Segerakan Biodiesel 30% (B30) : Upaya Penangkis Tekanan Harga CPO

JAKARTA – Pemerintah harus proaktif memastikan mesin-mesin penggerak industri dapat menggunakan solar dari minyak bumi yang dicampurkan fatty acid methyl esters (FAME) dari minyak sawit menjadi biodisel kadar 30% (B30) tepat waktu. Pemerintah menargetkan mandatori ini pada 2020.

Sahat M. Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menuturkan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat program B30. Untuk itu, kementerian teknis harus mempercepat kinerja mereka sehingga hilirisasi dapat berhasil dengan baik meski standar acuan mesin yang mengacu kepada Amerika Serikat belum ada.

“Dengan hilirisasi CPO [menjadi bahan bakar] maka akan mengurangi impor. Meningkatkan nilai tawar minyak sawit. Yang paling langka di Republik ini adalah kebersamaan,” kata Sahat di Medan, pekan lalu.

Dia menuturkan pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar anugerah minyak sawit yang sangat banyak yang diproduksi di negeri ini mendatangkan manfaat. Baik bagi negara maupun kesejahteraan petani.

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN), Wahyu Purbowasito menyebutkan bagi pihaknya terdapat dua komponen utama sebelum sebuah produk dapat diterapkan dalam sistem standardisasi nasional.

“Yang diuji adalah mutu, kemudian performa. Selama tidak merusak mesin, itu bisa dipakai,” katanya.

Wahyu menuturkan ada atau tidaknya standar B30 di Amerika Serikat, tidak menjadi acuan di Indonesia. Pasalnya untuk kepentingan nasional, maka Indonesia dapat mengeluarkan acuannya sendiri.

“[Standar] kita yang mentukan apalagi bahannya banyak di kita. Selama [pemerintah] punya jaminan [penerapan B30 tidak merusak lingkungan dan memberikan kinerja yang baik] itu [penerapan wajib B30] bisa dilakukan. Kenapa tidak,” katanya.

Wahyu menambahkan untuk itu dibutuhkan tindakan proaktif dari kementerian teknis, agar penerapan B30 secara luas dapat diterima dan dijalankan oleh pelaku usaha. Mesin-mesin yang ada tidak mengalami penurunan kinerja. “Di sana peran regulator. Sebagai driven,” katanya.

Edy Sutopo, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP) Kementerian Perindustrian mengatakan dalam membangun industri hilir agar CPO dapat segera dimanfaatkan sebagai bahan bakar, pihaknya berkomitmen untuk mendukung percepatan penggunaan.

Selain itu, model bisnis mengubah CPO menjadi bahan bakar ini akan membuat industri hilir bergairah yang pada akhirnya menjaga harga buah sawit di tingkat petani stabil dan menjauh dari titik yang merugikan.

“Kalau tidak ditambah menjadi B25 atau B30 kita khawatir harga CPO kita akan tertekan terus,” kata Edy.

Dia menuturkan industri sawit nasional terus mengalami tekanan hebat dari negara-negara pembeli utama. India misalnya, negara dengan penduduk terbesar kedua di dunia ini mengenakan bea masuk 34% untuk CPO sedangkan produk hilir mencapai 54%. Sedangkan untuk Uni Eropa, sawit terus mendapat tekanan karena diserang kampanye negatif.

Edy menyampaikan saat ini penggunaan B20 telah meluas dan terus dipercepat. Kendala teknis yang muncul akan dapat teratasi seiring waktu. Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi agar kebijakan ini lancar diterapkan.

Lila H Bachtiar, dari Direktorat IHHP menjelaskan saat ini pihaknya akan memulai prosedur awal untuk melakukan uji performa pada mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Tes akan diterapkan dari model kondisi normal hingga keadaan yang paling esktrim. Hasil tes ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mesin-mesin menyesuaikan dengan kebijakan B30.

“Akhir bulan ini kita akan ada road test untuk B30,” katanya.

Bisnis Indonesia | Senin, 15 Oktober 2018 | PROGRAM B30 : Pemerintah Harus Proaktif