GAPKI Soroti Tata Kelola dan Daya Saing Ekspor Sawit dalam Kesiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS)

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memaparkan perspektif dan tingkat kesiapan industri sawit nasional dalam merespons rencana implementasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), sebuah inisiatif yang ditargetkan pemerintah beroperasi resmi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun Indonesia Reference Price (IRP) dan memperkuat kedaulatan sumber daya alam.

Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Komoditas Strategis BMKS, Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, menegaskan bahwa industri sawit nasional mendukung penuh upaya pembentukan harga acuan mandiri agar Indonesia tidak lagi bergantung pada bursa luar negeri. Namun, ia menggarisbawahi sejumlah prasyarat tata kelola (governance) agar pembentukan bursa berjalan optimal dan memberi kepastian bagi pelaku usaha sawit.

7 Prasyarat Tata Kelola BMKS Menurut GAPKI

Yustinus memaparkan tujuh ekspektasi utama GAPKI terhadap pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis:

  1. Bebas Konflik Kepentingan — tata kelola bursa harus independen dan bebas dari intervensi politik maupun manipulasi pihak tertentu.
  2. Posisi Dominan — Indonesia harus mengoptimalkan posisi dominannya dalam produksi dan ekspor komoditas sawit secara global.
  3. Volume Perdagangan Besar — komoditas yang diperdagangkan wajib memiliki likuiditas dan volume transaksi harian tinggi agar pasar tetap aktif.
  4. Ketertelusuran (Traceability) — sistem pelacakan asal-usul komoditas yang jelas, demi menjaga aspek keberlanjutan, perizinan, dan sertifikasi (ISPO/RSPO).
  5. Transparansi Price Discovery — pembentukan harga harus mencerminkan kekuatan permintaan-penawaran riil dan bebas dari praktik transfer pricing.
  6. Interoperabilitas Data — integrasi data yang kuat antara OJK, Bank Indonesia (BI), Badan Industri Mineral (BIM), dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
  7. Efisiensi Biaya — biaya yang dibebankan kepada peserta bursa tidak boleh menambah beban industri sawit.

Tantangan Ekspor dan Beban Biaya Industri Sawit

Di luar kesiapan bursa, Yustinus juga menyoroti tantangan besar dalam tata kelola ekspor sawit saat ini. Industri nasional dibebani akumulasi kewajiban ekspor, mulai dari Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE), kewajiban Domestic Market Obligation (DMO/DPO) Minyakita, retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 50% selama 12 bulan di bank Himbara, hingga restitusi PPN yang tertahan.

Struktur beban ekspor Indonesia tercatat jauh lebih tinggi dibanding Malaysia: total beban ekspor RI mencapai sekitar US$ 297/ton, sementara Malaysia hanya sekitar US$ 121/ton. GAPKI juga mencermati kepastian posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal (sole intermediary) dalam ekspor komoditas strategis.

Insentif, Keamanan Data, dan Urgensi Simulasi AI untuk Daya Saing Sawit RI

Menambahkan paparan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) GAPKI, Lolita Bangun, memberi tanggapan kritis soal aspek operasional dan daya saing ekspor sawit di pasar internasional.

Lolita menyambut baik visi pembentukan BMKS, namun mengingatkan bahwa hadirnya bursa baru akan menciptakan dinamika tiga acuan harga dunia (three mountains) yakni Rotterdam, Malaysia Derivatives Exchange (MDX), dan ICOMEX/BMKS. Kejelasan mekanisme pembentukan harga acuan menjadi vital agar Indonesia Reference Price (IRP) benar-benar diterima pembeli internasional.

Lolita menyoroti dua isu utama:

  • Perlindungan data dan insentif pelaku usaha pengusaha yang wajib patuh pada Perpres Mandatori perlu mendapat kepastian insentif dan jaminan keamanan atas data bisnis yang diintegrasikan ke sistem pemerintah.
  • Daya saing ekspor & urgensi simulasi AI dengan tingginya biaya ekspor (pungutan ekspor, bea keluar, DMO) ditambah potensi biaya tambahan dari bursa dan DSI, Indonesia berisiko kehilangan pembeli internasional jika harga menjadi tidak kompetitif.

Karena itu, Lolita mengusulkan penggunaan simulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memodelkan berbagai variabel kompleks. Simulasi berbasis AI dinilai penting untuk melihat dampak kombinasi antara ancaman penurunan produksi akibat fenomena iklim Super El Niño, peningkatan konsumsi domestik untuk program biodiesel, serta kenaikan akumulasi biaya ekspor terhadap posisi tawar Indonesia di pasar global.

GAPKI berharap seluruh masukan dan perspektif ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan regulasi pendukung BMKS, agar keberadaan bursa mampu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional tanpa mengurangi daya saing industri sawit Indonesia. (Fetry Wuryasti)

Post View : 255