JAKARTA – Produksi sawit Indonesia pada 2027 menghadapi tantangan serius akibat fenomena El Niño yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran di sejumlah wilayah perkebunan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan dampak El Niño dapat menyebabkan kehilangan produksi hingga 3 juta ton, dengan tekanan terbesar diperkirakan terjadi pada 2027.
Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada produksi dalam satu musim panen, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun mendatang. Kerusakan tanaman akibat kekeringan dan kebakaran, ditambah tertundanya pemupukan, menjadi faktor yang dapat memperburuk kinerja produksi sawit nasional.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, dampak El Niño mulai dirasakan pelaku industri, termasuk petani kelapa sawit yang terpaksa menunda pemupukan akibat tekanan ekonomi. Kondisi kekeringan juga memicu kebakaran di sejumlah kawasan perkebunan yang mengakibatkan kerusakan tanaman dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat.
“GAPKI memproyeksikan El Niño dapat menyebabkan kehilangan produksi hingga 3 juta ton, dengan dampak paling berat diperkirakan terjadi pada 2027,” kata Eddy dalam sambutan pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook, Kamis (12/11/2026).
Menurut Eddy, kebakaran di kawasan perkebunan bukan sekadar persoalan hilangnya tanaman. Peristiwa tersebut juga menghancurkan investasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Tanaman yang rusak membutuhkan waktu untuk dipulihkan sehingga dampaknya terhadap produktivitas dapat berlangsung lebih dari satu musim panen.
Produksi dan Ekspor Sawit Indonesia Masih Tumbuh
Di tengah ancaman perubahan iklim, kinerja industri sawit nasional masih menunjukkan ketahanan. Hingga September 2026, produksi minyak sawit Indonesia tercatat mencapai 47 juta ton atau meningkat 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, ekspor produk sawit Indonesia, termasuk minyak sawit, minyak inti sawit, dan oleokimia, mencapai lebih dari 27,3 juta ton atau tumbuh 9,6%. Kinerja ekspor tersebut menghasilkan devisa sekitar US$32,3 miliar. Adapun konsumsi domestik tercatat mencapai 18,8 juta ton.
Eddy menilai penguatan pasar dalam negeri menjadi salah satu faktor penting yang menopang industri sawit, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.
Biodiesel B50 Perkuat Permintaan CPO Domestik
Hingga Agustus 2026, distribusi biodiesel telah mencapai sekitar 75–80% wilayah Indonesia. Program B50 diperkirakan mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun sepanjang tahun ini, dengan penyerapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk biodiesel mencapai sekitar 14 juta ton.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, kebijakan B50 juga dinilai memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan dan dukungan terhadap sekitar 2,1 juta lapangan kerja.
“B50 bukan sekadar kebijakan mandatori. Ini merupakan langkah strategis yang memberikan kepastian permintaan domestik, memperkuat ketahanan energi, sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Namun, Eddy mengingatkan bahwa keberhasilan program biodiesel membutuhkan konsistensi kebijakan. Perubahan regulasi yang mendadak, ketidakpastian aturan, serta perbedaan sinyal kebijakan dapat mengganggu perencanaan investasi dan operasional pelaku usaha.
Karena itu, GAPKI meminta pemerintah menjaga koordinasi serta menciptakan iklim regulasi yang stabil dan dapat diprediksi.
“Kami membutuhkan sinergi, bukan kejutan. Kita tidak bisa menjadi pemain global yang tangkas apabila di dalam negeri justru harus menghadapi regulasi yang berubah-ubah dan tidak produktif,” kata Eddy.
Peremajaan Sawit dan Teknologi Jadi Kunci Produktivitas
Selain persoalan iklim dan kebijakan energi, GAPKI menyoroti pentingnya pembaruan teknologi perkebunan untuk menjaga produktivitas jangka panjang. Salah satu pekerjaan rumah terbesar industri sawit adalah percepatan peremajaan tanaman atau replanting, terutama pada perkebunan rakyat yang masih menghadapi persoalan produktivitas rendah dan tanaman berusia tua.
Menurut Eddy, industri sawit tidak dapat terus mengandalkan tanaman yang telah melewati usia produktif. Diperlukan gerakan nasional untuk mempercepat peremajaan perkebunan agar kemampuan produksi tetap terjaga di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan minyak nabati dunia.
GAPKI juga mulai memperkuat fondasi riset dan pengembangan material genetik kelapa sawit. Pada April 2026, organisasi tersebut melepas dua spesies serangga penyerbuk baru, yakni Elaeidobius subvittatus dan Elaeidobius plagiatus, bersama spesies Elaeidobius kamerunicus yang baru didatangkan dari Tanzania.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat proses penyerbukan tanaman kelapa sawit yang selama beberapa dekade dinilai mengalami stagnasi. Penyerbukan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan buah dan produktivitas tandan buah segar (TBS).
Pada Mei 2026, GAPKI juga mendistribusikan 29.281 benih sawit liar yang dikumpulkan dari Tanzania. Material tersebut terdiri atas 102 aksesi nigrescens dan virescens, termasuk 18 aksesi tenera, yang diharapkan dapat memperkaya sumber daya genetik kelapa sawit Indonesia.
Eddy berharap material genetik tersebut dapat menjadi bahan pengembangan varietas sawit yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, khususnya tanaman yang memiliki toleransi lebih baik terhadap kekeringan.
IEU-CEPA dan EUDR Jadi Tantangan Perdagangan Sawit
Di sisi perdagangan internasional, Eddy menyebut industri sawit Indonesia harus bersiap menghadapi perubahan tata perdagangan global. Salah satu peluang yang perlu dimanfaatkan adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang membuka akses lebih luas ke pasar Uni Eropa.
Namun, peluang tersebut datang bersama tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mensyaratkan ketertelusuran dan pembuktian bahwa produk yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari aktivitas deforestasi.
Untuk menghadapi persyaratan tersebut, GAPKI mendorong penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar tidak hanya menjadi instrumen sertifikasi nasional, tetapi juga memiliki pengakuan dan kredibilitas di tingkat internasional.
Menurut Eddy, Indonesia perlu memperkuat sistem tata kelola di dalam negeri sekaligus meningkatkan diplomasi perdagangan untuk memperjuangkan kepentingan industri sawit nasional, termasuk petani kecil.
“EUDR merupakan tantangan terhadap sistem kita. Kita harus menjawab fakta dengan fakta dan standar dengan standar yang lebih baik. ISPO harus menjadi standar global yang kuat sekaligus mencerminkan kedaulatan dan kebanggaan nasional,” tuturnya.
Industri Sawit Strategis bagi Ketahanan Pangan dan Energi
Eddy menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan salah satu penopang surplus perdagangan dan penghasil devisa utama Indonesia.
Karena itu, menghadapi 2027, industri sawit membutuhkan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga produktivitas, memperkuat pasar ekspor, serta memastikan kebijakan energi berjalan konsisten.
Melalui tema IPOC ke-22, Palm Oil in Fragmented World: Securing Food, Energy and Economic Resilience, GAPKI ingin menegaskan bahwa kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia. (*)



