Jakarta — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah untuk menerapkan mandatori biodiesel B50 secara fleksibel dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan bahan baku sawit, kebutuhan konsumsi minyak sawit dalam negeri, dan volume ekspor.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyampaikan usulan tersebut dalam wawancara bersama Selular.id di Kantor GAPKI Pusat, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Eddy menegaskan bahwa GAPKI mendukung penuh program mandatori biodiesel B50 yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, kebijakan mandatori biodiesel yang telah berjalan sejak 2015 memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas harga minyak sawit sekaligus memberikan manfaat bagi negara-negara produsen sawit lainnya, termasuk Malaysia.
“Sebelum adanya mandatori ini, pernah harga jual lebih kecil dari biaya. Jadi kami industri kelapa sawit jual rugi,” ujar Eddy, mengenang kondisi harga sawit sebelum kebijakan mandatori biodiesel diterapkan.
Mandatori Biodiesel B50 Perlu Memperhatikan Ketersediaan Sawit
Meski mendukung peningkatan penggunaan biodiesel, GAPKI mengingatkan bahwa penerapan mandatori biodiesel B50 perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi dan ketersediaan bahan baku minyak sawit nasional.
Eddy menjelaskan, kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi domestik saat ini berada di kisaran 23–24 juta ton per tahun. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 10 juta ton untuk kebutuhan pangan dan sekitar 13 juta ton untuk kebutuhan biodiesel.
Menurutnya, pasokan minyak sawit nasional pada 2026 masih relatif mencukupi sehingga penerapan program biodiesel belum menghadapi kendala pasokan yang berarti.
Namun, kondisi tersebut berpotensi berubah pada 2027 ketika mandatori B50 diterapkan secara penuh.
Kebutuhan Minyak Sawit Domestik Diproyeksikan 29 Juta Ton pada 2027
Dengan penerapan penuh B50, kebutuhan minyak sawit untuk konsumsi dalam negeri diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 29 juta ton per tahun.
Pada saat yang sama, industri sawit juga menghadapi risiko penurunan produksi akibat fenomena El Niño. Eddy memperkirakan dampak El Niño berpotensi mengurangi produksi minyak sawit nasional sekitar 2,5–3 juta ton.
“Kalau terjadi El Nino, maka kemungkinan akan ada penurunan produksi minyak sawit sebanyak 3 juta ton,” kata Eddy.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketika pasokan minyak sawit nasional menurun sementara kebutuhan domestik meningkat, volume ekspor CPO Indonesia berpotensi menjadi bagian pertama yang harus dikurangi untuk memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.
Dengan demikian, tantangan mandatori biodiesel B50 bukan hanya berkaitan dengan peningkatan konsumsi bahan bakar nabati, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara kebutuhan energi, pangan, dan ekspor sawit Indonesia.
Penurunan Ekspor Sawit Bisa Berdampak pada Subsidi Biodiesel
GAPKI juga menyoroti potensi dampak lanjutan apabila produksi sawit turun dan volume ekspor CPO berkurang.
Menurut Eddy, skema pembiayaan insentif atau subsidi biodiesel selama ini bersumber dari pungutan ekspor sawit. Artinya, ketika ekspor minyak sawit menurun, penerimaan dari pungutan ekspor juga berpotensi ikut berkurang.
Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan program biodiesel B50 tetap besar karena konsumsi biodiesel domestik meningkat.
Kondisi tersebut dapat menciptakan persoalan baru apabila penerimaan pungutan ekspor tidak lagi mencukupi untuk membiayai insentif biodiesel.
Eddy mengingatkan bahwa salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan pemerintah menaikkan tarif pungutan ekspor untuk menutup kekurangan dana subsidi.
Menurutnya, kenaikan pungutan ekspor berpotensi memberikan tekanan terhadap harga CPO di dalam negeri, yang selanjutnya dapat berdampak pada harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.
“Ini yang jangan sampai terjadi,” tegas Eddy.
GAPKI Dorong Skema Biodiesel yang Fleksibel
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, GAPKI mengusulkan agar kebijakan mandatori biodiesel Indonesia tidak diterapkan secara kaku, tetapi memiliki ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar dan ketersediaan bahan baku.
