JAKARTA – Isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor kelapa sawit kembali menjadi perhatian utama. Platform bipartit Jaga Sawitan—yang diinisiasi oleh Jejaring Serikat Pekerja Sawit (Japbusi) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)—menegaskan pentingnya penguatan budaya K3 di industri ini.
Memasuki usia ketiga pada 16 Februari 2026, Jaga Sawitan menggelar Dialog Pemangku Kepentingan bertajuk K3 sebagai Pilar Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Jumat (13/3/2026). Kegiatan ini dilatarbelakangi masih tingginya persoalan K3 yang belum terselesaikan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Berbagai temuan menunjukkan bahwa penerapan K3 di industri sawit masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi perusahaan, sekaligus membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah.
Koordinator Koalisi Buruh Sawit (KBS), Ismet Inoni, mengungkapkan bahwa K3 belum sepenuhnya dipandang sebagai prioritas. Ia menilai, baik pekerja maupun perusahaan masih kerap melihat K3 sebagai beban, bukan sebagai nilai penting dalam operasional kerja.
“Penerapan K3 masih dilakukan setengah hati, padahal ini merupakan kewajiban perusahaan. Namun, ke depan akan semakin kuat dengan adanya dialog seperti ini,” ujarnya.
Senada, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Rinaldi Umar, menegaskan bahwa tantangan penerapan K3 di sektor sawit sangat besar. Luasnya areal perkebunan menjadi salah satu kendala utama dalam pengawasan.
Ia menekankan pentingnya perubahan cara pandang, agar K3 tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan menjadi budaya kerja.
“Masih banyak kasus kecelakaan kerja di sektor sawit, termasuk serangan binatang buas seperti buaya dan ular berbisa, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa,” jelasnya.
Lebih memprihatinkan, ditemukan pula kasus pekerja yang belum terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan saat mengalami kecelakaan kerja.
“Ada kasus pekerja yang meninggal akibat kecelakaan, namun baru didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan setelah kejadian. Ini tentu tidak seharusnya terjadi,” tambahnya.
Selain serangan binatang, berbagai kecelakaan kerja lain juga masih sering terjadi, seperti tertimpa buah, terjepit alat kerja, hingga terkena sabetan alat panen yang berakibat fatal.
Koordinator Japbusi, Saadi Pamungkas, mengakui bahwa tantangan penerapan K3 di lapangan masih sangat kompleks. Minimnya pengawasan turut memperparah kondisi tersebut.
“Masih ada kasus pekerja digigit ular tanpa penanganan memadai, bahkan kecelakaan fatal seperti terkena egrek. Ini menunjukkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa fungsi K3 sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan—yakni melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan produksi—belum berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyebutkan bahwa pemahaman terhadap standar K3 di industri sawit masih belum merata. Perusahaan besar umumnya sudah menerapkan standar K3 secara baik, termasuk pemeriksaan kesehatan pekerja sebelum bekerja di area berisiko.
Namun, kondisi berbeda masih banyak ditemukan pada perusahaan skala kecil.
“Permasalahan K3 di sawit bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga budaya pencegahan. Selain itu, perhatian terhadap pekerja perempuan juga masih kurang,” ungkapnya.
Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Sumarjono Saragih, menambahkan bahwa penguatan K3 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sawit berkelanjutan. Ia menekankan bahwa luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi tantangan tersendiri, bahkan setara dengan luas wilayah negara Korea Selatan.
“Karena itu, K3 harus dipandang sebagai pilar utama sawit berkelanjutan, hak dasar pekerja, sekaligus amanah konstitusi. Ini menjadi kebutuhan seluruh ekosistem industri sawit, dari inti hingga plasma,” tegasnya.
