Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, posisi ganda inilah yang membuat setiap kebijakan Indonesia berdampak bukan hanya pada pasar minyak sawit, tetapi juga pada minyak nabati dunia. Hal itu disampaikan Eddy usai penutupan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali, 11–13 November 2026.

IPOC 2026: Dunia Menunggu Arah Kebijakan Indonesia
Menurut Eddy, IPOC 2026 berbeda dari konferensi minyak nabati lainnya. Peserta, terutama importir dari luar negeri, datang untuk mengetahui langkah Indonesia ke depan. Jumlah peserta melampaui 1.500 orang.
Topik utama yang dibahas meliputi:
- bauran biodiesel (B50);
- kebijakan peremajaan sawit rakyat (PSR);
- proyeksi ekspor sawit Indonesia tahun 2027;
- pengaruh kondisi global terhadap pasokan minyak sawit dunia;
- kesiapan menghadapi regulasi antideforestasi Uni Eropa (EUDR).
Eddy menyebut Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir dan menyampaikan dukungan pemerintah terhadap industri sawit. Hasil pembahasan IPOC, katanya, akan disampaikan GAPKI kepada pemerintah sebagai masukan.
Siapa yang Menentukan Harga Minyak Sawit Dunia?
Menjawab pertanyaan pendengar mengapa harga CPO justru dipatok di Malaysia dan dalam ringgit, Eddy menegaskan bahwa Malaysia hanyalah tempat terjadinya transaksi. Pergerakan harga, menurutnya, banyak dipengaruhi kebijakan Indonesia.
Ia mencontohkan kenaikan mandatori biodiesel dari B40 ke B50. Begitu kebijakan itu diumumkan, pasar langsung bereaksi karena khawatir pasokan berkurang, dan transaksi forward untuk beberapa bulan ke depan segera terjadi. Indonesia menyumbang hampir 60% pasokan minyak sawit dunia, sehingga perubahan kebijakan di dalam negeri cepat memengaruhi harga.
Bursa Sawit Indonesia
Eddy menilai pekerjaan rumah berikutnya adalah menghidupkan bursa sawit di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan aturan, dan mulai 2027 transaksi diminta dilakukan di bursa yang dibangun di Indonesia. Bursa komoditas di ICDX juga sudah ada. Kuncinya adalah membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli agar pelaku pasar mau bertransaksi di sana.
Prospek 2027: Harga Tinggi, Produksi Berpotensi Turun
Eddy menyampaikan sejumlah poin dari pembahasan IPOC tentang tahun 2027:
- Harga: peserta konferensi memperkirakan harga masih cukup tinggi, bahkan berpotensi naik. Penyebabnya adalah perang di Timur Tengah yang belum jelas kapan berakhir, serta dampak El Niño terhadap produksi. Eddy menyebut kisaran sekitar US$1.300 per ton.
- Produksi: El Niño tahun ini berpotensi menurunkan produksi sawit 2027 sekitar 3 juta ton.
- Konsumsi domestik: kebutuhan biodiesel saja diperkirakan naik sekitar 17,4 juta ton.
- Ekspor: karena konsumsi dalam negeri tidak mungkin dikorbankan, ekspor menjadi komponen yang dikurangi.
- Permintaan dunia: kebutuhan minyak nabati global naik sekitar 3–5 juta ton per tahun.
Soal rencana B60, Eddy mengatakan pembeli luar negeri khawatir pasokan semakin ketat. Ia juga menyarankan pembuat kebijakan menimbang keseimbangan pasokan serta untung-rugi bagi negara. Saat harga minyak bumi tinggi, B50 menguntungkan, tetapi bila harga turun ke sekitar US$70 per barel atau lebih rendah, subsidi biodiesel dari dana pungutan ekspor akan membesar. Ia menyebut Brazil menerapkan mandatori yang fleksibel.
“Tetap optimistis untuk ekonomi, tetapi produksi kita kemungkinan turun karena pengaruh El Niño,” ujar Eddy.
