Hapus Pungutan Ekspor Berpotensi Mendongkrak Perluasan Pasar Ekspor CPO

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Erico Sotarduga mengingatkan, Indonesia masih punya waktu untuk menambal defisit transaksi berjalan dengan melakukan perluasan pasar CPO, bernegosiasi secara business to business (B to B) dengan negara importir serta menghapus pungutan ekspor. 

“Dalam kondisi seperti saat ini pemerintah perlu fleksibel dalam menerapkan berbagai kebijakan termasuk menghapus pungutan ekspor USD 50 per ton minyak sawit dan USD30 per ton produk turunan ekspor guna untuk mendorong terciptanya surplus perdagangan,” kata Erico di Jakarta kemarin.

Menurut Erico, dengan posisi harga CPO yang rendah saat ini, penghapusan pungutan ekspor berpotensi mendongkrak perluasan pasar ekspor karena posisi CPO dalam peta persaingan minyak nabati dunia semakin atraktif.

“Mau diadu dengan minyak nabati manapun seperti kedelai dan biji bunga matahari, CPO sebenarnya tetap menjadi pilihan bagi banyak negara importir karena dari segi harga menarik serta Indonesia punya potensi komoditas yang tidak terbatas,” sebutnya.

Saat ini saja, menurut Erico, potensi permintaan terutama dari China diperkirakan naik 2 juta dari 3 juta menjadi 5 juta. Belum lagi permintaan dari India dan pasar Afrika yang juga naik.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan karena berpotensi meminimalkan defisit perdagangan,” ujarnya. Erico mengatakan, dengan pemberlakuan B20 pada sektor non-public service obligation (non-PSO) per 1 September 2018, Indonesia menghemat US21 juta.

Firman Subagyo, mantan Wakil Ketua Komisi IV yang concern dengan persoalan sawit, mengingatkan, sepanjang sawit masih diandalkan sebagai penghasil devisa ekspor terbesar, pemerintah perlu menunjukkan komitmen serta keberpihakan melalui insentif serta berbagai regulasi yang mendukung peningkatan ekspor.

“Salah satu insentif yang bisa diberikan yakni berupa penundaan pemberlakuan pungutan ekspor USD50 per ton minyak sawit dan USD30 per ton produk turunan untuk mengurangi beban industri. Jika nilai tukar telah membaik, PE nantinya bisa diberlakukan kembali,” kata Firman.

Menurut Firman, persoalan terbesar dari penurunan harga CPO adalah kampanye antisawit yang mendorong turunnya permintaan CPO. “Jika pemerintah bersedia menunda pemberlakuan pungutan ekspor untuk sementara waktu, paling tidak ekspor CPO bisa dipertahankan dan tekanan terhadap harga bisa berkurang,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Bungaran Saragih mengatakan, pemerintah perlu total mendukung industri sawit sebagai penghasil devisa terbesar Indonesia.

“Kalau mau fair, tidak ada komoditas di dunia dengan 43% masyarakat petani yang di dalamnya mampu menjadi pemain dunia. Saat ini hanya sawit satu-satunya sebagai komoditas yang diandalkan Indonesia. Karena itu perlu dukungan pemerintah, di antaranya melalui pemberian insentif,” kata Bungaran.

Source : Koran-sindo.com