JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelapa sawit kini menjadi komoditas strategis dan sangat dibutuhkan di tingkat global. Ia menyebut, dalam berbagai kunjungan luar negeri, para kepala negara secara langsung meminta agar Indonesia memprioritaskan pasokan kelapa sawit ke negara mereka.
“Kelapa sawit kita yang terbesar di dunia jangan diremehkan. Sekarang sudah menjadi komoditas kritis dan strategis,” kata Prabowo saat berbicara dalam acara halal bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Ia menyebut beberapa negara yang secara terbuka mengajukan permintaan tersebut antara lain Mesir, Pakistan, India, hingga negara-negara Eropa.
Menurut Presiden, kelapa sawit tak hanya digunakan untuk produk pangan dan industri, tapi juga bisa menghasilkan puluhan produk turunan—termasuk bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, ia menilai Indonesia sebenarnya tidak perlu lagi bergantung pada impor BBM.
“Impor BBM kita hampir mencapai 40 miliar dolar AS per tahun. Padahal, kalau kita maksimalkan sawit, kita tak perlu lagi impor,” ujar Prabowo. Ia pun menyampaikan target ambisius: Indonesia harus mampu mencapai swasembada energi dalam lima tahun ke depan.
Presiden juga menanggapi pihak-pihak yang meragukan rencana swasembada energi ini. Menurutnya, bangsa Indonesia harus tetap berpegang pada semangat juang para pendiri bangsa, yang menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan nasional.
Sementara itu, dari sisi industri, Indonesia memang menjadi raksasa sawit dunia. Data dari BRIN tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang hampir 59 persen dari total produksi minyak sawit global. Malaysia berada di peringkat kedua dengan kontribusi sekitar 24 persen, sementara gabungan negara-negara lain hanya menyumbang 17 persen.
Namun, menurut anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha, dominasi produksi ini belum diiringi dengan pengaruh kuat terhadap pembentukan harga di pasar global. Meski Indonesia memproduksi lebih dari 46 juta ton CPO dari lahan seluas 16,38 juta hektare, harga minyak sawit internasional justru lebih banyak ditentukan oleh pasar Malaysia dan Rotterdam di Belanda.
“Negara-negara besar seperti Amerika dan China tak punya sawit. Tapi kita yang produsen terbesar justru belum punya kontrol atas harga. Ini harus jadi perhatian,” kata Eugenia. Ia mendorong agar pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha nasional bersama-sama memperkuat pusat perdagangan sawit domestik agar Indonesia bisa menentukan harga sendiri dan mewujudkan keadilan ekonomi di sektor ini. (*)
