NUSA DUA, BALI – Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, menyoroti ketidaksetaraan penerapan regulasi dan standar keberlanjutan global terhadap industri kelapa sawit. Menurutnya, berbagai tekanan internasional terhadap komoditas sawit tidak hanya berdampak pada perusahaan perkebunan, tetapi juga berpotensi membebani jutaan petani kecil yang menjadi bagian penting dari rantai pasok minyak sawit dunia.

Hal tersebut disampaikan Arif dalam Special Address pada pembukaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026). Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip due diligence atau uji tuntas yang adil, konsisten, dan berlaku setara bagi seluruh pihak dalam perdagangan global.

“Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang,” demikian penegasan Arif dalam forum tersebut.

Petani Sawit Kecil Berkontribusi Besar terhadap Produksi Global

Arif mengingatkan bahwa industri kelapa sawit global memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya para pekebun skala kecil di negara-negara produsen.

Mengutip estimasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat sekitar 7 juta pekebun kecil di berbagai negara yang berkontribusi hingga 40 persen terhadap total produksi minyak sawit dunia.

Di Indonesia, lebih dari 40 persen luas perkebunan kelapa sawit dikelola oleh pekebun rakyat. Hampir 3 juta pekebun menggantungkan penghidupan mereka pada komoditas ini.

Kontribusi petani kecil juga terlihat di negara produsen lainnya. Malaysia memiliki sekitar 500 ribu pekebun kecil, sementara di Nigeria kontribusi petani mencapai lebih dari 80 persen produksi. Di Kolombia, sekitar tiga dari empat produsen kelapa sawit berasal dari kelompok pekebun skala kecil.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dan regulasi internasional terhadap minyak sawit memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang luas. Dampaknya tidak berhenti pada perusahaan atau eksportir, tetapi juga dapat menjangkau petani yang berada di bagian hulu rantai pasok.

Empat Tekanan Global terhadap Industri Kelapa Sawit

Dalam paparannya, Arif mengidentifikasi empat bentuk tekanan yang dihadapi industri kelapa sawit di pasar internasional, yaitu regulasi, tarif perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan narasi negatif.

Keempat aspek tersebut dinilai dapat memengaruhi daya saing minyak sawit, terutama apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas para pelaku usaha di negara produsen.

Salah satu persoalan yang disorot adalah penerapan persyaratan pembiayaan oleh sejumlah lembaga keuangan Eropa terhadap sektor perkebunan sawit. Arif menilai terdapat ketimpangan ketika industri sawit menghadapi persyaratan lingkungan dan keberlanjutan yang ketat, sementara sektor industri lain tidak selalu mendapatkan perlakuan serupa.

Ia membandingkan persyaratan pembiayaan terhadap petani sawit dengan pembiayaan industri persenjataan. Menurutnya, petani sawit dituntut membuktikan bahwa kegiatan usahanya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, sementara pembiayaan industri persenjataan dinilai lebih banyak bertumpu pada aspek kelayakan kredit dan kemampuan membayar pinjaman.

Perbandingan tersebut menjadi kritik terhadap konsistensi penerapan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab dalam sistem pembiayaan global.

Persyaratan Ketertelusuran dan Geolokasi Menjadi Tantangan Petani

Salah satu persoalan penting yang turut disoroti adalah meningkatnya tuntutan administratif dalam perdagangan minyak sawit internasional.

Petani dan pelaku usaha sawit dituntut menyediakan berbagai informasi untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran rantai pasok (supply chain traceability), pemetaan geolokasi lahan, serta dokumen legalitas perkebunan.

Persyaratan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan asal-usul produk dan membuktikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak berasal dari kegiatan deforestasi.

Namun, kemampuan memenuhi persyaratan administratif dan teknis tersebut tidak selalu sama di antara perusahaan besar dan pekebun rakyat. Petani kecil, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, pendampingan, dan pembiayaan, berpotensi menghadapi beban kepatuhan yang lebih besar.

Apabila tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, produk berisiko kehilangan akses ke pasar tertentu. Kondisi ini juga dapat memengaruhi akses petani terhadap pembiayaan dan kemitraan dalam rantai pasok.

Karena itu, penerapan standar keberlanjutan perlu disertai dukungan nyata berupa penguatan kelembagaan petani, pendampingan teknis, peningkatan kapasitas, serta penyediaan infrastruktur data dan ketertelusuran.

Pentingnya Konsistensi Standar Keberlanjutan Global

Arif juga menyoroti hubungan antara pendanaan publik Eropa, aktivitas sejumlah organisasi nonpemerintah (LSM), dan proses advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan perdagangan minyak sawit.

Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan ketika organisasi yang mengampanyekan pembatasan sawit menerima pendanaan dari sumber publik Eropa dan pada saat bersamaan melakukan advokasi kepada regulator.

Selain itu, Arif membandingkan tuntutan pelaporan lingkungan terhadap sektor perkebunan dengan aktivitas militer global yang menurutnya belum mendapatkan kewajiban transparansi emisi secara setara.

Kritik tersebut pada dasarnya mengarah pada satu persoalan mendasar: penerapan prinsip uji tuntas seharusnya tidak bersifat selektif.

Dalam perdagangan internasional, standar lingkungan dan sosial memang memiliki peran penting untuk mendorong praktik produksi yang bertanggung jawab. Namun, efektivitasnya juga ditentukan oleh konsistensi penerapan, transparansi, serta kemampuan seluruh pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Perlindungan Petani Harus Menjadi Bagian dari Agenda Keberlanjutan Sawit

Sorotan Wamenlu dalam IPOC 2026 memberikan perhatian pada dimensi sosial dalam penerapan regulasi keberlanjutan global. Upaya menjaga lingkungan dan memastikan ketertelusuran produk perlu berjalan beriringan dengan perlindungan penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan.

Bagi Indonesia, petani rakyat merupakan bagian penting dari struktur industri kelapa sawit. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan dan standar keberlanjutan internasional perlu mempertimbangkan karakteristik perkebunan rakyat, termasuk skala usaha, kapasitas administrasi, kepemilikan dokumen, serta akses terhadap teknologi.

Penguatan sistem ketertelusuran, peningkatan produktivitas, legalitas lahan, dan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan perlu menjadi agenda bersama pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi petani.

Pada saat yang sama, dialog antara negara produsen dan negara konsumen diperlukan untuk membangun standar perdagangan yang transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Pesan yang disampaikan Arif dalam IPOC 2026 menegaskan bahwa agenda keberlanjutan industri sawit tidak cukup hanya mengukur aspek lingkungan dan kepatuhan administratif. Keberlanjutan juga perlu memastikan bahwa jutaan petani kecil tetap memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

Dengan demikian, prinsip due diligence seharusnya berlaku bagi seluruh pihak, mulai dari produsen, lembaga pembiayaan, organisasi yang terlibat dalam advokasi, hingga regulator yang menetapkan kebijakan perdagangan internasional. (*)