JAKARTA – Pelaku usaha optimistis produktivitas lahan kelapa sawit secara nasional meningkat pada 2018 seiring dengan bertambahnya luas area peremajaan kebun rakyat oleh pemerintah.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut baik pengucuran dana sebesar Rp 5 triliun untuk peremajaankebun sawit rakyat tahun ini.
Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria GAPKI, Eddy Martono menyebutkan pengucuran dana ini akan berdampak positif tidak hanya pada produksi sawit di kalangan petani sawit tetapi juga secara nasional.
“Nah ini bagus sekali. Artinya bahwa bisa nanti peremajaan ini untuk ke depannya akan membantu sehingga produksi kita tidak serendah sekarang ini,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Senin (15/1/2017).
Dia menjelaskan bahwa pada umunya, sama seperti lahan sawit industri, sawit yang dikelola secara swadaya oleh rakyat juga membutuhkan peremajaan atau replanting. Namun, rakyat kerap kali lupa menyisihkan dana untuk melakukan peremajaan sehingga tidak bisa melakukan replanting ketika waktunya tiba.
Akibatnya, saat ini kapasitas tanaman perkebunan sawit rakyat hanya mencapai 120 pohon per hektare (ha), di bawah kapasitas tanam lahan milik industri yang mencapai 136 pohon per ha.
Faktor lain yang menyebabkan rendahnya produksi sawit rakyat adalah pemilihan bibit dan metode penanaman serta perawatan.
Dengan adanya bantuan peremajaan dari pemerintah, tambah Eddy, kualitas benih yang nantinya digunakan oleh petani swadaya juga lebih baik sehingga bisa menghasilkan minyak sawit mentah lebih banyak.
“Rerata produksi CPO petani swadaya bisa menjadi 4 ton — 5 ton per ha per tahun, dari yang sekarang 1,5 ton — 2 ton per ha tahun,” kata Eddy.
Adapun, produksi tandan buah segar kelapa sawit rakyat per tahun saat ini hanya mencapai 15 ton—18 ton ton per ha per tahun, sedangkan kebun inti maupun plasma korporasi bisa menghasilkan 30 ton per ha per tahun. “Kalau dikelola dengan baik, kebun rakyat bisa menghasilkan 25 ton per ha per tahun.”
185.000 HA
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyiapkan dana senilai Rp5 triliun untuk peremajaan kebun kelapa sawit rakyat sepanjang 2018.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyebutkan dana dari pungutan ekspor kelapa sawit itu itu akan disalurkan ke 75 kabupaten yang masuk dalam 20 provinsi prioritas dengan luas tanam 185.000 hektare (ha).
Masing masing petani sawit pengelola perkebunan rakyat di 20 provinsi tersebut akan menerima dana sebesar Rp25 juta per ha dengan ketentuan tiap petani boleh memperoleh jatah untuk 1 ha — 2 ha untuk 2018.
“Rp25 juta per ha untuk 75 kabupaten. Satu petani tidak boleh lebih dari 4 ha tapi mungkin untuk 2018 ini cukup 1 ha — 2 ha dulu lah [per petani]. Nanti tahun depan lagi target totalnya itu maksimum 4 ha,” kata Bambang, Senin (15/1).
Adapun, sisa dana sebesar Rp375 miliar akan dialokasikan untuk mempersiapkan petani aga bisa melakukan replanting atau peremajaan dan jika masih bersisa, dana bisa digunakan untuk menambah luas lahan perkebunan sawit rakyat yang akan diremajakan.
Sebelumnya, Kementan menyebutkan dari total 4.7 juta hektare (ha) lahan sawit milik rakyat, ada 2.4 juta ha lahan yang perlu ditingkatkan produktivitasnya melalui program peremajaan.
Bambang menjelaskan hal ini juga dilakukan pada program replanting perkebunan sawit rakyat tahun lalu di mana target awal adalah 20.000 ha dan realisasi akhirnya mencapai 20.780 hektar.
“Ada fasilitas untuk mempersiapkan petani supaya dia bisa siap replanting. Ada kegiatan kegiatan lain untuk fasilitasi itu. Kelebihannya bisa saja enggak pas betul 185.000, bisa ditambah,” jelasnya.
Kendati telah menetapkan 20 provinsi sebagai wilayah prioritas penyaluran dana sawit untuk perkebunan rakyat, kesempatan juga terbuka untuk provinsi sawit lain selama pemerintah daerahnya siap.
“Jadi, ini rencana kita tapi kalau ada daerah tertentu lebih siap duluan dibanding daerah lain, itu akan kita berikan porsi lebih besar. Walaupun ini targetnya, silahkan berpacu masing masing daerah,” pungkasnya.
Bisnis Indonesia | Selasa, 16 Januari 2018