GAPKI berharap sertifikasi ISPO untuk membentuk perilaku industri sawit

JAKARTA – Penguatan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memerlukan konsolidasi antara berbagai pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha, petani, dan pemerintah. Konsolidasi itu dapat dilakukan antara lain dengan menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait ISPO bisa rampung pada Mei 2018.

Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Machmud mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan kelembagaan ISPO, sehingga nantinya ada lembaga independen yang mengurusi ISPO. “Saat ini, tengah (perpres ISPO) masih dalam tahap legal aspek di Kemenko Perekonomian. Mudah-mudahan perpres bisa keluar pada semester I-2018,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Dia mengemukakan, Presiden Joko Widodo selama ini telah meyakinkan kepada instansi lain bahwa komoditas sawit ini penting untuk negara bukan hanya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan. (Kemendag). “Di tingkat antarmenteri saat ini sedang ada perbaikan setelah ada masukan dari para stakeholder. Saat ini masih dalam tahap konsolidasi antarmenteri,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Dalam revisi ISPO, ujar dia, ada satu prinsip yang ditambahkan yakni dalam aspek transparansi, sekaligus sebagai upaya untuk merapikan data petani maupun perusahaan sawitnya. Perusahaan sawit mudah untuk didata, namun petani sawit itu sulit. “Mereka memproduksi dan hasilnya masuk ke pabrik kelapa sawit (PKS). Dari PKS ini akan kita lihat berapa masing-masing produksinya. Satu PKS kita lihat traceability. Lalu, berapa petani yang menyerahkan ke PKS. Ini lebih detail karena kita lacak pasokannya,” katanya.

Kacuk Sumarto dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, pihaknya mendukung penuh penguatan ISPO sehingga perlu dibangun kolaborasi dengan semua pihak. Gapki berharap sertifikasi ISPO untuk membentuk perilaku pelaku industri sawit, meski diakui bahwa negara konsumen meminta banyak standar, utamanya dari aspek lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju mengakibatkan sawit diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan, sehingga ISPO harus mampu menjawab tantangan itu.

Sementara itu, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengemukakan, kunci sukses dari pelaksanaan ISPO harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha perkebunan sawit. Kebijakan ISPO harus diikuti oleh tercipta regulasi percepatan penyelesaian masalah yang dialami oleh petani. (tl)

Investor Daily | Rabu, 4 April 2018