Peran Strategis Sawit bagi Ekonomi dan Energi
Eddy menekankan ketangguhan industri minyak sawit di tiap krisis, dari 1998, 2008, hingga pandemi COVID-19. Beberapa angka yang ia sampaikan:
- sumbangan devisa saat COVID-19 sebesar US$39,2 miliar;
- sekitar 16 juta orang bekerja di industri ini;
- 41% kebun minyak sawit Indonesia dimiliki petani, baik plasma maupun swadaya;
- biodiesel membantu menghemat devisa impor solar hingga ratusan triliun rupiah.
Menurutnya, mandatori biodiesel juga membantu menstabilkan harga bagi petani. Ia mengenang 2008, ketika harga CPO lebih rendah dari biaya produksi sehingga banyak tandan buah segar tidak dipanen.
Peremajaan Sawit Rakyat dan Intensifikasi
Karena ekspansi lahan sudah dibatasi, Eddy menyebut peningkatan produktivitas sebagai jalan utama. Perusahaan anggota GAPKI umumnya rutin meremajakan sekitar 4–5% areal per tahun, sedangkan PSR di perkebunan rakyat disebutnya masih tertinggal.
GAPKI juga mendorong intensifikasi, antara lain:
- memperkenalkan serangga penyerbuk baru dari Tanzania agar penyerbukan lebih baik;
- mendatangkan sumber daya genetik tanaman minyak sawit asal Afrika yang lebih pendek sehingga panennya lebih mudah, serta lebih tahan kekeringan dan jamur Ganoderma;
- memanfaatkan dana pungutan ekspor (12,5%) untuk biodiesel sekaligus peremajaan.
Intensifikasi hanya efektif untuk tanaman yang masih produktif. Tanaman yang sudah sangat tua, kata Eddy, harus diganti lewat replanting.
Hambatan di Hulu: Status Kawasan Hutan
Eddy menyebut sengketa antara kawasan hutan dan lahan sawit sebagai hambatan serius. Ia mencontohkan lahan plasma dan HGU yang dulu legal, tetapi kini masuk kawasan hutan akibat perubahan tata ruang. Akibatnya, petani sulit mengakses dana PSR dari BPDP.
GAPKI berharap pemerintah segera menuntaskan Kebijakan Satu Peta pada 2027, sehingga batas kawasan hutan, areal konservasi, dan lahan budi daya jelas di lapangan. Kebijakan yang konsisten, tanpa “kejutan”, juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar global.
Terkait pembukaan lahan, Eddy menjelaskan perusahaan sudah dibatasi moratorium sejak 2011 dan Inpres No. 5 Tahun 2019 yang menghentikan izin baru. Ia menyebut masyarakat tidak terkena moratorium, sehingga pengawasan pemerintah daerah menjadi penting.
Sertifikasi Keberlanjutan: ISPO dan RSPO
Eddy menyebut hampir 90% anggota GAPKI sudah mengantongi sertifikasi ISPO yang bersifat wajib. Kendala masih dialami petani, terutama soal biaya dan legalitas lahan. Ia mengakui RSPO saat ini lebih diterima pasar dibanding ISPO, sehingga GAPKI dan pemerintah terus mendorong penerimaan ISPO di tingkat global.
Dana Bagi Hasil untuk Daerah
Menanggapi pertanyaan pendengar soal manfaat bagi daerah penghasil, Eddy menyatakan dana bagi hasil sudah ada, tetapi ia mendengar jumlahnya kini dikurangi. GAPKI berharap dana itu dikembalikan atau ditingkatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah.
Kebijakan yang Dibutuhkan Industri
Menutup wawancara, Eddy merangkum harapan GAPKI kepada pemerintah:
- Menyelesaikan konflik tata ruang lewat Kebijakan Satu Peta pada 2027.
- Memberi jalan keluar bagi petani di kawasan hutan agar bisa mengakses dana BPDP.
- Menjaga kebijakan tetap konsisten dan kondusif.



