BALI – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa produksi minyak sawit mentah (CPO) Indonesia pada dasarnya cukup untuk mendukung program mandatori biodiesel B50. Namun, penerapan penuh B50 pada 2027 diperkirakan menekan volume ekspor secara signifikan, terutama bila bersamaan dengan dampak El Niño.

Pesan ini disampaikan Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, dalam The 6th Palm Biodiesel Conference yang diselenggarakan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) di Bali, 17–18 September 2026, dalam paparan bertajuk “Indonesian Palm Industry Readiness for B50 Mandate: Feedstock Capacity, Challenges, and Outlook.”

Produksi dan Konsumsi Biodiesel Sawit Tumbuh

Berdasarkan data GAPKI, produksi minyak sawit (CPO dan PKO) Indonesia pada Januari–Juni 2026 mencapai 30,28 juta ton, naik 8,59% dibanding periode yang sama tahun 2025. Pertumbuhan ini sebagian berasal dari peremajaan kebun melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan luas tanam mencapai 273 ribu hektare pada 2017–2022.

Pada semester I 2026, konsumsi domestik untuk pangan naik 6,41% dan biodiesel naik 6,32% menjadi 6,57 juta ton, sementara konsumsi oleokimia turun 3,32%. Ekspor tumbuh 5,79% menjadi 16,6 juta ton, dengan nilai ekspor mencapai USD 19,45 miliar, naik 12,6% secara tahunan.

Untuk keseluruhan 2026, GAPKI memperkirakan konsumsi biodiesel mencapai sekitar 14,69 juta ton, naik 15,6% dari 2025 (12,70 juta ton).

Tantangan 2027: El Niño dan Pengetatan Pasokan Ekspor Sawit

GAPKI memproyeksikan dampak El Niño terhadap produksi sawit relatif kecil pada 2026 (sekitar -0,54%), tetapi meningkat pada 2027 (sekitar -4,9%). Estimasi produksi 2027 turun menjadi sekitar 56,64 juta ton berkurang sekitar 2,2 juta ton dibanding 2026.

Meski begitu, dampak El Niño di Indonesia lebih terasa di wilayah selatan khatulistiwa, sedangkan sentra utama sawit berada di utara khatulistiwa, sehingga dampaknya diperkirakan tidak terlalu parah.

Dengan implementasi B50 penuh sepanjang 2027, konsumsi biodiesel diproyeksikan naik menjadi sekitar 17,4 juta ton, sementara ekspor diperkirakan turun sekitar 5 juta ton menjadi sekitar 26,5 juta ton. Dalam skenario B60, ekspor bahkan bisa turun hingga 8,1 juta ton.

“Penerapan penuh B50 pada 2027 akan menurunkan ekspor secara dalam,” ujar Eddy Martono.

Ekspor Menyusut, Dana Pungutan Sawit Ikut Terdampak

GAPKI menyoroti bahwa penurunan ekspor berdampak pada penerimaan negara, mengingat pajak dan pungutan ekspor selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan subsidi biodiesel.

“Penurunan ekspor berpotensi menurunkan penerimaan negara dari pajak dan pungutan ekspor, yang selama ini menjadi sumber pendanaan penting bagi subsidi biodiesel,” kata Eddy Martono.

Karena itu, GAPKI menilai keberlanjutan B50 tidak boleh mengorbankan kebutuhan pasar domestik maupun komitmen ekspor. Peningkatan produktivitas melalui peremajaan dengan benih unggul bersertifikat harus dijalankan secara sungguh-sungguh.

Jalan Keberlanjutan: Produktivitas, Bukan Perluasan Lahan

GAPKI mengusulkan pergeseran skema dari “permintaan naik, lahan bertambah” menjadi “permintaan naik, produktivitas meningkat.” Langkah yang diusulkan meliputi:

• Percepatan peremajaan (terutama PSR), tanpa konversi hutan primer dan dengan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi (HCV)
• Intensifikasi lewat benih unggul bersertifikat dan praktik agronomi yang lebih baik
• Mekanisasi untuk menekan kehilangan panen
• Pertanian digital dan pemupukan presisi
• Implementasi ISPO, ketertelusuran, dan tata kelola lahan yang kuat

“Sumber tambahan minyak sawit yang paling berkelanjutan adalah peningkatan produktivitas dari perkebunan yang sudah ada,” tegas Eddy Martono.