Eddy mencontohkan Brasil yang menurutnya menerapkan pendekatan lebih fleksibel dalam pengelolaan bahan bakar nabati.
Dalam kondisi tertentu, pasokan dapat diarahkan untuk mendukung ekspor ketika harga jual memberikan keuntungan lebih besar. Sebaliknya, ketika harga BBM meningkat, pasokan dapat lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan bakar nabati dalam negeri.
Menurut Eddy, pendekatan seperti itu dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan biodiesel jangka panjang.
“Jadi perlu selalu ditimbang yang menguntungkan mana antara negara dan masyarakat,” ujar Eddy.
Dengan pendekatan fleksibel, kebijakan mandatori biodiesel B50 diharapkan tidak hanya mengejar peningkatan penggunaan biodiesel, tetapi juga mempertimbangkan kondisi produksi sawit, kebutuhan pangan, stabilitas harga, kepentingan petani, penerimaan negara, serta daya saing ekspor minyak sawit Indonesia.
Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain fleksibilitas mandatori biodiesel, GAPKI menilai peningkatan produktivitas perkebunan sawit merupakan solusi fundamental untuk menjaga keseimbangan pasokan dalam jangka panjang.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Eddy mencatat bahwa perkebunan sawit rakyat mencakup sekitar 41% dari total luas perkebunan sawit nasional. Dari luasan tersebut, sekitar 3–4 juta hektare diperkirakan telah berusia 25–30 tahun dan membutuhkan peremajaan.
Menurutnya, perkebunan sawit rakyat yang sudah tua memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Produktivitas kebun rakyat saat ini masih berada di kisaran 10–12 ton per hektare.
Sementara itu, kebun yang telah diremajakan berpotensi menghasilkan sekitar 20–24 ton per hektare.
Peningkatan produktivitas tersebut menjadi sangat penting karena dapat membantu meningkatkan produksi minyak sawit nasional tanpa harus terus-menerus melakukan ekspansi luas perkebunan.
Eddy menilai rendahnya produktivitas perkebunan rakyat turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produksi minyak sawit nasional masih bertahan di kisaran 50 juta ton dalam lima tahun terakhir.
Tantangan PSR: Petani Membutuhkan Jaminan Penghasilan
Meski PSR menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sawit nasional, pelaksanaannya menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di tingkat petani.
Salah satu persoalan utama adalah kekhawatiran petani kehilangan sumber pendapatan selama masa tanaman sawit baru belum menghasilkan.
Eddy menjelaskan bahwa tanaman sawit hasil peremajaan membutuhkan waktu sekitar 2,5 tahun sebelum kembali berproduksi. Dalam periode tersebut, petani tetap membutuhkan biaya hidup meskipun belum memperoleh pendapatan dari kebun.
Karena itu, GAPKI mendorong adanya skema jaminan hidup bagi petani selama masa peremajaan sawit.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian kredit usaha atau pinjaman yang dapat dikembalikan setelah tanaman sawit kembali menghasilkan.
Menurut Eddy, dukungan tersebut penting agar petani tidak ragu mengikuti program PSR dan proses peremajaan dapat berjalan lebih cepat.
Keseimbangan B50, Ketahanan Pangan, dan Ekspor Sawit
Penerapan mandatori biodiesel B50 pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi industri sawit Indonesia secara keseluruhan.
Peningkatan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel memberikan manfaat bagi stabilitas pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, peningkatan kebutuhan domestik juga harus diimbangi dengan pertumbuhan produksi agar tidak menekan ketersediaan minyak sawit untuk kebutuhan pangan maupun ekspor.
Terlebih lagi, risiko penurunan produksi akibat perubahan cuaca seperti El Niño dapat mempersempit ruang pasokan minyak sawit nasional.
Karena itu, fleksibilitas kebijakan mandatori biodiesel, peningkatan produktivitas perkebunan, dan percepatan PSR menjadi tiga faktor penting yang perlu berjalan secara bersamaan.
Bagi GAPKI, tujuan utama kebijakan bukan sekadar meningkatkan volume biodiesel, tetapi memastikan industri sawit Indonesia tetap mampu memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, petani, industri, dan konsumen secara berkelanjutan. (Fetry Wuryasti)
