Konsumsi B20 Thailand Melonjak, Ini Dampaknya bagi Ekspor Sawit Indonesia

Thailand sedang mempercepat penggunaan bahan bakar nabati. Sejak 28 Oktober 2026, pemerintahnya menurunkan cukai untuk dua jenis bahan bakar campuran, yaitu biodiesel B20 dan gasohol E20, dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku sampai 27 Januari 2027. Dampaknya sudah terlihat pada konsumsi, dan karena sebagian besar biodiesel Thailand dibuat dari minyak sawit, pasar sawit kawasan ikut memperhatikan. Artikel ini merangkum apa yang berubah dan apa artinya bagi Indonesia.[1]

 

Seperti Apa Kebijakannya

Kebijakan ini diumumkan pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada 27 Oktober 2026. Tujuannya meringankan biaya energi rumah tangga dan sektor transportasi, sekaligus mendorong pemakaian bahan bakar berbasis komoditas pertanian dalam negeri.[1]

B20 adalah solar dengan campuran sekitar 20% biodiesel, yang di Thailand sebagian besar berasal dari sawit. E20 adalah bensin dengan campuran etanol 20% yang bisa dibuat dari tebu, molase, dan singkong.[1]

Besaran perubahannya sebagai berikut:

Perubahan Cukai dan Harga Eceran
Komponen Perubahan
Cukai E20 turun dari 6 baht menjadi 0,358 baht per liter, atau berkurang sekitar 5,64 baht.
Cukai B20 turun dari 5,953 baht menjadi 0,431 baht per liter, atau berkurang sekitar 5,52 baht.
Harga eceran kedua bahan bakar menjadi 33,50 baht per liter pada 28 Oktober 2026. Sebelumnya B20 dijual 37,19 baht dan E20 35,69 baht per liter.[1]

Harga B20 kini sekitar 10 baht (kira-kira Rp4.800–Rp5.000) per liter lebih murah daripada solar biasa. Selisih inilah yang mendorong konsumen dan operator angkutan beralih.[1]

Konsumsi B20 Naik Cepat

Menurut pernyataan Perdana Menteri Anutin pada 7 November 2026, konsumsi B20 naik dari sekitar 5–6 juta liter menjadi 9 juta liter per hari setelah cukai dipangkas.[1]

Angka itu perlu dibaca dengan hati-hati. Yang dihitung adalah volume bahan bakar campuran, bukan biodiesel murni. Karena kandungan biodiesel B20 sekitar seperlima, volume biodiesel di dalamnya jauh lebih kecil, kira-kira 1,8 juta liter per hari menurut hitungan kasar kami.[1]

Pemulihan sebenarnya sudah berjalan sebelum cukai dipangkas. Laporan Biofuels Annual USDA (26 Oktober 2026) mencatat konsumsi biodiesel Thailand rata-rata 4,23 juta liter per hari pada Januari–Juni 2026, naik sekitar 21,2% dari 3,49 juta liter per hari pada periode yang sama tahun lalu. Sebelumnya konsumsi sempat turun dari 4,39 juta liter per hari (2024) menjadi 3,33 juta liter per hari (2025). Pendorong utama pemulihan adalah kenaikan standar campuran dari B5 ke B7 sejak 14 Maret 2026, ditambah dukungan subsidi. USDA memperkirakan konsumsi biodiesel Thailand naik sekitar 22% sepanjang 2026.[2]

Produksi dan Kebutuhan Bahan Baku

USDA memproyeksikan produksi biodiesel Thailand mencapai 1,77 miliar liter pada 2026, naik sekitar 22% dari 1,46 miliar liter pada 2025. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak 2020, setelah produksi 2025 turun sekitar 12,7% dari 1,67 miliar liter pada 2024. Data Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) juga menunjukkan produksi semester I-2026 naik 19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.[2][3]

Pemanfaatan kapasitas pabrik biodiesel diperkirakan naik dari 34,7% menjadi 42,3%. Artinya, meski membaik, sebagian besar kapasitas terpasang masih belum terpakai.[2]

Kenaikan produksi otomatis menaikkan kebutuhan bahan baku. Proyeksi USDA untuk 2026 dibanding 2025:

  • CPO dan RBDPO: dari 860.000 ton menjadi 1,07 juta ton (naik sekitar 23,8%)
  • Stearin: dari 411.000 ton menjadi 480.000 ton
  • Minyak jelantah (UCO): dari 6.000 ton menjadi 8.000 ton, dengan kontribusi yang masih kecil[2]

Thailand juga mengamankan pasokan dalam negeri. Sejak April 2026, ekspor CPO Thailand wajib mendapat persetujuan Department of Internal Trade (DIT), dan pemerintahnya mempertimbangkan menambah cadangan CPO nasional sebesar 20% untuk mengantisipasi gangguan produksi akibat El Niño.[1]

Posisi Indonesia

Pada musim 2025/2026, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan 47 juta ton atau sekitar 57,2% produksi dunia. Malaysia berada di posisi kedua dengan 20,56 juta ton (25%), dan Thailand ketiga dengan 3,9 juta ton (sekitar 4,8%). Ketiganya bersama-sama menguasai sekitar 87% produksi global. Produksi Indonesia sekitar 12 kali lipat Thailand.[1]

Dengan selisih skala sebesar itu, peningkatan kebutuhan Thailand berpotensi membuka tambahan permintaan ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia, terutama bila kebutuhan Thailand melampaui pasokan domestiknya.[1]

Namun, peluang itu belum tentu langsung menjadi tambahan volume ekspor. Thailand sendiri adalah produsen sawit dan memprioritaskan pasokan dalam negeri untuk biodiesel. Di sisi lain, kebutuhan sawit Indonesia untuk program mandatori biodiesel nasional juga terus meningkat.[1]

Hal yang Perlu Dicermati

Setidaknya ada tiga hal yang menentukan seberapa jauh kebijakan Thailand berdampak ke pasar sawit Indonesia:

  1. Masa berlaku kebijakan. Pemangkasan cukai berlaku tiga bulan sampai 27 Januari 2027, sehingga perlu dilihat apakah akan diperpanjang.
  2. Ketersediaan pasokan. Sejauh mana produksi dan cadangan Thailand mampu menutup kebutuhan biodiesel, termasuk risiko El Niño.
  3. Daya saing harga dan kebijakan kedua negara. Harga sawit Indonesia dibanding pemasok lain, serta arah mandatori biodiesel di Indonesia dan Thailand.[1]

Secara umum, langkah Thailand dapat menjadi sentimen positif bagi permintaan minyak sawit di kawasan. Besarnya manfaat bagi ekspor Indonesia akan bergantung pada tiga faktor di atas.


  1. CNBC Indonesia, “Thailand Bakar Lebih Banyak Sawit, Indonesia Kebagian Berkah?”, Salma Laiqa, 11 November 2026. https://www.cnbcindonesia.com/research/20261111094307-128-784159/thailand-bakar-lebih-banyak-sawit-indonesia-kebagian-berkah
  2. USDA, Biofuels Annual (Thailand), 26 Oktober 2026, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia pada artikel di atas.
  3. Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) Thailand, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia pada artikel di atas.
Post View : 457