JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan perusahaan sawit Indonesia praktis telah siap memenuhi ketentuan Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tantangan terbesar justru ada di tingkat petani sawit rakyat, yang masih terkendala legalitas lahan. Di sisi lain, GAPKI mengingatkan bahwa penurunan ekspor sawit pada 2027 berisiko mengganggu neraca perdagangan Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam sesi tanya jawab konferensi pers The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Kantor GAPKI, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan Indonesia terus aktif mengupayakan kepatuhan terhadap EUDR. Dari sisi perusahaan, menurutnya, persyaratan yang diminta sudah dapat dipenuhi.
“Praktis kita siap dengan EUDR. Geolokasi kita jelas, perizinan kita jelas, semua jelas. Yang jadi masalah justru nanti di petani, di masyarakat. Mereka sekarang masih banyak terkendala masalah legalitas,” ujar Eddy.
Eddy menambahkan, EUDR mensyaratkan pembagian data geolokasi kebun. Padahal, regulasi di Indonesia tidak memperbolehkan data tersebut dibagikan secara publik.
Importir Eropa Tetap Butuh Sawit Indonesia
Eddy baru kembali dari Amsterdam, Belanda. Di sana ia menghadiri pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan para importir Uni Eropa di Rumah Indonesia. Menurutnya, para importir juga mengkhawatirkan penerapan EUDR. Pemerintah Indonesia sendiri telah proaktif mengajukan nota kesepahaman (MoU) kepada Uni Eropa.
“Yang mereka sampaikan, para importir itu butuh minyak sawit dari Indonesia. Itu poinnya. Mereka juga butuh agar penyelesaian EUDR ini win-win solution. Jangan sampai kita belum siap, kemudian tiba-tiba distop sama sekali. Mereka juga akan kesulitan,” kata Eddy.
Ia menambahkan, pada 2027 juga direncanakan berlaku Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA). Perjanjian ini membuka akses tarif nol persen untuk 1 juta ton minyak sawit ke Uni Eropa. Perkembangan terbaru soal EUDR dan IEU-CEPA dijadwalkan disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dalam IPOC 2026.
“Arahnya pemerintah Indonesia akan mencari win-win solution. Tapi seperti apa, kita tunggu keterangan dari Pak Havas nanti di IPOC,” ujarnya.
Neraca Perdagangan Bisa Tertekan
Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono menjelaskan bahwa pada 2027 El Nino diperkirakan menekan produksi menjadi 56,6 juta ton, dari potensi sekitar 60 juta ton. Di saat yang sama, B50 yang berlaku penuh sepanjang tahun akan menyerap sekitar 17,4 juta ton. Total konsumsi dalam negeri pun naik menjadi 30 juta ton, sehingga volume ekspor hanya tersisa 26,5 juta ton.
“Dengan penurunan volume ekspor ini pasti akan memengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan kita sangat tergantung pada kontribusi kelapa sawit. Hingga Agustus, secara agregat kita hanya surplus sekitar 7 miliar dolar AS, sementara dari sawit puluhan miliar dolar. Kalau sawitnya terganggu, bisa terjadi minus,” jelas Hadi.
Hadi menegaskan, proyeksi produksi 2027 tersebut masih tergolong optimis. “Beberapa ahli justru memasang penurunan 10 sampai 20 persen, atau sekitar 15 persen. Kalau 15 persen dari potensi 60 juta ton, tentu lebih dalam lagi,” katanya.
Realisasi PSR Masih Rendah
Terkait produktivitas, Ketua Panitia IPOC 2026 Suryanto Bun memaparkan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sejak program berjalan pada 2016, realisasinya baru sekitar 428 ribu hektare dalam kurun sekitar 10 tahun. Angka ini jauh di bawah target rata-rata 150 ribu hektare per tahun.
“Pencapaian PSR memang masih rendah. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu, tahun ini kelihatan sudah lebih bagus,” ujar Suryanto.
Menurut Suryanto, kendala utama ada pada akses petani terhadap program. Banyak lahan masyarakat masuk kawasan hutan sehingga tidak dapat diremajakan. Persyaratan administrasinya pun tidak mudah dipenuhi, meskipun prosedurnya sudah banyak disederhanakan.
Untuk mendorong percepatan, GAPKI mendorong pola kemitraan. Melalui pola ini, perusahaan anggota membantu petani yang tergabung dalam koperasi untuk mengakses program PSR.
“Secara administratif sudah membaik, banyak yang dikurangi. Tapi untuk memenuhinya masih banyak kendala, terutama yang harus dihadapi petani,” jelasnya.
Seluruh isu tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam IPOC 2026, yang digelar pada 11–13 November 2026 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali. GAPKI akan menyampaikan hasil konferensi kepada pemerintah sebagai masukan kebijakan. GAPKI juga mengajak media untuk hadir dan turut menyuarakan hasil-hasil IPOC di ruang publik. (Fetry Wuryasti)
