Hemat US$5,5 Miliar Per Tahun Dengan Pelaksanaan Mandatori Biodiesel 20% (B20)

JAKARTA — Pelaksanaan mandatori penggunaan biodiesel 20% atau B20 secara penuh diprediksi akan menghemat devisa hingga US$5,5 miliar per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya agar penerapan B20 bisa diimplementasikan di berbagai sektor, baik public service obligation (PSO) maupun non-PSO.

Darmin mengungkapkan bahwa penerapan B20 bisa berdampak pada penghematan devisa negara hingga US$5,5 miliar per tahun. Secara detail, Indonesia akan menghemat sekitar US$21 juta setiap harinya. Adapun, perhitungan tersebut menggunakan asumsi bila Indonesia telah menggunakan B20 secara penuh pada sektor PSO dan non-PSO.

Dia menjelaskan, penghematan devisa terjadi karena adanya pengurangan impor minyak yang dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi BBM. “Dengan melaksanakan B20 untuk PSO dan non-PSO, paling tidak ada dua dampak positifnya. Satu penghematan devisa. Kalau sudah full B20 mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan kita bisa mencapainya, itu setahun bisa menghemat US$5,5 miliar,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Dengan demikian, ketergantungan terhadap valuta asing (valas) akan berkurang dan membantu penguatan rupiah.

Darmin melanjutkan, penerapan biodisel ini sebenarnya sudah dilakukan pada sektor PSO, tetapi masih tergolong lambat karena hanya digunakan oleh beberapa sektor.

Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong agar penerapan B20 dapat diperluas. Menurutnya penerapan B20 ini memiliki dampak langsung bagi dunia usaha dalam mengurangi ketergantungan impor Indonesia. “Untuk dunia usaha ini akan dilihat bahwa B20 akan langsung memengaruhi besarnya impor kita,” imbuhnya.

Menurutnya, penggunaan B20 saat ini baru digunakan 80% oleh sektor PSO dan akan didorong supaya dapat mencapai 95% PSO.

“Jadi tadi itu putusan presiden yang PSO dioptimalkan sehingga dia bisa diukur itu optimal dari kapasitas yang tadinya itu kira-kira 80%, Presiden minta paling tidak 95% dari kapasitas yang potensial pemakaian di PSO. Nah, yang non pso yang sekarang ini hampir tidak ada itu juga kena kewajiban B20,” ujarnya.

Penerapan B20 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Perpres itu mewajibkan badan usaha penyalur bahan bakar minyak, yang menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel, wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Perpres tersebut menyatakan patokan harga biodiesel mengacu kepada ketetapan Menteri ESDM.

Kewajiban pelaksanaan Biofuel 20% sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Untuk pemanfaatan biodiesel sebagai campuran BBM bagi transportasi PSO, pada Januari 2016, ditetapkan sebesar 20% dari kebutuhan total.

Bisnis Indonesia | Sabtu, 21 Juli 2018