JAKARTA – Sejarah selalu meninggalkan jejak. Lebih dari sekadar kenangan, bagi mereka yang optimistis, kisah masa lalu merupakan cermin untuk menatap sekaligus menata perjalanan panjang ke depan yang tak kalah menantang.
Semangat itulah yang tampak dari para penulis buku yang diluncurkan bertepatan dengan hari jadi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Melalui buku berjudul 45 Tahun GAPKI untuk Negeri: Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045, para penulis menyampaikan gagasan mereka secara lugas, didukung data, fakta, analisis, serta sentuhan emosional yang kuat.
Buku ini berupaya menghidupkan kembali memori yang memiliki nilai historis tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto. Betapa tidak, gagasan awal berdirinya GAPKI justru berakar dari pemikiran ayah kandung Presiden, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo. Semangat nasionalisme dan tekad untuk mendorong kemajuan Indonesia menjadi fondasi lahirnya asosiasi yang hingga kini menjadi wadah utama pelaku industri sawit nasional.
Prof. Soemitro tidak hanya mendorong para pengusaha sawit untuk mengorganisasi diri agar industri ini mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional. Tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (1951–1952), Menteri Perindustrian (1973–1978), serta Menteri Riset dan Teknologi (1978–1983) tersebut juga memfasilitasi pertemuan antara para pelaku usaha dan pejabat pemerintah pada masa itu. Berkat dukungan tersebut, pada Februari 1981 GAPKI resmi terbentuk.
Sesuai dengan pemikiran sang begawan ekonomi, keberadaan GAPKI dimaksudkan sebagai wadah komunikasi yang efektif untuk menghadapi persoalan industri sawit yang semakin kompleks. Asosiasi ini menjadi jembatan dialog antara pemerintah, petani sawit, masyarakat, serta para pelaku industri di tingkat global.
Perjalanan GAPKI sejak berdiri hingga kini dapat dibagi ke dalam tiga fase utama. Pertama, fase pembangunan perkebunan sawit nasional (1981–1999). Kedua, fase kepemimpinan industri sawit dalam menghadapi berbagai tekanan global (2000–2015). Ketiga, fase konsolidasi menuju tata kelola yang berkelanjutan (2016–2025). Dalam setiap fase tersebut, GAPKI berupaya memainkan peran yang konstruktif sembari terus memperkuat organisasi dari dalam.
Buku ini tidak hanya menggambarkan panjangnya proses dan dinamika hubungan antara pemerintah dengan industri sawit. Di dalamnya juga tergambar keberanian GAPKI dalam menyampaikan argumentasi, mengambil risiko, serta kecermatan membaca dinamika interaksi global yang pada hakikatnya merupakan persaingan ketat dalam industri minyak nabati dunia.
Di tingkat domestik, pendekatan yang ditempuh GAPKI cenderung nonkonfrontatif. Sebagaimana dirumuskan oleh para pendirinya, asosiasi ini memilih menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sebagai pihak yang berhadapan secara antagonistik. Pendekatan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pengembangan industri sawit bukanlah permainan menang-kalah (zero-sum game), melainkan upaya bersama untuk mencapai tujuan nasional.
Public Sphere
Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi, istilah “mitra strategis” memiliki kemiripan dengan konsep public sphere yang diperkenalkan filsuf Jerman, Jürgen Habermas. Menurut pemikir dari Frankfurt School tersebut, ruang publik merupakan medium yang memungkinkan opini masyarakat masuk dan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik.
Habermas menegaskan bahwa kehidupan bernegara yang sehat dan deliberatif membutuhkan ruang mediasi bagi beragam kepentingan. Meningkatnya literasi masyarakat kelas menengah di Eropa pada abad ke-18 memungkinkan kebijakan pemerintah menjadi bahan diskusi publik yang luas.
Dalam konteks industri sawit, pengetahuan dan pengalaman para pelaku usaha berperan penting dalam menjaga daya saing komoditas ini. Banyak produk agribisnis Indonesia yang sempat berjaya karena keunggulan komparatifnya, namun kemudian mengalami kemunduran akibat kesalahan menyikapi regulasi, lemahnya komunikasi dengan pemerintah, serta kurang memahami dinamika perdagangan global.
Karena itu, berbagai kebijakan strategis terkait sawit selalu menjadi perhatian GAPKI. Mulai dari Domestic Market Obligation (DMO), pungutan ekspor, program biofuel, hingga berbagai regulasi internasional seperti Renewable Energy Directive (RED), European Union Deforestation Regulation (EUDR), dan UK Due Diligence Law.
Komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam proses tersebut. Habermas kemudian mengembangkan konsep public sphere menjadi teori communicative action. Menurutnya, kesepakatan yang rasional tidak lahir karena adanya keistimewaan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Meskipun posisi pemerintah, pengusaha, petani sawit, maupun konsumen tidak selalu setara, keputusan yang demokratis dapat tercapai apabila seluruh pihak terikat pada bukti dan kekuatan argumentasi yang diajukan.
Pada titik inilah riset menjadi semakin penting bagi GAPKI. Penelitian tidak hanya diperlukan untuk memperkuat posisi dalam dialog di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan industri di masa depan. Hal tersebut tercermin dalam salah satu catatan penutup buku yang menegaskan bahwa riset dan pengembangan merupakan fondasi utama untuk menjaga produktivitas, meningkatkan nilai tambah, sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan.
“Riset dan pengembangan menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, meningkatkan nilai tambah serta menjawab tantangan keberlanjutan.”
Referensi bagi Petani Sawit dan Korporasi
Buku setebal 286 halaman ini menjelaskan secara gamblang berbagai langkah yang perlu ditempuh oleh para pelaku industri sawit, terutama yang sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah.
Selain peningkatan produktivitas dan komitmen untuk terus mendampingi petani sawit, pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan adalah menjaga soliditas di antara seluruh pelaku industri. Menjelang era Indonesia Emas 2045, upaya memajukan bangsa melalui komoditas strategis ini akan semakin kuat apabila petani sawit rakyat terus memperkuat organisasi mereka, sementara perusahaan-perusahaan sawit, baik swasta maupun milik negara, semakin erat bergandengan tangan dalam satu rumah bersama: GAPKI.
Peresensi: Wuri Ayu Dwi Hartanti, Mahasiswa Program Doktor Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang tengah meneliti EUDR.
Judul Buku: 45 Tahun GAPKI untuk Negeri: Berkontribusi Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia
Penulis: Joko Supriyono, Satrija Budi Wibawa, Mukti Sardjono, dan Lalang Buana
Halaman: XXV + 286 halaman
