Darmin : Tingkatkan Kerjasama Dengan Pengusaha Sawit

Munas X – Pemerintah meminta kalangan pengusaha meningkatkan kerjasama untuk mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit sekaligus mendukung pengembangan petani sawit untuk kesejahteraan bersama. Selama ini, perkebunan kelapa sawit terbukti memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan negara melalui devisa yang dihasilkan.

Permintaan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pembukaan Munas X Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang berlangsung di Jakarta pada 14-16 Maret 2018. Dengan kerjasama ini tantangan kedepan bisa diatasi bersama sehingga mempengaruhi keberlangsungan angka pertumbuhan secara signifikan.

“Ada banyak tantangan kedepan yang dihadapi komoditas ini, untuk itu pemerintah bersama sama pengusaha kelapa sawit harus terus bekerjasama menjalin langkah tepat yang mendukung kebijakan untuk menghadapi tantangan ini,” kata Darmin di Jakarta.

Forum musyawarah ini diharapkan dapat merumuskan kerjasama yang semakin konkret antara pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit, termasuk perlawanan terhadap upaya-upaya kampanye yang sifatnya negatif terhadap kelapa sawit Indonesia. “Selain ada BPDP Sawit yang lebih fokus ke urusan dalam produksi sawit, kita juga punya Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) yang aktif melawan black campaign sawit Indonesia,” tegasnya.

Darmin mengatakan pemerintah terus menjalankan beberapa program kegiatan di bawah Kebijakan Pemerataan ekonomi. Salah satunya percepatan sertifikasi tanah rakyat. “Sertifikasi tanah rakyat menjadi salah satu program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang dinilai berhasil melebihi target 5 juta bidang (persil) tanah. Tahun ini targetnya 7 juta bidang (persil) dan kalua berhasil sampai tahun depan 9 juta bidang (persil) tanah maka seluruh lahan rakyat akan selesai sertifikasi,” ujar Darmin.

Pemerintah cukup serius menggarap permasalahan perhutanan sosial. Berdasarkan skema yang sudah dirancang pemerintah, program ini menggunakan sistem klaster dengan pengelolaan dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat. “Dibuat sistem klaster supaya para petani yang ada dalam klaster atau kelompok itu bisa menghasilkan eksternalias dengan bekerja bersama-sama. Tidak perlu besar 300 ternak, cukup sekitar 10 ternak,” katanya.

Source : Nasionalisme.co