Efektif 1 September 2018 : Mandatori Biodiesel 20% (B20) Dongkrak Harga CPO

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit lndonesia (Gapki) menyatakan bahwa mandatori penggunaan biodiesel 20% (B20) yang diperluas ke segmen bukan PSO (nonsubsidi) akan menciptakan pasar baru bagi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) lndonesia. Ketentuan wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO mulai berlaku secara resmi pada 1 September 2018, nantinya konsumsi CPO domestik meningkat menjadi 1,25 juta ton per bulan.

Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2018 telah menetapkan Perpres No 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perpres No. 66 Tahun 2018 tersebut menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penggunaan B20 di semua segmen, PSO dan bukan PSO, yang berlaku per 1 September 2018. Pasal 18 ayat (1b) dari Perpres No 66 Tahun 2018 tersebut menetapkan bahwa selisih kurang berlaku untuk semua jenis bahan bakar jenis minyak solar.

Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, apabila ketentuan wajib B20 yang diperluas ke segmen bukan PSO berlaku, konsumsi CPO domestik bakal bisa mencapai 1,25 juta ton per bulan. Mengacu data Gapki, rata-rata konsumsi CPO sepanjang Januari-Juni 2018, rata-rata 1 juta ton per bulan. “Selain itu, untuk 2018, mandatori itu setidaknya akan mampu mengkompensasi penurunan ekspor CPO Indonesia yang diprediksi bisa mencapai 5% sampai akhir tahun,” ungkap Togar.

Togar memperkirakan, dengan wajib penggunaan B20 diperluas hingga ke segmen bukan PSO, akan mendongkrak konsumsi biodiesel hingga akhir 2018 mencapai 4 juta kiloliter (k1). Angka itu setidaknya akan menyerap CPO sekitar 4 juta ton. Dengan perhitungan, perluasan mandatori B20 ke segmen bukan PSO menambah konsumsi biodiesel sekitar 1 juta kl dari proyeksi awal tahun yang hanya sekitar 3 juta kl. “Dengan tambahan permintaan 1 juta kl itu akan ada additional demand. Efeknya diharapkan berbeda. Artinya, tahun depan tetap ada tambahan permintaan. Jadi, kita harapkan ini berlanjut,” kata Togar di Jakarta, kemarin.

Togar mengatakan itu usai seminar nasional tentang Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDP Sawit untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan, Mengurangi Angka Kemiskinan, dan Mewujudkan Kesejahteraan, Senin (20/8). Terhadap harga, lanjut Togar, perluasan mandatori B20 akan mampu menahan semakin anjloknya harga CPO. “Harga setidaknya bisa tertahan tidak turun terlalu jauh, syukur-syukur bisa naik. Setidaknya, harga bisa naik US$ 50. Dari sekarang sekitar US$ 540 per ton, artinya bisa sampai US$ 600 per ton, dengan adanya demand (permintaan) baru. Harapannya seperti itu, karena adanya penciptaan demand baru sebanyak 1 juta ton,” kataTogar.

Sementara itu, Direktur Utama BPDP Sawit Dono Boestami mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dana untuk perluasan segmen mandatori B20 yang diharapkan mampu menyerap kelebihan suplai produk sawit di pasaran. “Masalahnya, bukan soal dana. Ya, harus (mampu dari segi anggaran yang tersedia). Ini program pemerintah. Kalau seandainya kurang, ada sumber-sumber dana lain. Yang jelas, saat ini suplai lebih banyak dari demand. Yang bisa mengejar itu biodiesel dan kebetulan pemerintah juga mau mengurangi impor (minyak),” kata Dono. Di sisi lain, Dono mengharapkan, ketentuan pelaksana berupa peraturan menteri yang akan mengatur perluasan mandatori B20 ke segmen bukan PSO bisa segera diterbitkan.

Ciptakan Permintaan

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kewajiban peggunaan B20 sebenarnya sudah berlaku sejak 2016, namun hanya untuk segmen PSO sehingga pemerintah meminta BPDP Sawit untuk bisa mengimplementasikan kebijakan B20. “Mulai 1 September 2018, alat transportasi kapal laut maupun alat pertambangan kereta api bahkan alat-alat angkutan di militer masuk untuk penggunaan B20, memang TNI masih meminta waktu untuk mencoba di alat tempur,” ujar dia.

Menurut Darmin, fokus kebijakan kelapa sawit saat ini adalah mengendalikan permintaaan karena produksinya tidak bisa di hentikan lantaran Indonesia sudah memiliki tanamannya. Hal itu yang kemudian membuat pemerintah mengambil langkah menciptakan permintaan (demand) terhadap produk kelapa sawit, di samping yang paling utama kebijakan hilirisaasi. Terkait itu, BPDP Sawit mengelola dana untuk disalurkan dalam program B20. “Kita perlu memperkuat kelembagaan BPDP Sawit sehingga kita bisa jalankan beberapa program pemerintah yang kemudian didukung BPDP Sawit dalam pelaksanaan terutama menyangkut pembiayaan,” jelas Darmin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, besarnya produksi sawit nasional seharusnya bisa membuat Indonesia lebih maksimal dalam menjadikan diri sebagai pemain atau produsen utama di kancah internasional. Indonesia bisa mengatur keberadaan dan penggunaan produk-produk sawit dan mendapat kepercayaan dari dunia internasional, meski produksi sawit Indonesia tinggi namun dalam masalah regulasi masih tertindas oleh negara-negara lain. “Saya sebetulnya mengharapkan Indonesia mampu menjadi pelaku dunia terbesar untuk kelapa sawit,” kata dia.

Investor Daily | Selasa, 21 Agustus 2018 | Mandatori B20 Ciptakan Pasar Baru CPO