< Semua topik
Cetak

Apa Itu Karhutla? Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Pengendaliannya

Karhutla adalah singkatan dari kebakaran hutan dan lahan, yaitu peristiwa terbakarnya kawasan hutan dan/atau lahan yang apinya menjalar tanpa terkendali, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Di Indonesia, istilah ini identik dengan kebakaran pada musim kemarau yang melanda hutan, semak belukar, lahan gambut, serta lahan pertanian dan perkebunan, dan sering menimbulkan kabut asap. Pemerintah mengatur pengendaliannya antara lain melalui Peraturan Menteri LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 [1], yang mencakup pencegahan, pemadaman, hingga penanganan pasca kebakaran [2].

Karhutla dalam Sekilas

  • Kepanjangan: kebakaran hutan dan lahan.
  • Sistem pemantauan resmi: SiPongi (Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan) [9].
  • Luas terbakar terbesar dalam data SiPongi satu dekade terakhir: 2.611.411 hektare pada 2015 [9].
  • Luas terbakar terbaru yang tercatat penuh: sekitar 359.619 hektare pada 2025 [10].
  • Dasar hukum utama larangan membakar: UU Kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan [19].

Bagian 01

Penyebab Karhutla

Karhutla jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kajian akademik menyebut penyebab utamanya adalah aktivitas manusia dalam mengelola lahan, yang bertemu dengan kondisi kemarau ekstrem seperti dampak El Niño, lalu diperparah oleh kondisi lahan yang sudah terdegradasi [3]. Dengan kata lain, cuaca kering menciptakan kondisi mudah terbakar, sedangkan api umumnya berawal dari aktivitas di lapangan.

Penelitian terdahulu juga mencatat sumber api yang berasal dari kelalaian, seperti membuang puntung rokok, serta dari kegiatan penggarapan lahan oleh masyarakat yang dilakukan dengan cara dibakar maupun tanpa dibakar [4].

Bagian 02

Lahan Gambut dan Lahan Mineral

Karhutla terjadi di berbagai jenis lahan. Pada periode Januari sampai September 2024, KLHK mencatat total luas karhutla 283.620,51 hektare, dengan lahan gambut seluas 25.193,57 hektare (8,88%) dan tanah mineral sebesar 91,12%. Tutupan lahan dengan luas terbakar tertinggi adalah belukar, yaitu 56,02% dari total [5].

Meski porsinya lebih kecil dari sisi luas, kebakaran lahan gambut mendapat perhatian khusus karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar serta asap yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat [6].

Bagian 03

Sejarah Singkat dan Data Luas Karhutla

Karhutla berskala besar tercatat terjadi pada 1982–1983, 1991, 1994, 1997–1998, 2006, dan 2015 [7]. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga disebut terjadi hampir setiap tahun sejak 1997 [8]. Tahun 2015 sering dikaitkan dengan dampak El Niño dan mencatat lebih dari 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar [3].

Berdasarkan data SiPongi, luas karhutla berfluktuasi dari tahun ke tahun [9]:

Luas karhutla Indonesia pada tahun terpilih
Tahun Luas terbakar
2015 2.611.411 hektare
2019 sekitar 1,65 juta hektare
2020 296.942 hektare
2023 sekitar 1,16 juta hektare
2024 376.805 hektare
2025 sekitar 359.619 hektare

Angka 2023–2025 menunjukkan tren penurunan dari 1.161.192,90 hektare (2023) menjadi 376.805,05 hektare (2024) dan 359.619,42 hektare (2025) [10]. Untuk 2026, SiPongi mencatat luas areal terbakar nasional pada periode Januari–Agustus sebesar 202.010,96 hektare, dengan Kalimantan Barat tertinggi (38.310,86 hektare) [11]. Angka tahun berjalan bersifat sementara karena penghitungan nasional terus diperbarui [12].

Catatan membaca data: angka karhutla dapat berbeda antar lembaga karena perbedaan cakupan wilayah, periode, dan metode. Sebagai contoh, Bank Dunia menyebut lebih dari 942 ribu hektare terbakar pada 2019 [13] dalam penilaian yang mencakup delapan provinsi pada Juni–Oktober 2019 [14], sedangkan rekap SiPongi untuk tahun yang sama berada di kisaran 1,65 juta hektare [9].

Bagian 04

Dampak Karhutla

Kesehatan

Hingga September 2019, lebih dari 900.000 orang dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat kebakaran dan kabut asap, dan 12 bandara nasional sempat berhenti beroperasi [15]. Pada 2015, di Provinsi Riau tercatat lebih dari 97.000 warga menderita penyakit akibat asap, termasuk 81.514 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) [16].

Ekonomi

Bank Dunia mencatat kerugian akibat kebakaran dan kabut asap 2015 sebesar Rp221 triliun [17]. Untuk 2019, kerugiannya diperkirakan US$5,2 miliar atau sekitar Rp72,95 triliun, setara 0,5% dari PDB Indonesia [15]. Sebagai pembanding historis, kerugian kebakaran 1997 disebut mencapai lebih dari US$9,3 miliar [18].

Lingkungan dan lintas batas

Karhutla melepaskan emisi gas rumah kaca [6] dan asapnya dapat melintasi batas negara. Pada 2019, asap kebakaran bahkan memicu ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Kuala Lumpur [13].

Bagian 05

Landasan Hukum

Larangan membakar hutan dan lahan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan [19].

