Pasar Sawit UE Sangat Terbuka untuk Indonesia

JAKARTA – Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend menyatakan bahwa pasar Eropa sangat terbuka bagi minyak kelapa sawit Indonesia. Hal itu tercermin dari kenaikan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa hingga 38% sepanjang Januari – Agustus 2017 dari periode yang sama tahun sebelumnya. UE hingga kini juga tidak menerapkan hambatan perdagangan maupun peraturan yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit.

Vincent Guerend menjelaskan, nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa meningkat lebih dari 2 miliar euro sepanjang Januari – Agustus 2017 dari periode sama tahun lalu. “Nilai ekspor minyak sawit Indonesia naik 38% atau lebih dari 2 miliar euro selama Januari – Agustus 2017 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pasar Eropa sangat terbuka untuk minyak kelapa sawit lndonesia,” kata Dubes Guerend seperti dilansir Antara di Jakarta, kemarin.

Fakta tersebut dianggapnya cukup mengejutkan di tengah isu kampanye hitam atas sawit yang berkembang usai Parlemen Eropa menerbitkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disampaikan di Starssbourg, Prancis, pada 4 April 2017. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.

Namun demikian, Dubes Guerend menjelaskan bahwa hingga saat ini sawit masih menjadi komoditas perdagangan utama Indonesia dan Eropa yang mana Eropa menempati peringkat kedua importir minyak kelapa sawit Indonesia setelah India. Tarif ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa pun disebutnya sangat rendah berkisar 0-4%. UE juga tidak menerapkan hambatan perdagangan maupun peraturan untuk melarang minyak kelapa sawit. “Kampanye palm oil free adalah inisiatif perusahaan-perusahaan Eropa untuk tujuan pemasaran karena saat ini masyarakat Eropa semakin memperhatikan prinsip keberlanjutan atas produk yang mereka konsumsi,” tutur Dubes Guerend.

November lalu, Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan ke Kuching, Malaysia mengajak Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak untuk melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia memproduksi 85% dari total minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan mengisi 91,20% pasar ekspor di dunia, sehingga kedua negara menjadi pemain utama dalam industri minyak sawit. Bagi Indonesia, sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani meliputi areal seluas 11 juta hektare (ha) dengan 41% diantaranya merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang.

Menurut Presiden Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pernbangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Karena itu, kedua negara sepakat membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk promosi dan penguatan kerja sama, termasuk untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak kelapa sawit di Eropa.

Kelestarian Sawit

Sementara itu, UE juga mendorong upaya Indonesia meningkatkan prinsip kelestarian dalam industri kelapa sawit, seiring tingginya perhatian masyarakat Eropa terhadap pola konsumsi mereka. “Warga Eropa memiliki ekspektasi besar untuk mengkonsumsi produk yang sifatnya berkelanjutan, termasuk diantaranya permintaan atas minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari proses yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,” ujar Vincent Guerend.

Untuk mendukung upaya Indonesia mencapai 100% minyak kelapa sawit lestari pada 2020, Dubes Guerend telah mengirim surat kepada sejumlah anggota Kabinet RI untuk menyatakan kesiapan dan kemauan UE untuk mendiskusikan berbagai perbedaan administrasi dari kedua pihak. “Kami akan memulai tahun depan dengan berdiskusi untuk mencapai kecocokan antara harapan kami sebagai konsumen dan komitmen Indonesia sebagai produsen,” tuturnya.

Isu kampanye hitam atas sawit berkembang usai Parlemen Eropa menerbitkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan. Untuk melawan tuduhan tersebut, Indonesia dituntut memberiakukan standar yang jelas untuk melindungi manusia, ekosistem dan cadangan karbon sesuai dengan Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. “Kebijakan penggunaan lahan yang tepat dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki persepsi UE dan penerimaan pasar atas minyak kelapa sawit,” ujar Dubes Guerend.

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita sebelumnya menjamin bahwa kualitas minyak kelapa sawit Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Keberatan dari UE tentang produk kelapa sawit Indonesia yang disebut membahayakan kesehatan dan menyebabkan deforestasi akibat kerusakan lingkungan sebenarnya adalah soal persaingan perdagangan karena produk Indonesia sangat kompetitif. “Keberatan itu sangat tidak fair, saya sudah menjelaskan ke Uni Eropa dan mereka terdiam setelah saya buktikan bahwa mereka tidak benar,” kata dia.

Investor Daily | Jumat, 15 Desember 2017