasi) seluas 4.9 juta Ha (3.04 juta Ha dikawasan hutan, 1.89 di APL). Sedangkan Areal Tak Berhutan sekitar 56 persen berada di APL dan 44 persen berada di Kawasan Hutan.

Kawasan hutan perawan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Gencarnya eksploitasi sumber daya hutan dan ekspansi perkebunan juga pertambangan, menyebabkan luasan hutan di Kalsel terus berkurang dan tersisa hutan perawan hanya 300.000 hektar, dari 1,8 juta hektar luas kawasan hutan yang ada. (DY)

Dengan demikian, luas wilayah yang benar-benar digunakan oleh sektor-sektor pembangunan (diluar sektor kehutanan) hanyalah seluas 50.4 juta Ha atau hanya sekitar 27 persen dari luas daratan Indonesia. Sedangkan yang digunakan sektor kehutanan sendiri (kawasan hutan dan hutan di APL) adalah 137.4 juta Ha atau sekitar 73 persen dari luas daratan Indonesia.

Tata guna tanah yang demikian sangat tidak rasional. Sektor-sektor pembangunan yang menghidupi 250 juta penduduk, penyumbang 99.4 persen PDB nasional dan menyumbang USD 190 miliar ekspor nasional, hanya memperoleh alokasi lahan 27 persen daratan nasional. Sementara sektor kehutanan yang hanya menyumbang 0.6 persen PDB nasional dan USD 4.5 miliar ekspor, memperoleh alokasi 73 persen dari daratan nasional.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terlihat bahwa ratio tata guna tanah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Persentasi hutan Indonesia mencapai 52 persen dari luas daratan. Dan hutan yang dimiliki Indonesia tersebut sekitar 50 persen merupakan hutan primer. Jerman dan Amerika Serikat hanya memiliki areal hutan masing-masing 32 dan 33 persen dari luas daratannya. Bahkan Perancis dan Belanda lebih rendah lagi yakni hanya 29 dan 11 persen dari luas daratan.

Area hutan negara-negara Kawasan Eropa maupun Amerika Serikat tersebut bukan lagi hutan primer (kecuali sebagian di Alaska). Negara-negara sub-tropis seperti Eropa, Amerika Serikat sudah lama menghabiskan hutan alam.  Mathew (1983) mengemukakan sejak tahun 1600-1980-an negara-negara sub tropis telah menghabiskan hutan alam primer seluas 653 juta Ha. Amerika Serikat juga telah menghabiskan hutan alam primer selama kurun waktu tersebut (www.wordresouces/virgin-forest-southern-usa) untuk pembangunan. Sehingga saat ini negara-negara tersebut menjadi negara industri maju dan menikmati pendapatan per kapita USD 53 ribu per kapita Amerika Serikat) dan USD 34 ribu (Uni Eropa).

Di Kawasan Asia juga, persentasi hutan dari luas daratan lebih rendah dari Indonesia. India hanya memiliki area hutan 23 persen dari luas daratan. Demikian juga China hanya 22 persen dari luas daratan.

Besarnya persentasi hutan dari luas daratan di Indonesia menyebabkan luas areal pertanian (agricultural land) menjadi relatif kecil dan terendah dibandingkan negara-negara tersebut. Indonesia sebagai negara agraris dan perekonomiannya masih berbasis pertanian hanya mengalokasikan lahan pertanian sekitar 23.7 persen dari luas daratan. Sementara India dan China mengalokasikan untuk lahan pertanian berturut-turut 60.3 dan 54.8 persen dari luas daratan. Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Belanda sebagai negara industri maju dan memiliki pendapatan per kapita 10 kali lipat dari Indonesia, masih mengalokasikan lahan pertanian diatas 40 persen dari luas daratan.

Dengan ukuran rasionalitas relatif dengan negara lain tersebut, sangat jelas bahwa tata guna tanah di Indonesia masih jauh dari rasional. Proporsi hutan dari luas daratan terlalu besar sementara proporsi lahan pertanian terlalu kecil. Oleh karena itu, kebijakan tata guna tanah di Indonesia kedepan perlu dirubah menuju tata guna tanah yang lebih rasional.

Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa proporsi hutan yang harus dipertahankan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan adalah minimum 30 persen dari luas daratan. Oleh karena itu, merubah tata guna tanah dari ratio Kawasan Komersial dengan Kawasan hutan 27-73 saat ini, secara konstitusional dapat dirubah menjadi ratio 66-34. Dengan sasaran 34 persen areal hutan sudah diatas yang dipersyaratkan undang-undang tersebut.

Tentu saja untuk menuju ratio rasional 66-34 tersebut harus memperhatikan kelestarian alam dan biodiversity (High Concervation Value dan High Carbon Stock) yakni hutan lindung dan hutan konservasi. Kedua jenis hutan tersebut harus dipertahankan dan diperbaiki.

Sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia, khususnya jangka panjang, diperlukan suatu kebijakan nasional dalam tata guna tanah di Indonesia, untuk memanfaatkan ketersedaan lahan yang ada, sekaligus menempis persepsi negatif selama ini tentang deforestasi, dimana deforestasi merupakan fenomena umum dalam pembangunan semua negara di dunia. Indonesia memiliki Kedaulatan dalam pengembangan Industri Sawit di masa depan. Kawasan hutan Indonesia masih jauh di atas batas treshold dunia, dan dapat digunakan seoptimal mungkin untuk membawa kesejahteraan negara Indonesia menjadi negara besar dunia.

Source : Indonesiakita.or.id