Sekjen GAPKI : Potensi UE Masih Terbuka Bagi Produk CPO

JAKARTA – Momentum pemilihan umum Uni Eropa dan eskalasi perselisihan ekonomi antara UE dan AS membuka peluang bagi minyak kelapa sawit mentah Indonesia untuk melanjutkan akses di Benua Biru.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi mengatakan, UE sedang fokus menyelesaikan konflik ekonomi dengan AS. Kebijakan Presiden AS Donald Trump yang akan mengenakan bea masuk tambahan kepada produk otomotif dari UE, membuat blok negara Eropa menyiapkan sejumlah strategi tambahan.

“Saya mendapatkan informasi dari importir di UE, dan potensi keputusan UE menghentikan impor CPO dan biofuel dari CPO ditunda sementara waktu. Sebab, UE sedang berhitung membalas aksi AS dengan mengurangi impor minyak kedelai sehingga mereka butuh suplai minyak nabati lain,” katanya, Senin (27/5).

Dia mengatakan, selama ini minyak nabati yang dinilai menyumbang deforestasi terbesar adalah CPO dan minyak kedelai. Namun, pada tahun lalu minyak kedelai akhirnya dihapuskan dari daftar minyak nabati dengan risiko besar, sehingga hanya menyisakan CPO.

Menurutnya, dengan adanya peningkatan konflik ekonomi antara AS dan UE membuat peluang minyak kedelai dikecualikan dari minyak nabati berisiko rendah menjadi terbuka kembali. Di sisi lain, UE tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak nabatinya hanya dari minyak biji rapas.

Di sisi lain, kata Kanya, saat ini parlemen dan Komisi Eropa sedang memfokuskan diri pada proses pemilu. Keputusan mengenai penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) dan Indirect Land Use Change (ILUC), bergantung kepada siapa pemenang dalam pemilu tersebut.

“Kalau yang menang adalah partai-partai seperti green party, sudah dapat dipastikan CPO kita ditutup aksesnya oleh UE. Sebab, partai itu yang paling keras menolak CPO. Namun, kalau partai lain yang menang, ada potensi UE masih terbuka bagi produk CPO.”

Dia juga melihat adanya pertentangan yang cukup serius antara negara peminat CPO seperti Italia dan Spanyol dengan negara yang menolak dengan keras komoditas tersebut seperti Prancis dan Belanda di UE. Hal itu cukup memengaruhi keputusan mengenai penerapan RED II dan ILUC.

“Hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya keputusan mengenai RED II dan ILUC molor hingga saat ini, dan bahkan bisa saja keputusannya keluar sesuai dengan jadwal pelarangan secara penuh CPO pada 2021. Namun kami berusaha pemerintah tetap siap-siap untuk mengadukan ke WTO ketika keputusan pelarangan CPO secara resmi dari UE keluar,” katanya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, kondisi yang terjadi di UE saat ini dapat dimanfaatkan Indonesia dan negara penghasil CPO lain seperti Malaysia untuk meningkatkan lobi-lobinya ke negara-negara UE.

Pemanfaatan peluang lobi-lobi pada tahun politik, menurutnya, lebih efektif untuk melindungi akses pasar CPO Indonesia di Eropa dibandingkan dengan menunggu hasil keputusan Parlemen Eropa yang dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke WTO.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah telah siap mengajukan gugatan ke WTO apabila UE resmi melarang impor CPO. Indonesia juga telah mengambil sikap keras untuk melakukan retaliasi secara tidak langsung terhadap produk asal UE.

“Kemarin kami sudah sarankan importir wine untuk sementara tidak mengimpor dari UE. Para importir setuju karena ini demi kepentingan nasional dan tentu ini bukan bentuk pembatasan impor yang dilarang oleh WTO. Selanjutnya produk lain yang bisa menerapkan hal serupa adalah dairy product,” katanya.

Enggar mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkannya hasil jajak pendapat RED II dan ILUC akan keluar pada pertengahan Juni 2019 atau setelah pemilu UE selesai digelar. (Yustinus Andri)

Bisnis Indonesia | Selasa, 28 Mei 2019 | Akses CPO ke Eropa Terbuka Lagi

Copyright ©2019 Indonesian Palm Oil Association (IPOA) All rights reserved.
Contact Us | About GAPKI | GAPKI Conference | Location Maps