BALIKPAPAN — Memasuki puncak musim kemarau 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pendekatan kolaboratif menjadi kunci, di mana sektor industri, khususnya perkebunan kelapa sawit, dilibatkan secara aktif dalam strategi mitigasi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memiliki peran krusial sebagai penghubung komunikasi, konsultasi, serta fasilitasi bagi perusahaan sawit dalam upaya pencegahan kebakaran.
“Sebagai wadah kolektif, GAPKI memiliki posisi strategis dalam mendukung langkah konkret pengendalian karhutla, baik di area operasional perusahaan maupun di sekitarnya,” ujar Hanif saat membuka kegiatan Konsolidasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla di Balikpapan, Jumat (4/7/2025).
Ia menilai bahwa partisipasi aktif anggota GAPKI di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat menjadi teladan bagi pelaku usaha perkebunan lainnya. “Tujuannya adalah mendukung target pemerintah menuju nol kejadian karhutla di kawasan perkebunan sawit,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga berdialog secara daring dengan PT Sukses Tani Nusasubur (STN), anak usaha PT Astra Agro Lestari Tbk. yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). PT STN memaparkan sistem manajemen kebakaran yang telah dikembangkan, mencakup kesiapan personel, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menekankan pentingnya pencegahan sebagai prioritas utama. “Saat ini kita memasuki fase paling kering. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah karhutla sebelum terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Sustainability GAPKI, Bambang Dwi Laksono, menyampaikan kesiapan anggotanya dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Menurutnya, GAPKI telah mengeluarkan sejumlah inisiatif antisipatif, mulai dari edaran imbauan pencegahan, sosialisasi kepada anggota, penyusunan pedoman teknis, hingga partisipasi rutin dalam apel siaga karhutla.
“GAPKI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam berbagai forum dan kegiatan pencegahan karhutla,” kata Bambang.
Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 79 perusahaan anggota GAPKI yang tersebar di Kalimantan Timur, dengan total luasan kebun mencapai 370.247 hektare. Sementara itu, di Kalimantan Utara terdapat 16 perusahaan anggota dengan total lahan seluas 47.306 hektare.
“Jumlah ini sebenarnya masih kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan unit usaha sawit di kedua provinsi. Oleh karena itu, kami berharap dukungan dari Kementerian LHK dan Pemprov Kaltim untuk mendorong lebih banyak perusahaan bergabung,” tambahnya.
Bambang juga menegaskan bahwa GAPKI memiliki komitmen kuat dalam pembinaan anggotanya, terutama dalam aspek pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi pengendalian karhutla.
“GAPKI akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” tutupnya. (*)
