JAKARTA — Kabar gembira datang dari meja perundingan. Pemerintah Indonesia bersama Uni Eropa akhirnya menuntaskan pembahasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA).

Kesepakatan yang akan diumumkan pada 23 September 2025 ini digadang-gadang menjadi “tiket emas” bagi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk menembus pasar Eropa dengan tarif nol persen.

Namun, jangan buru-buru lega. Meski hambatan tarif berhasil dihapus, ekspor sawit masih harus melewati “tembok tinggi” berupa aturan deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“IEU – CEPA kabar bagus, tapi kalau EUDR tidak bisa dipenuhi, maka nol tarif itu percuma. Tetap saja ekspor kita terhambat,” tegas Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI.

Eddy mengingatkan bahwa kunci sukses ekspor sawit Indonesia bukan hanya soal penghapusan tarif, tetapi juga kemampuan memenuhi regulasi nontarif. Saat ini, pemerintah bersama pelaku usaha disebut tengah mematangkan strategi agar implementasi EUDR tidak membebani industri sawit, khususnya petani rakyat.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan meluruskan bahwa agenda 23 September 2025 bukan penandatanganan penuh, melainkan joint statement sebagai tanda berakhirnya pembahasan substansi perjanjian.

“Masih ada proses panjang, mulai dari legal scrubbing hingga penerjemahan naskah perjanjian ke berbagai bahasa resmi negara Uni Eropa,” jelas Ni Made Kusuma Dewi, Kepala Biro Humas Kemendag.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa begitu IEU–CEPA resmi berlaku, sekitar 80% produk Indonesia akan masuk ke pasar Uni Eropa tanpa dikenakan tarif. Hal serupa juga berlaku untuk produk Eropa yang masuk ke Indonesia.

“Ini jadi peluang besar. Begitu diteken, 80% produk kita ke Eropa tarifnya nol, begitu juga sebaliknya,” ujar Airlangga di kumparan Green Initiative Conference 2025, Jakarta.