Moratorium Jadi Momentum Lakukan Perbaikan Tata Kelola Kebun Sawit

SAMARINDA – Pemerintah memenuhi komitmennya dalam melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Mulai Rabu (19/9) tadi, pemerintah menerbitkan moratorium berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Kebijakan ini dilakukan untuk peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, peraturan dibuat untuk ditaati. Saat ini, Gapki pusat sedang melakukan pembahasan terkait kebijakan moratorium ini. “Ini bisa jadi momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Jadi jangan langsung dianggap negatif,” ungkapnya Minggu (23/9).

Dia menjelaskan, Inpres ini hanya bagian dari perubahan tata kelola perkebunan sawit menuju kondisi lebih baik. Tujuannya, moratorium akan bersinergi dengan kebijakan lain yang sudah terlebih dahulu ada. Secara umum, kebijakan moratorium memuat 12 instruksi kepada 5 kementerian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Termasuk Pemerintah Daerah, seperti gubernur dan bupati atau wali kota, yang masing-masing memiliki perbedaan kewenangan dan tugas yang diberikan.

“Dari instruksi, presiden meminta untuk dilakukan verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Lalu diperjelasnya, peta izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi, dan hak guna usaha (HGU). Sehingga tidak terus menerus terjadi tumpang tindih lahan,” ungkapnya.

Diketahui, beberapa area yang berasal dari kawasan hutan telah dilakukan pelepasan sebagai tanah negara dan diubah menjadi perkebunan sawit dengan terbitnya izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan. “Tujuannya menata ulang lahan-lahan tersebut,” tegasnya.

Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit Kaltim terus mengalami peningkatan yang signifikan dan hingga akhir 2017 sudah mencapai 1,2 juta hektare. “Perkebunan sawit kita terus mengalami peningkatan luasan yang signifikan. Di mana saat ini sudah mencapai 1,2 juta hektare,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad beberapa waktu lalu.

Diungkapkannya, perkebunan sawit tersebut meliputi 10 kabupaten dan kota di Kaltim dengan luasan terbesar di Kabupaten Kutai Timur mencapai 459.616,36 hektare. Lahan di Kutai Timur itu melampaui lahan perkebunan sawit di Kabupaten Paser yang telah terlebih dulu mengembangkan dengan lahan 181.503,25 hektare.

Kawasan sawit yang luas lainnya terdapat di Kutai Kartanegara mencapai 224.223,15 hektare disusul Kutai Barat 146.304,81 hektare. Berikutnya, Kabupaten Berau seluas 123.389,50 hektare dan Penajam Paser Utara (PPU) 52.291.18 hektare serta Mahakam Ulu memiliki luas 19.926 hektare.

Sementara itu, kawasan terkecil terdapat di wilayah kota seperti Balikpapan yang hanya memiliki 33 hektare sedangkan Bontang 52 hektare dan Samarinda seluas 1.358 hektare. Menurut Ujang, pihaknya bersama instansi yang membidangi perkebunan di kabupaten maupun kota terus mendorong pengembangan komoditas kelapa sawit.

Selain perusahaan besar swasta (PBS) dan perusahaan besar negara juga memberdayakan masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidak digunakan agar ditanami. “Kebun inti kita sudah mencapai 894.253 hektare, plasma (kerja sama swasta dengan masyarakat) 182.170 hektare dan kebun rakyat 132.274 hektare,” sebut Ujang. (*/ctr/ndu/k18)

Source : Kaltim.prokal.co