YOGYAKARTA, 28 Agustus 2026 – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI-PWI di Yogyakarta sebagai upaya memperkuat sinergi antara industri kelapa sawit dan media dalam mengedukasi publik mengenai tata kelola industri sawit berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk meningkatkan pemahaman insan pers mengenai peran penting industri kelapa sawit Indonesia sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, serta penopang ketahanan pangan dan energi nasional.
GAPKI Soroti Peran Sawit dan Tantangan Regulasi Karhutla
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menjelaskan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop memiliki makna khusus. Meski tidak memiliki perkebunan sawit, masyarakat Yogyakarta tetap merasakan manfaat produk berbasis kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai sektor industri, termasuk industri batik dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, GAPKI secara aktif terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran, termasuk di luar wilayah konsesi perusahaan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Namun demikian, perusahaan perkebunan masih menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Strict Liability atau tanggung jawab mutlak.
“Apabila terjadi kebakaran, sekalipun titik api berasal dari luar dan masuk ke dalam konsesi, perusahaan otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan maupun masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian, terutama pada kondisi cuaca ekstrem,” ujar Eddy Martono.
PWI: Pers Berbasis Fakta Penting Hadapi Kampanye Negatif terhadap Sawit
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang objektif dan berbasis data di tengah berbagai kampanye negatif terhadap kelapa sawit Indonesia di tingkat global.
Menurutnya, persaingan perdagangan internasional sering kali memanfaatkan isu lingkungan dan ketenagakerjaan untuk mendiskreditkan industri sawit nasional.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena merupakan minyak nabati paling produktif,” ujarnya.
Akhmad Munir menekankan bahwa jurnalisme berbasis fakta empiris sangat penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan industri sawit. Di sisi lain, media tetap harus menjalankan fungsi kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola dan penerapan good corporate governance.
Sawit Berkelanjutan Merupakan Keniscayaan Nasional
Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, menyampaikan bahwa kelapa sawit merupakan anugerah bagi Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta ketahanan pangan dan energi.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin. Ia menegaskan bahwa konsep sawit berkelanjutan bukan sekadar respons terhadap tekanan global, melainkan kebutuhan strategis bagi Indonesia.
Menurutnya, peningkatan daya saing industri sawit nasional harus dilakukan melalui percepatan peremajaan kebun rakyat, pengurangan yield gap, perluasan sertifikasi ISPO dan RSPO, serta penguatan kemitraan yang adil antara petani, BUMN, dan perusahaan swasta.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat, percepatan sertifikasi, dan penguatan kemitraan yang adil,” jelas Bustanul Arifin.
Pers dan Kepentingan Nasional dalam Industri Kelapa Sawit
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan nasional dalam pemberitaan industri strategis seperti kelapa sawit.
Menurutnya, media harus tetap kritis dan independen, namun juga memahami kontribusi besar industri sawit terhadap pembangunan nasional.
Ia mengingatkan bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis sebagai:
- Penyumbang devisa nonmigas terbesar Indonesia.
- Penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- Penggerak perekonomian daerah.
- Pendukung ketahanan dan kemandirian energi melalui program biodiesel.
- Penyedia minyak nabati dan bahan baku industri pangan.
“Perhatian terhadap isu lingkungan harus seimbang dengan apresiasi dan pengakuan bahwa sawit merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional,” tegas Agus Sudibyo.
Ia menambahkan bahwa banyak negara secara aktif melindungi dan mempromosikan produk unggulan mereka demi kepentingan nasional. Karena itu, diskursus mengenai minyak nabati global perlu dilihat secara lebih proporsional dan objektif.
Meningkatkan Pemahaman Publik tentang Industri Sawit Indonesia
Melalui Workshop Jurnalistik GAPKI-PWI ini, kedua organisasi berharap para wartawan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan, peluang, dan kontribusi industri kelapa sawit Indonesia. Dengan demikian, karya jurnalistik yang dihasilkan dapat lebih objektif, berimbang, dan mampu mencerdaskan publik dalam memahami peran strategis sawit bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Fetry Wuryasti)
