Jakarta – Musim kemarau panjang yang dipicu El Nino kembali memunculkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di sejumlah wilayah Indonesia. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, dan Anggota Dewan Pakar Hukum GAPKI, Sadino, menegaskan bahwa tudingan yang menempatkan perkebunan sawit sebagai penyebab utama karhutla perlu dilihat secara proporsional dan berbasis fakta di lapangan. Hal ini disampaikan keduanya dalam diskusi podcast bersama Radio Elshinta pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Anggota GAPKI Justru Ikut Padamkan Api di Luar Konsesi
Eddy Martono menceritakan pengalamannya meninjau langsung kondisi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tempat anggota GAPKI turut memadamkan kebakaran di sekitar bandara agar tidak mengganggu penerbangan. Di Kalimantan Tengah, anggota GAPKI bahkan mengirimkan dua unit helikopter untuk membantu pemadaman di luar area konsesi mereka sendiri.
“Kalau dikatakan kebakaran itu disebabkan oleh sawit, rasanya tidak masuk akal,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, kecil kemungkinan perusahaan maupun masyarakat sengaja membakar lahan yang telah ditanami sawit, karena artinya mereka membakar aset dan sumber penghasilan sendiri. Menurutnya, api kerap berasal dari luar konsesi, termasuk akibat kelalaian sederhana seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan.
Eddy juga mengingatkan konsekuensi hukum yang berat bagi perusahaan jika kebakaran terjadi di dalam wilayah konsesinya. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusahaan dapat dikenai strict liability atau tanggung jawab mutlak, tanpa memandang dari mana asal api, selama kebakaran terjadi di dalam area konsesi. “Menjual kebunnya saja belum tentu bisa menutup denda tersebut,” katanya, menegaskan besarnya risiko yang membuat opsi membakar lahan menjadi sangat tidak masuk akal secara bisnis.
Perbandingan Biaya: Kerugian Kebakaran Jauh Lebih Besar daripada Penghematan
Sadino menambahkan perhitungan ekonomi yang memperkuat argumen tersebut. Kerugian akibat kebakaran lahan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,8 miliar per hektare, sementara biaya pembukaan lahan (land clearing) secara normal hanya berkisar Rp15–20 juta per hektare. “Apakah mungkin orang mengandalkan penghematan biaya sebesar itu dengan menanggung potensi kerugian yang sangat besar?” ujarnya.
Meski demikian, Sadino menyatakan mendukung penuh langkah aparat penegak hukum yang telah menetapkan puluhan tersangka dan tengah menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi.
“Kalau memang ada korporasi, silakan berproses dan disidik. Saya mendukung penegakan hukum bagi mereka yang melanggar regulasi,” tegasnya. Ia mencatat bahwa pembuktian dalam kasus kebakaran lahan memang tidak mudah, salah satunya karena adanya ketentuan kearifan lokal yang mengizinkan pembakaran lahan hingga dua hektare berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU 32/2009.
Standar Pencegahan dan Sertifikasi Keberlanjutan
Eddy menjelaskan bahwa perusahaan anggota GAPKI wajib memiliki peralatan pencegahan kebakaran sesuai luasan lahan, termasuk tim brigade kebakaran yang diwajibkan setiap 500 hektare. GAPKI, kata Eddy, telah dua kali menyurati anggotanya untuk memeriksa kesiapan alat setelah adanya peringatan dini dari BNPB, selain melakukan inspeksi langsung. Organisasi ini juga membantu pemerintah daerah, seperti pembangunan sumur dalam di Kalimantan Selatan untuk menyediakan sumber air pemadaman saat sungai mengering.
Pemenuhan standar pencegahan kebakaran juga menjadi bagian dari persyaratan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO. “Kita bisa tidak lolos sertifikasi apabila tidak mampu memenuhi ketentuan pencegahan kebakaran,” jelas Eddy, seraya menegaskan bahwa tuntutan pasar global terkait ESG turut mendorong perusahaan untuk terus memperkuat kesiapan mitigasi risiko kebakaran.
Tanggung Jawab Bersama: Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat
Sadino menekankan bahwa tanggung jawab pencegahan karhutla tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 57 persen kebakaran terjadi di dalam kawasan hutan, sementara 43 persen sisanya berada di luar kawasan hutan, termasuk lahan masyarakat dan perkebunan. Ia menyoroti tanggung jawab pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti taman nasional, serta perlunya penguatan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk melalui pembentukan tim pemadam di tingkat desa.
Ia juga mengusulkan agar ketentuan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal ditinjau ulang agar tidak berlaku pada kondisi ekstrem seperti El Nino, mengingat kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan begitu api sudah menyebar.
Senada dengan itu, Eddy mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap aktivitas sederhana yang berisiko memicu api, seperti membuang puntung rokok atau meninggalkan obat nyamuk bakar tanpa pengawasan di area rawan kekeringan. “Semua harus terlibat. Bukan hanya perusahaan dan pemerintah, tetapi masyarakat yang tinggal di daerah rawan kebakaran juga harus menyadari bahwa ini adalah bahaya,” ujarnya.
Sawit sebagai Bagian Tak Terpisahkan dari Kehidupan Sehari-hari
Menutup wawancara, Eddy Martono mengingatkan pentingnya melihat sawit secara utuh sebagai komoditas strategis. Indonesia, katanya, merupakan produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produk turunan sawit hadir dalam hampir seluruh aktivitas harian masyarakat, mulai dari sabun, sampo, kosmetik, hingga bahan pangan.
Ia juga mencatat kontribusi ekonomi industri sawit yang konsisten menjadi penopang devisa negara saat krisis, termasuk pada 1998, 2008, dan masa pandemi Covid-19, serta menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja Indonesia. Sejak moratorium izin baru diberlakukan lewat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, pengembangan perkebunan sawit kini hanya dapat dilakukan melalui replanting atau peremajaan pada lahan yang sudah ada. “Sawit ini benar-benar anugerah untuk Indonesia,” tutup Eddy Martono. (Fetry Wuryasti)




