Konferensi Kelapa Sawit Indonesia (IPOC 2018) : Presiden RI Siap Pasang Badan Untuk CPO

Nusa Dua – Presiden Joko Widodo siap pasang badan dan melobi ke sejumlah pemimpin negara yang selama ini menghambat produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Presiden bahkan beberapa kali mengancam beberapa negara untuk membalas perlakuan diskriminasi terhadap minyak sawit.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan itu saat membuka Konferensi Minyak Sawit Indonesia (IPOC) ke-14 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).
 
Presiden mengapresiasi dan bangga terhadap industri sawit Indonesia yang mampu menjadi produsen CPO terbesar di dunia, dengan produksi 42 juta ton tahun ini. Namun, menjual CPO ke pasar global sebanyak itu tidak mudah, karena 80 persen produksi CPO diekspor.
 
“Saya pusing kalau harga CPO turun. Dipikir saya gak ikut pusing? Saya kirim menteri ke Uni Eropa, Prancis, Belgia, agar kita tidak diboikot. Saya ketemu perdana menteri, presiden beberapa negara yang selama ini menghambat CPO kita. Jangan gitu dong, masak CPO Indonesia diboikot. Saya ancam tidak beli pesawat (dari Eropa). Jangan main-main. Akhirnya mereka mikir juga,” kata Presiden.
 
Presiden khawatir dengan harga CPO yang saat ini turun, hingga di bawah US$ 700 per ton. Waktu Presiden berkunjung ke kebun, petani minta kebijakan pemerintah agar harga naik. “Itu tidak bisa, karena harga internasional. Kalau sekilo dua kilo, bisa lah saya beli dengan harga tinggi,” kata Presiden yang disambut tawa peserta, yang sebagian merupakan petani plasma sawit.
 
Untuk mendongkrak harga, salah satu kebijakan pemerintah adalah menempuh moratorium untuk izin baru lahan sawit. Presiden beralasan, moratorium bertujuan untuk menaikkan produktivitas. Saat ini produktivitas petani sekitar 4 ton per ha, diharapkan bisa dinaikkan jadi 6 ton per ha.
 
Untuk itu, kata Presiden, harus ada peremajaan kebun sawit. Khususnya perkebunan rakyat yang usia tanamannya umumnya sudah 30 tahunan. “Bagaimana produksi mau bagus, kalau tidak diremajakan” kata dia.
 
Pemerintah memberikan subsidi untuk program peremajaan ini. “Apakah peremajaan ini jalan atau tidak, saya belum lihat. Saya ingin peremajaan dipercepat. Saya minta agar prosedur untuk memperoleh dana peremajaan disederhanakan.

Saya minta bulan depan petani sudah dapat,” tegas Presiden.
 
Kepala Negara menyesalkan prosedur pencairan dana peremajaan yang sulit. “Ada 17 prosedur katanya. Satu prosedur saja cukup. Yang penting akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Duit banyak untuk apa, harus dikembalikan ke petani untuk peremajaan, secepat-cepatnya. Kuping saya sering dengar keluhan petani yang sulit mencairkan dana. Buatlah sesederhana mungkin,” kata Presiden.
 
Selain itu, Presiden juga minta menteri yang berwenang agar kebun petani disertifikatkan, asalkan bukan lahan sengketa.

“Saya kalau sudah dengar proses sertifikasi dilama-lamain, capek saya. Saya datang ke desa, saya yang dimarahi. Kalau saya yang mengurus sendiri, saya kasih-kasih. Beri sertifikat ke rakyat, ngapain dilama-lamain,” tuturnya.
 
Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan beberapa pesan kepada pelaku industri sawit, juga para petani.
Pertama, manfaatkan teknologi untuk keberlanjutan industri CPO, agar industri sawit tidak menjadi sasaran kritik. Bagaimana menciptakan varietas unggul, dan dorong penelitian benih sawit. “Jangan sampai kita kalah produktivitas dengan Malaysia yang mencapai 12 ton per ha, kita 5-8 ton per ha. Di sini banyak ahli, tapi belum bergerak,” sindirnya.
 
Kedua, percepat peremajaan. Cek prosedur, harus disederhanakan.
 
Ketiga, tingkatkan ekspor CPO. RI memiliki potensi devisa, tahun ini senilai US$ 21 miliar dari ekspor CPO. “Pasar ekspor harus diperluas, cari pasar baru seperti Pakistan, Bangladesh, dan Afrika Selatan,” kata Presiden.
 
Presiden mengaku bahwa dia sering berjualan CPO setiap melawat ke sejumlah negara. “Misalnya, saya minta kuota ekspor ke RRT ditambah, disetujui 500 ribu ton. Tapi masak presiden jualan terus. Perusahaan dong, muter jualan,” kata Presiden.
 
Keempat, hilirisasi harus dipercepat. Jangan hanya jualan bahan mentah, yakni CPO. Agar hilirisasi betul-betul diperhatikan, agar ekspor dengan nilai tambah tinggi, yang dikemas dengan baik.
 
Kelima, percepatan implementasi B20. Presiden menilai pelaksanaan tidak secepat yang diharapkan. “Kalau rapat dengan saya bolak-balik, mereka bilang siap-siap, praktiknya mengecewakan. Nanti Rabu saya cek lagi, sampai berapa persen implementasinya. Untuk apa impor minyak kalau CPO bisa dicampur ke BBM,” kata Presiden.
 
Kendala Legalitas
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menjelaskan, IPOC ke-14 dihadiri 600 peserta yang terdiri atas petani sawit, pelaku bisnis, dan dan pemangku kepentingan industri sawit. Joko mengapresiasi Presiden yang sangat mendukung kemajuan industri sawit, membuka pasar-pasar tradisonal, mendorong peremajaan, dan menginisiasi program B20.
 
“Presiden terjun langsung melakukan penanaman peremajaan kebun sawit. Belum pernah ada presiden sebelumnya melakukan hal itu,” kata dia.
 
Joko juga berterima kasih kepada presiden yang aktif mengkampanyekan sawit RI, pasang badan dalam menghadapi dalam hambatan perdagangan di Eropa dan AS.
 
“Saya juga dengar dari menteri, Pak Presiden mengancam pemimpin negara tertentu yang menghambat sawit Indonesia,” kata dia.
 
Joko Supriyono menyatakan, Gapki mendukung kebijakan yang menunda izin baru kebun sawit demi peningkatan produktivitas sawit. Namun, saat ini pelaku inudstri sawit menghadapi kendala, terutama tentang perizinan dan legalitas.
 
“Banyak anggota Gapki dipanggil aparat karena isu perizinan dan legalitas. Ini mengkhawatirkan dan menimbulkan ketidakpastian usaha,” kata Joko.
 
Dalam IPOC kali ini diadakan pula lomba tandan buah segar (TBS) terbesar dan kebun KUD paling produktif, untuk mendorong petani menaikkan produktivitas CPO. Pemenang mendapat hadiah Rp 50 juta. Presiden Jokowi menilai hadiah itu terlalu kecil, sehingga dia menambah Rp 100 juta. 
Investor Daily | Selasa, 30 Oktober 2018 | GAPKI CEMASKAN ASPEK LEGALITAS KEBUN SAWIT : Presiden Pasang Badan untuk Industri Sawit