Pandemi covid19 mengacaukan banyak hal. Ragam jurus pun dicoba. Niatnya menyelesaikan masalah. Tak sedikit justru memunculkan masalah baru. Contoh terbaru menimpa sawit. Datang dari WHO (World Health Organization). WHO sedang bekerja keras dan perlu banyak kebijakan melawan covid19. Termasuk anjuran konsumi makanan. Infografis berjudul “Nutrition Advice for Adults During Covid-19” yang diterbitkan oleh WHO Mediterania Timur edisi 7 Mei 2020. Ditulis jangan mengkonsumsi sawit. “don’t eat .. palm oil”. Komunitas sawit pun bereaksi. Surat dan protes dilayangkan. Singkat cerita, akhirnya WHO merevisi. Kata “palm oil” sudah tidak ada. Kita hargai tapi kita sesali. Mengapa terjadi. Bisa jadi, kita yang kurang memasok informasi yang benar dan cukup kepada WHO.
Urusan protes ke WHO sudah selesai. Namun jejak itu tidak akan hilang. Bahkan bisa berulang bila tidak dikelola. Beda dengan ILO (International Labour Organisation). Kedua lembaga ini di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Walau sesama PBB, mereka beda pemahaman tentang sawit. Di masa pandemi covid19, ILO justru lebih aktif menjaga sawit. Publikasi ILO tanggal 7 April 2020, melaporkan dampak covid19tanya sejauh ini, sawit Indonesia, sebagai salah satu sub sektor pertanian masih berjalan relatif normal, tangguh melawan dampak covid19.
ILO sebagai organisasi buruh dunia, aktif mengeluarkan berbagai panduan untuk menopang usaha dan buruhnya. Sawit Indonesia melibatakan tidak kurang dari 16 juta pekerja. Hampir 2 juta petani. Sawit sangat penting bagi ILO, apalagi bagi Indonesia. Selama covid19 Januari-Pebruari, sawit menghasilkan devisa 3,5 miliar dollar (sawitindonesia.com). Tidak ada laporan PHK. Tidak ada pusaran penularan covid19. Minyak sawit jadi bahan aktif sabun dan sanitizer. Terakhir, Prof Sri Raharjo, pakar pangan dari UGM, menyebutkan minyak kelapa sawit bisa meningkatkan kekebalan tubuh melawan virus corona (kontan.co.id).
Palm Oil Project
ILO memulai jejak di sawit Indonesia sejak 2015 melalui studi diagnostik. Kemudian menghasilkan satu dokumen dan kemudian merancang “Palm Oil Project”. Berjalan hingga hari ini. Studi itu menyebutkan ada defisit (kekurangan) dalam praktek ketenagakerjaan sawit Indonesia. ILO menggunakan diksi deficit. Ke 6 deficit itu: 1) status pekerja; 2) dialog sosial; 3) pengupahan; 4) kesehatan dan keselamatan kerja-K3; 5) pekerja anak; dan 6) pengawasan pemerintah (ilo.org). Untuk diketahui, sawit Indonesia itu dimiliki 2 kelompok besar. Petani mengelola 42% dan selebihnya 58% dikelola oleh Perusahan Swasta dan BUMN. Dengan demikian, temuan deficit tersebut bisa terjadi di kedua kelompok tersebut.
Dalam melakukan proyeknya, ILO membangun kerjasama dengan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). Mengingat banyaknya organisasi buruh, ILO juga membuat jejaring serikat buruh. Sehingga kordinasi lebih mudah. JAPBUSI (Jejaring Serikat Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia). Disebutkan mewakili hampir 2 juta anggota. Melibatkan konfederasi dan federasi di tingkat nasional. Dialog sosial intensif pun dilakukan. GAPKI menjadi wakil pengusaha. Walau tidak semua perusahan jadi anggota GAPKI. Hanya 700an anggota dari ribuan perusahaan sawit.
Sejak 2015, proyek dilakukan dengan tema besar: Promosi dan Implementasi Kerja Layak (decent work). Di masa pandemi covid19, kerjasama semakin penting. GAPKI, JAPBUSI dan ILO, aktif mencari cara supaya sawit tetap aman. Protokol covid19 yang awalnya dirancang GAPKI untuk anggotanya, kemudian disempurnakan. Kini menjadi protokol covid19 yang dijalankan bersama bipartit; serikat buruh dan pengusaha. Sayangnya belum menjadi produk tripartit. Kementerian sebagai bagian dari tripartit seogianya turut aktif. Solidaritas bipartit menjalanakan protokol covid19 salah satu kunci ketangguhan sawit. Beroperasi normal dan tanpa infeksi apalagi pusaran penularan covid19 (inilah.com)
Sawit Perlu Ditopang
Perang lawang covid19 masih berlangsung. Daya tahan sawit akan terus diuji. Goyangan masih akan terus datang. Dari luar negeri dan dalam negeri. Walau mereda selama covi19. Kampanye negatif, diskriminasi dan berbagai hambatan masih mengintai. Tak ada pilihan lain, sawit Indonesia harus memperkuat daya tahan. Tetap tangguh menopang ekonomi. Semoga mampu dan menang melawan covid19. Ini waktunya melihat dan memproduksi kebijakan yang lebih adil dan sepadan terhadap sawit.
Jejak WHO dan ILO harusnya membuka mata kita. ILO bukan lembaga negara dengan tangan eksekusi. Perlu aturan dan lembaga supaya sawit tetap tangguh dan jadi lokomotif. Di masa covid19 dan sesudahnya. Bahkan buruh dan petani sawit berpotensi diberdayakan mengatasi ancaman krisis pangan. Untuk diversifikasi pangan dan memproduksi pangan subsitusi impor. Mereka tinggal di desa. Dengan dukungan yang cukup dan tepat, berpotensi bergerak cepat. Ancaman krisis pangan pun bisa diantisipasi.
Mari kita topang. Tanpa melupakan pekerjaan rumah yang tersisa. Peran dan kontribusi besar sawit sulit dibantah. Devisa terbesar dan di atas pariwisata. Walau memiliki satu menteri khusus, pariwisata tak berdaya melawan covid19. Disisi lain, sawit “hanya” bagian tugas dari salah satu direktur di Kementerian Pertanian. Ditengah tantangan sawit, dibutuhkan organisasi yang sepadan. Yang mampu mendobrak tembok penghalang. Menyelesaikan persoalan petani. Menjadi pemimpin melawan kampanye hitam. Mengurai peraturan yang tumbang tindih dan membelit. Dengan lembaga dan kewenangan yang cukup, kita berharap sawit bisa tetap tangguh terlebih di masa krisis. Semoga.
Sumarjono Saragih
Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)