  • UU PPLH: Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang membuka lahan dengan cara membakar [20]. Ketentuan pasal ini telah diubah melalui regulasi Cipta Kerja [21], sehingga teks terbaru perlu dirujuk. Ancaman pidananya berupa penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar [22].
  • UU Perkebunan: Pasal 56 ayat (1) melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar [20]. Pelanggarannya diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar [23].
  • Tanggung jawab di area kerja: penjelasan UU PPLH menegaskan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di area kerjanya [24].
  • Aturan teknis: Permen LHK P.32/2016 menjadi pedoman pengendalian karhutla dari pencegahan hingga pasca kebakaran [1][2].

Bagian 06

Bagaimana Karhutla Dikendalikan?

Pengendalian karhutla meliputi pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta operasi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen [2].

Di sisi deteksi dini, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengembangkan SiPongi sebagai sistem pemantauan titik panas (hotspot) harian [25]. Dalam praktiknya, pemantauan memakai kombinasi SiPongi, Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan 83 tersangka perorangan [26].

Bagian 07

Karhutla dan Perkebunan Kelapa Sawit

Bagi sektor perkebunan, larangan membakar adalah ketentuan hukum yang berlaku langsung. Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar [20], dan kajian hukum menafsirkan bahwa subjek yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perusahaan perkebunan [27]. Bersama ketentuan tanggung jawab pemegang izin di area kerjanya [24], hal ini menjadikan prinsip pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa bakar sebagai kewajiban hukum bagi pelaku usaha.

Perlu diingat bahwa data nasional tidak otomatis menunjukkan siapa atau sektor apa yang terlibat. Pada data Januari–September 2024, misalnya, tutupan lahan dengan luas terbakar terbesar adalah belukar (56,02%) [5]. Karena itu, membaca data karhutla secara akurat membutuhkan rincian jenis tutupan, status lahan, dan hasil verifikasi lapangan, bukan hanya total luas.

Ringkasan

Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia, dengan luas yang naik turun mengikuti kondisi iklim dan pengelolaan lahan. Dampaknya mencakup kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan hubungan antarnegara. Pembukaan lahan dengan membakar dilarang oleh undang-undang, dan pengendaliannya bertumpu pada pencegahan, deteksi dini, pemadaman, serta penegakan hukum.

Catatan Kaki dan Rujukan

  1. Peraturan Menteri LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Buka sumber
  2. Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol. 12 No. 1 (2017), Peran Kerjasama Tim dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Buka sumber
  3. Jurnal Paradigma (Universitas Mulawarman), implementasi kebijakan pengendalian karhutla. Buka sumber
  4. Universitas Negeri Medan (digilib), Bab II: tinjauan penelitian terdahulu penyebab kebakaran hutan. Buka sumber
  5. JPNN, “KLHK Optimalkan Upaya Pengendalian Karhutla” (data 1 Januari–30 September 2024). Buka sumber
  6. Jurnal Belantara (Universitas Palangka Raya), kebakaran lahan gambut. Buka sumber
  7. Jurnal PKn (Universitas PGRI Yogyakarta), karhutla di Provinsi Riau. Buka sumber
  8. Al-Qisth Law Review Vol. 5 No. 2 (2022), Pembagian Kewenangan Pencegahan Karhutla. Buka sumber
  9. Jawa Pos, “Cegah Karhutla, Pemerintah Didorong Kedepankan Pencegahan dan Kepastian Hukum” (data SiPongi 2015–2025). Buka sumber
  10. ANTARA News, data SiPongi luas karhutla 2023–2025. Buka sumber
  11. Jawa Pos, “Pola Karhutla Bergeser ke Papua, CELIOS Minta Izin Sawit dan Tambang Diaudit Total” (data SiPongi Januari–Agustus 2026). Buka sumber
  12. Jawa Pos, “Kepala BNPB Lapor Karhutla Tinggal 639 Ha, Kemenhut Klaim Data Nasional Masih Dihitung”. Buka sumber
  13. Katadata, “Bank Dunia: Kerugian Kebakaran Hutan di Indonesia Rp 72,9 Triliun” (11 Desember 2019). Buka sumber
  14. Republika, “DPR Tanggapi Laporan Bank Dunia soal Dampak Karhutla” (12 Desember 2019). Buka sumber
  15. Mongabay Indonesia, “Bank Dunia: Kerugian Indonesia Dampak Karhutla 2019 Capai Rp72,95 Triliun” (16 Desember 2019). Buka sumber
  16. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, dampak kabut asap Riau 2015. Buka sumber
  17. Katadata, “Rp 221 Triliun Kerugian Akibat Kebakaran Hutan” (17 Desember 2015). Buka sumber
  18. Safrudin, kajian Food Estate di Eks-PLG (Teknik Sipil UGM), 2020. Buka sumber
  19. Hukumonline, “Melihat Pasal-Pasal Penjerat Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan”. Buka sumber
  20. Universitas Malikussaleh (rama.unimal.ac.id), Bab 1: kutipan Pasal 69 UU 32/2009 dan Pasal 56 UU 39/2014. Buka sumber
  21. Hukumonline Klinik, “Hukumnya Membakar Hutan untuk Membuka Lahan”. Buka sumber
  22. Pontianak Post, “Kalbar Terbanyak, Bareskrim Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi Karhutla”. Buka sumber
  23. Badan Legislasi DPR RI, dokumen kajian regulasi terkait karhutla (UU 32/2009 dan UU 39/2014). Buka sumber
  24. Repository Universitas Airlangga, abstrak kajian Pasal 69 dan Pasal 88 UU 32/2009. Buka sumber
  25. Repository IPB, SiPongi sebagai sistem pemantauan hotspot harian KLHK. Buka sumber
  26. Industry.co.id, “Kapolri dan Menteri Kehutanan Perkuat Sinergi Tangani Karhutla di Indonesia”. Buka sumber
  27. Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 1 (2021), “Tafsir Yuridis Filosofis Pasal 56 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan”. Buka sumber
Daftar Isi