Data GAPKI menunjukkan luas perkebunan sawit relatif stabil di kisaran 16,8 juta hektare. Sepanjang 2020–2025, perluasan sawit tidak terutama didorong deforestasi, melainkan konversi lahan komoditas lain seperti karet, kakao, dan kelapa sebagian besar dilakukan petani rakyat.

Petani Swadaya, Kunci Keamanan Bahan Baku Sawit

Sekitar 6,9 juta hektare kebun sawit dikelola petani rakyat. GAPKI menegaskan bahwa B50 yang berkelanjutan tidak mungkin terwujud tanpa melibatkan petani swadaya. Tantangannya meliputi pohon tua dan produktivitas rendah, akses benih bersertifikat terbatas, kesenjangan pendapatan selama masa replanting, kendala legalitas lahan, serta minimnya pendampingan teknis dan integrasi pasar.

GAPKI mengusulkan percepatan PSR baik jalur mandiri maupun kemitraan, hibah dan kredit jangka panjang yang terjangkau, dukungan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan, penyediaan benih unggul, serta ketertelusuran digital dan integrasi rantai pasok.

“PSR bukan sekadar program kesejahteraan petani. Ini adalah investasi nasional yang strategis bagi keamanan bahan baku di masa depan,” kata Eddy Martono.

Hingga Juli 2025, tercatat 1.211 sertifikat ISPO, dengan 48% di antaranya dimiliki anggota GAPKI.

Kesimpulan GAPKI

1. Produksi CPO Indonesia saat ini pada dasarnya cukup untuk mendukung B50.
2. Penerapan B50 pada 2026 mengurangi ketersediaan bahan baku untuk ekspor, dan penerapan penuh pada 2027 akan menekan ekspor lebih dalam.
3. Penurunan ekspor dapat mengurangi penerimaan pajak dan pungutan yang mendanai subsidi biodiesel.
4. Peningkatan produktivitas melalui peremajaan dengan benih unggul harus dilaksanakan secara efektif dan sungguh-sungguh.

Perspektif Global: Daya Saing Harga, Teknologi, dan Pasar Afrika

Glenauk Economics menilai biodiesel sawit hanya sesekali kompetitif secara harga dan pada sebagian besar periode masih memerlukan subsidi. Harga CPO secara historis cenderung naik setelah hasil tandan buah segar (TBS) turun akibat El Niño kenaikan bisa mencapai sekitar 30% dari awal El Niño hingga puncak harga. Kebijakan biofuel Uni Eropa dan AS masih mengutamakan bahan baku domestik, sehingga peluang sawit ke pasar tersebut kecil. Indonesia dengan B50 menyerap sekitar sepertiga produksi CPO nasional, dibanding Malaysia (~7%) dan Thailand (~40%).

MPOB (Malaysia) lewat Dr. Harrison Lau Lik Nang memaparkan bahwa sawit menghasilkan sekitar 30% minyak nabati dunia dari hanya 7,8% lahan tanaman minyak nabati global satu ton minyak sawit hanya butuh sekitar 0,26 hektare, dibanding kedelai yang butuh sekitar 2 hektare. Malaysia menerapkan sertifikasi MSPO 2.0, platform ketertelusuran digital SIMS dan GeoSAWIT, serta penangkapan biogas POME yang dapat menghindari sekitar 1.099 kg CO2 eq per ton CPO.

ITB lewat Prof. Dr. Ir. IGBN Makertihartha memaparkan hidroprosesing sebagai solusi paling matang untuk diesel terbarukan (HVO) dan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), dengan kilang Cilacap Pertamina sudah menyasar skala 6.000 barel per hari.

NPPAN (Nigeria) lewat Amb. Alphonsus Inyang menyoroti bahwa Afrika tidak kekurangan sawit, petani, maupun kebutuhan energi yang belum ada adalah sistem terpadu untuk membangun industri biodiesel yang layak secara komersial. Indonesia disebut sebagai pelajaran praktis bagi Afrika.

“Afrika tidak butuh amal. Afrika butuh kemitraan,” ujar Inyang.

Konferensi dua hari ini menegaskan bahwa masa depan biodiesel sawit bergantung pada tiga hal yang saling terkait: produktivitas bahan baku, keekonomian dan dukungan kebijakan, serta kredibilitas keberlanjutan pesan yang sejalan antara GAPKI, MPOB, dan NPPAN. (Fetry Wuryasti)