GAPKI dan Polri Sepakati Pengamanan Perkebunan

Jakarta. Setelah selama setahun diperjuangkan, akhirnya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait sistem pengamanan perkebunan kelapa sawit. MoU ini disepakati di Hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Ketua GAPKI Sumut Setia Darma Sebayang yang hadir dalam acara itu mengatakan kepada MedanBisnis melalui handphone, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Drs Putut Eko Bayuseno SH menandatangangi MoU itu dari pihak Polri. Sementara dari pihak GAPKI ditandatangani oleh Sekjen GAPKI Pierre Togar Sitanggang mewakili Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono.

Kata Setia, Sekretaris dan Bendahara GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting dan Mino Lesmana hadir dalam acara tersebut. Begitu juga pengurus GAPKI Bengku John Irwansyah Siregar, pengurus GAPKI Sumatera Barat Bambang Wiguritno, dua Wakil Ketua GAPKI Pusat yakni Mona Surya dan Yunita Sidauruk, serta lainnya.

Sementara dari Polri, selain Kabaharkam, hadir sejumlah pejabat utama Baharkam Polri seperti Dir Pam Obvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Drs Ahmad Lumumba, dan Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol Drs Edy S Tambunan MSi.

Kata Setia, MoU tersebut mengatur tentang sistem peningkatan keamanan dan penegakan hukum di lingkungan kerja perusahaan perkebunan anggota GAPKI. Di acara tersebut, kata Setia, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno menekankan kalau penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dari kerjasama yang akan dilakukan ke depan, lalu ditindaklanjuti dengan suatu pedoman kerja yang tegas.

Kata Setia, Eko Bayuseno akan menyosialisasikan MoU itu dengan setiap Polda di Indonesia, terutama di provinsi yang banyak memiliki perkebunan kelapa sawit, seperti di Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu, Setia mengatakan Kabaharkam akan mengedepankan upaya pencegahan aksi kriminal di perkebunan sawit, dengan ujung tombak pelaksana adalah para personel polisi di dalam Bhabinkamtibmas.

Kata Setia, nampaknya Kabaharkam melakukan hal ini karena sangat paham kalau kelapasawit merupakan salahsatu pemasok devisa terbesar di Indonesia. Karena itu, ujar Setia, sebagai aparat keamanan Kabaharkam merasa wajib melindungi keberlangsungan bisnis perkebunan sawit.

Setia menyebutkan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno melihat MoU itu sudah tepat sebagai langkah awal mencari solusi bersama dalam menanggulangi persoalan yang dapat menghambat keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit.

Sementara terkait permasalahan pencurian buah segar oleh masyarakat sekitar yang sering dikeluhkan pengusaha kelapa sawit, Setia mengatakan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno melihat kemungkinan salah satu penyebabnya adalah pengaruh narkoba. Penyebab lain, kata Setia mengutip pernyataan Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, mungkin juga karena masyarakat sekitar tidak punya pekerjaan.

Setia mengatakan untuk mengatasi hal ini Kabaharkam mendorong penggunaan Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah pusat agar tercipta program-program padat karya yang dapat dijadikan solusi mengurangi pengangguran. (hendrik hutabarat)

Source : Medanbisnisdaily.com