Jakarta – Pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan komunikasi sektor kelapa sawit di tingkat global. Untuk melawan kampanye hitam yang terstruktur, sistematis dan massif.
“Kita perlu perkuat diplomasi dan komunikasi di level global. Dunia internasional harus lebih fair menilai kelapa sawit,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono di hadapan sejumlah diplomat senior peserta program Sesparlu (Senior Diplomat Course) batch ke-57 di Pudiklat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Kata Joko, tata kelola sawit di Indonesia, tidaklah seperti tudingan sejumlah pihak di Eropa maupun Amerika Serikat. Saat ini, memang sudah banyak riset ilmiah dan data yang membantah kampanye negatif tentang sawit yang berjalan terstruktur, sistematis dan massif. Alhasil, pertumbuhan komoditas strategis ini, senantiasa terganggu.
Dalam pertemuan yang dihadiri diplomat Indonesia serta diplomat senior negara sahabat, Joko memaparkan, salah satu kampanye negatif ialah terkait isu kehutanan seperti deforestasi, keanekaragaman hayati, maupun tudingan industri sawit yang merambah lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hutan. “Tudingan bahwa industri sawit penyebab kebakaran hutan itu, jelas tidak benar sama sekali,” tegas pria penggila Wayang Kulit ini.
Seia menambahkan Joko menunjukkan dokumentasi dan berita bahwa kebakaran hutan juga terjadi di negara lain, baik di Amerika maupun Eropa.
Kebakaran-kebakaran di Amerika dan Eropa itu, menurutnya, menggambarkan bahwa negara selama ini yang sering mengatasnamakan kepentingan dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan, ternyata mengalami kebakaran hutan. “Saya memastikan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan,” kata Joko.
Bahkan, kata Joko, sejak 2014, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh perkebunan kelapa sawit bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Dan pemerintah saat ini sedang memperkuat ISPO agar semakin diterima di dunia internasional,” kata Joko.
Sementara, Dinna Wisnu, associate professor Universitas Atmajaya yang bertindak sebagai fasilitator penyelenggaraan acara ini, sengaja mengundang pelaku industri sawit untuk berbagi informasi di hadapan para diplomat yang tengah mengikuti program Sesparlu. “Andalan Indonesia kan sektor migas dan non migas. Untuk non migas yang paling tepat ialah industri kelapa sawit,” ujar Dinna.
Dinna menjelaskan, para diplomat perlu diberi wawasan tentang bagaimana komoditas strategis Indonesia ini menghadapi berbagai tekanan global. Para diplomat tampak antusias dan mulai lebih terbuka wawasannya mengenai kelapa sawit. [tar]
Sumber : Inilah.com | Warta.sumedang.info